Krisis Kesehatan di Zimbabwe : Dampak Masalah dan Solusi

Ilustrasi gambar rumah sakit by Artificial Intelligence DreaminaAI

*Tubagus Rafa Padma Wisastra

Krisis kesehatan yang sedang melanda Zimbabwe pada 2024 adalah cerminan dari masalah yang telah berakar selama puluhan tahun. Dari fasilitas yang rusak hingga kekurangan staf medis yang kronis, Zimbabwe kini berada dalam kondisi darurat kesehatan yang merugikan jutaan rakyatnya. Meski pernah dikenal memiliki sistem kesehatan yang kompeten pasca-kemerdekaan, berbagai masalah struktural, ekonomi, dan politik telah melumpuhkan kemampuan negara untuk menyediakan layanan kesehatan dasar.

Permasalahan di Zimbabwe tidak terjadi dalam semalam. Kebijakan ekonomi yang salah arah, salah urus anggaran, dan korupsi telah menghancurkan fondasi sistem kesehatan negara ini. Hal ini terjadi ketika hiperinflasi menghancurkan nilai mata uang Zimbabwe, dampaknya langsung terasa di rumah sakit dan klinik, yang mulai kehabisan obat-obatan, peralatan medis, serta dana untuk membayar gaji tenaga kesehatan. Perkembangan ini tidak membaik dalam satu dekade terakhir, bahkan di bawah kepemimpinan Emmerson Mnangagwa yang semula diharapkan dapat mengakhiri krisis.

Bagi masyarakat Zimbabwe, dampak krisis kesehatan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Rumah sakit sering kekurangan obat esensial seperti antibiotik dan vaksin, sehingga penyakit yang seharusnya bisa dicegah atau diobati berubah menjadi ancaman serius. Wabah kolera, malaria, dan bahkan HIV/AIDS sulit dikendalikan akibat kurangnya akses ke fasilitas kesehatan. Selain itu, tingginya angka kematian ibu dan anak menjadi indikasi buruknya pelayanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan yang sering kali diabaikan dalam alokasi sumber daya.

Dalam situasi darurat ini, banyak keluarga yang terpaksa beralih ke pengobatan tradisional atau bahkan mengabaikan penyakit mereka karena biaya medis yang tidak terjangkau. Kondisi ini bukan hanya memperburuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat produktivitas nasional, yang sangat dibutuhkan Zimbabwe untuk keluar dari krisis ekonominya.

Pemerintah Zimbabwe sebenarnya telah berupaya meningkatkan anggaran kesehatan, terutama dengan mencari pinjaman dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Namun, langkah ini terbentur oleh utang luar negeri yang besar dan sanksi internasional yang mempersulit Zimbabwe mengakses bantuan finansial. Transparansi penggunaan anggaran dan ketepatan alokasi dana kesehatan juga menjadi tantangan besar, di mana kasus-kasus korupsi masih sering terungkap.

Krisis kesehatan di Zimbabwe mencerminkan kegagalan pemerintahan dalam memenuhi hak dasar masyarakat, yaitu akses terhadap kesehatan. Dalam opini ini, tidak cukup bagi pemerintah sekadar menjanjikan perbaikan. Diperlukan komitmen yang kuat dan terukur untuk merombak total sistem kesehatan, mulai dari menindak tegas korupsi hingga memastikan kesejahteraan tenaga medis yang setara dengan negara-negara tetangga.

Meski tantangan yang dihadapi Zimbabwe cukup besar, ada beberapa hal yang bisa dijadikan harapan. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) masih aktif memberikan bantuan dalam bentuk klinik darurat dan kampanye kesehatan, terutama di daerah-daerah pedesaan. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional bisa dijadikan salah satu strategi utama untuk membangun kembali sistem kesehatan yang lebih tangguh.

Jika Zimbabwe mampu memprioritaskan sektor kesehatan dengan memperbaiki transparansi dan tata kelola, meningkatkan gaji dan kondisi kerja tenaga medis, serta mengoptimalkan kerja sama dengan mitra internasional, masih ada harapan untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Reformasi ini harus menjadi prioritas jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada kucuran dana asing, tetapi juga pada pembentukan kebijakan internal yang efektif dan berkelanjutan.

*Tubagus Rafa Padma Wisastra adalah mahasiswa pengantar ilmu politik, prodi Ilmu Komunikasi, FISIP UNTIRTA