TDA Bahas Predatory Price yang Mulai Gerogoti UMKM di Indonesia
PerbesarJAKARTA - Di era serba digital ini, membuat Indonesia kebanjiran produk luar negeri. Hal inilah yang membuat produk Indonesia menjadi korban predatory price.
Salah satu yang menyebabkan UMKM menjadi korban predatory price adalah minimnya ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
"UMKM terbentur dengan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga barang, perlu perlindungan terhadap UMKM dari predatory price," terang Direktur Kerjasama dan Penggalangan Sumberdaya TDA, Yeti Riyadi, saat diundang ke Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, Yeti menegaskan, para pelaku usaha yang tergabung dalam Komunitas Tangan Di Atas (TDA) tidak gentar dengan predatory price.
"Kami TDA selaku pelaku usaha dengan kualitas yang kami buat tentunya kami berani dan tidak takut akan predatory price. Dan kamipun memberikan garansi untuk menukar barang jika tidak sesuai dengan yang dipesan," tegasnya.
Untuk bisa melawan predatory price ini, perempuan berkacamata ini mengatakan, butuh kelonggaran untuk biaya logistik. "Yang menyebabkan predatory price ini salah satunya adalah biaya logistik yang tinggi. Misal harga barang Rp 52 ribu tapi ongkos kirim bisa Rp 129 ribu untuk Indonesia Timur. Mohon kiranya pemerintah menjembatani biaya logistik yang tinggi," harapnya.
Begitupun saat para pengusaha akan melakukan ekspor. Lagi-lagi biaya logistik yang tinggi menjadi kendala produk-produk Indonesia tidak bisa menjangkau pasar internasional.
"Kemudian untuk ekspor, kami dari TDA beberapa kali mencoba ekspor, namun lagi-lagi terkendala biaya logistik yang tinggi. Sehingga harga produk kita di luar negeri menjadi tinggi," bebernya.
"Salah satu peluang adalah Singapore, karena 90 persen pasokan kebutuhan Singapore di-supply dari Malaysia. Ini menjadi kesempatan kita buat supply ke Singapore. Namun, karena biaya logistik yang tinggi lagi-lagi produk kita kalah bersaing di sana," sambungnya.
Pengusaha bidang fashion ini mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah memiliki resi gudang yang bisa menekan biaya logistik. Namun, sistem ini baru diterapkan pada hasil pertanian saja.
"Kemudian dari pemerintah sebenarnya sudah membuat sistem resi gudang, yaitu gudang di beberapa daerah untuk meminimalisir biaya logistik. Sayangnya gudang ini hanya untuk hasil pertanian. Jadi, diharapkan ke depan bisa menampung selain hasil pertanian," pungkasnya.
Usai menghadiri undangan dari Kemendag RI, rencananya TDA Pusat akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Kemendag RI untuk membahas masalah ini.