TDA Perjuangkan Nasib UMKM yang Kalah dari Produk Luar Negeri

JAKARTA - Saat ini, Indonesia kebanjiran produk-produk asing, utamanya produk dari China. Selain harganya yang murah, gratis ongkir membuat produk-produk UMKM makin kalah saing.
Oleh karena itu, Komunitas Tangan Di Atas (TDA) menghadiri undangan Raker Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, sekaligus untuk menyampaikan keluhan tersebut, pada Jumat (05/03/2021).
"Aku mewakili Direktur Kerjasama dan Penggalangan Sumberdaya masuk dalam diskusi pengembangan pasar dalam negeri. Kemudian ada Mas Rudi (Rudi Syahputra) dari Direktur Kebijakan Publik masuk dalam pengembangan pasar luar negeri, yaitu ekspor. Kita langsung datang ke Kemendag, lalu kita presentasi sekitar 30 menit dan 10 menit untuk dibagi 4 penanya," terang Direktur Kerjasama dan Penggalangan Sumberdaya TDA, Yeti Riyadi.
Dalam pertemuan tersebut, Yetti mengungkapkan, para pelaku UMKM di Indonesia saat ini menjadi korban Predatory Price. "Kalau boleh dibilang UKM kita saat ini kebanjiran produk dari luar negeri, dan kita menjadi korban predatory price. Jadi, produk-produk luar itu murah banget dan free ongkir ke sini," ungkapnya.
Namun dia menegaskan, soal harga, produk-produk Indonesia bisa bersaing dengan produk asing. "Kalau soal harga, kita itu berani bersaing dan kita murah juga. Nah yang jadi permasalahan kita adalah biaya logistik yang tinggi," bebernya.
"Barang yang dari China saja ke Indonesia bisa free ongkir, tapi kenapa kita yang sesama di Indonesia saja tidak bisa free ongkir?," herannya.
Yetti mengungkapkan, sebenarnya Pemerintah Pusat memiliki gudang-gudang di setiap wilayah untuk menekan biaya logistik. "Kemudian dari Kemendag itu punya yang namanya SRG atau Sistem Resi Dagang. Jadi sistemnya itu mereka punya gudang di beberapa wilayah di Indonesia yang fungsinya untuk meminimalisir biaya logistik ini," jelasnya.
"Tapi yang jadi masalah, gudang SRG yang dibangun pemerintah hanya untuk hasik pertanian," lanjutnya.
Selain itu, keinginan UMKM Indonesia untuk menyentuh pasar internasional juga cukup menyulitkan. Pasalnya, biaya logistik menuju negara tujuan masih sangat mahal.
"Hal ini juga yang dikeluhkan asosiasi-asosiasi lain. Misalnya kita ingin ekspor tapi kita juga terbentur di biaya logistik. Jadi, ketika produk kita datang ke negeri tujuan, price-nya jadi tinggi karena harus mengcover biaya logistik itu," katanya.
Pengusaha baju ini mengatakan, isu ini adalah suatu hal yang mendesak dan harus segera diselesaikan. "Dari Atase Dagang Singapura, Pak Rumaksono, dan beberapa kementerian itu menanggapi ini sebagai isu yang serius. Karena ini sudah menjadi isu nasional, biaya logistik ini," jelasnya.
"Ke depannya ada follow up, tapi langkah konkret dari pemerintah ini saya kurang paham. Karena mereka sudah mendengar masukan dari kita, tapi langkah konkretnya seperti apa belum tahu," imbuhnya.
Namun, dalam pertemuan itu, para Atase Dagang memberikan respon yang baik dan berkomitmen akan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM.
"Tadi, Atase Dagang juga menyambut baik apa yang kita sampaikan. Salah satunya kita minta support agar teman-teman UMKM ini karena biaya logistik terlalu tinggi. Sementara dari Kemendag belum memberikan solusi, tapi menjanjikan akan ada pertemuan lanjutan," pungkasnya.
