Kongruensi Penjaminan Mutu Pendidikan: Peluang Baru Pembinaan Perpustakaan

Public sector professional with interests in knowledge democracy, bureaucratic reform, technology transformation, and national resilience
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Taufiq A Gani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kongruensi penjaminan mutu pendidikan antara sekolah dan perguruan tinggi membuka peluang baru bagi pembinaan perpustakaan di Indonesia. Saya melihat kesebangunan itu semakin nyata setelah terbitnya Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Peraturan ini secara tegas menempatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam satu kerangka. Sebelumnya, pola serupa berlaku di perguruan tinggi melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yang diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026.
SPMI dan SPME sebenarnya pernah diatur bersama untuk sekolah melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, yang kemudian dicabut pada 2022. Regulasi terbaru kembali menegaskan hubungan keduanya. Perkembangan ini menggembirakan saya: sekolah dan perguruan tinggi semakin kongruen dalam bangun penjaminan mutunya. Kongruensi tidak berarti ketentuannya identik, melainkan sistemnya sebangun sehingga pendekatan pengelolaan mutu dapat diselaraskan.
Bagi saya, peluang tersebut bertemu dengan persoalan yang berulang kali muncul selama menjalankan pembinaan perpustakaan di lembaga pendidikan: peningkatan kemampuan pengelola saja belum cukup.
Dalam berbagai kegiatan pembinaan, Perpustakaan Nasional lebih banyak berhubungan dengan pengelola perpustakaan. Mereka mengikuti bimbingan teknis, mempelajari standar, dan menyampaikan kendala yang dihadapi. Namun, keputusan mengenai kebijakan, anggaran, tenaga, dan dukungan kelembagaan justru berada pada rektor, kepala sekolah, serta jajaran pimpinan lembaga pendidikan.
Di antara pengelola dan pimpinan itulah kesenjangan komunikasi kerap muncul.
Pengelola perpustakaan memahami persoalan layanan sehari-hari, tetapi tidak selalu memiliki akses yang memadai kepada pimpinan. Posisi mereka memiliki kemiripan dengan street-level bureaucrats, pelaksana layanan yang memahami kebutuhan pengguna, tetapi terbatas kewenangannya dalam menentukan kebijakan organisasi.
Forum perpustakaan dan organisasi profesi pustakawan telah memperkuat kompetensi sekaligus jejaring antarpengelola. Sayangnya, komunikasi horizontal yang baik belum tentu membuka jalur efektif menuju pimpinan lembaga induk.
Sebagai pejabat yang terlibat langsung dalam kebijakan pembinaan perpustakaan, saya memandang kenyataan ini sebagai refleksi terhadap pekerjaan yang juga menjadi tanggung jawab saya. Jangan-jangan kita terlalu banyak menempatkan pengelola sebagai sasaran pembinaan, sementara sistem organisasi yang menentukan keberhasilan pengelolaan perpustakaan belum memperoleh perhatian yang seimbang.
Di titik inilah SPMI lembaga pendidikan dapat menjembatani kebutuhan pengelola dengan keputusan pimpinan.
Perpustakaan tidak memerlukan sistem penjaminan mutu tersendiri yang terpisah dari lembaga induknya. Sebaliknya, perpustakaan harus menjadi bagian yang secara eksplisit dikawal oleh SPMI sekolah dan perguruan tinggi. Kondisinya dievaluasi secara langsung, kekurangannya diidentifikasi, tindak lanjutnya diputuskan, dan perbaikannya dipantau secara intensif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, perhatian pimpinan terhadap perpustakaan tidak lagi bergantung semata-mata pada kemampuan pengelolanya menyampaikan usulan, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan.
Menata Ulang Struktur dan Pola Pembinaan
Jika SPMI dapat menjembatani pengelola dan pimpinan, pola pembinaan Perpusnas pun perlu terhubung ke sana. Kongruensi kedua sistem pendidikan memudahkan penyelarasan itu. Tidak harus ada organisasi atau program baru; yang perlu ditata ialah hubungan pembinaan dengan mekanisme penjaminan mutu lembaga pendidikan.
Pembinaan profesional dan teknis terhadap pengelola perpustakaan tetap penting. Namun, pembinaan kelembagaan juga perlu menjangkau pimpinan serta unsur penjaminan mutu sekolah dan perguruan tinggi.
Di sekolah, unsur penjaminan mutu dapat mengawal pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) melalui evaluasi internal. Temuan mengenai koleksi, tenaga, layanan, sarana, dan pengelolaan perpustakaan menjadi bagian dari pembahasan mutu sekolah. Kepala sekolah mengambil keputusan tindak lanjut, sedangkan pengawas sekolah memantau pelaksanaannya sesuai kewenangannya.
Pengalaman pembinaan di Kabupaten Serang dan kunjungan ke Gunungkidul memperjelas hal tersebut. Diskusi dengan kepala sekolah dan pengawas, disertai pengamatan atas keterlibatan pengawas dalam pengembangan perpustakaan, menunjukkan bahwa perbaikan layanan memerlukan dukungan tata kelola sekolah.
Di perguruan tinggi, pendekatan serupa dapat dijalankan melalui lembaga penjaminan mutu. Kebutuhan pengembangan perpustakaan menjadi bagian dari evaluasi internal dan pengambilan keputusan pimpinan perguruan tinggi.
Kesebangunan ini memungkinkan Perpusnas memakai kerangka pembinaan kelembagaan yang selaras, sambil tetap menghormati standar dan karakteristik setiap jenjang pendidikan.
Dari Refleksi Menuju Perubahan Pembinaan Perpustakaan
Pemikiran mengenai integrasi perpustakaan dalam penjaminan mutu pendidikan telah saya kemukakan sejak 2024, baik untuk sekolah maupun perguruan tinggi. Kini, kongruensi kedua sistem tersebut memberikan peluang yang lebih konkret untuk menyelaraskan pembinaan perpustakaan secara nasional.
Perpusnas dapat mengembangkan panduan pembinaan yang menghubungkan pemenuhan SNP dengan evaluasi internal lembaga pendidikan. Penyelarasan ini memerlukan kerja sama dengan kementerian pembina pendidikan agar perpustakaan memperoleh tempat yang jelas dalam mekanisme SPMI.
Sebagai bagian dari institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan, saya menyadari bahwa pemikiran ini tidak cukup berhenti sebagai gagasan. Dalam lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya, pendekatan tersebut perlu mulai diterjemahkan dengan melibatkan unsur penjaminan mutu dan pimpinan lembaga pendidikan secara lebih terencana.
Bagi saya, kongruensi lebih dari sekadar kemiripan regulasi. Ia menjadi kesempatan memperbaiki cara kita membina perpustakaan melalui mekanisme kelembagaan yang sudah tersedia.
Kongruensi telah membuka jalan bagi penyelarasan pembinaan. Tanggung jawab kita sekarang adalah menggunakan jalan tersebut, agar keberhasilan pembinaan tidak hanya terlihat pada kemampuan pengelola perpustakaan, tetapi juga pada tanggung jawab nyata pimpinan dan sistem penjaminan mutu lembaga pendidikan terhadap perpustakaannya.
*Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Nasional RI
