Langkah Jitu Kementan dalam Mengatasi Ancaman Gagal Panen

Photo Credit: Freepik

Ancaman gagal panen hingga kini masih menjadi hal yang cukup memberatkan bagi para petani di tanah air. Salah satu penyebab utama gagal panen ini adalah adanya kekeringan akibat kemarau panjang. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat ada sekitar 100 kabupaten/kota di Indonesia yang terdampak kekeringan musim kemarau 2019 dengan luas area 102.654 hektare dan puso 9.940 hektare. Melihat hal tersebut, Kementan perlu melakukan langkah jitu di antaranya adalah sebagai berikut.

Pemanfaatan sumber air

Langkah jitu pertama yang dilakukan oleh Kementan mengatasi ancaman gagal panen akibat kekeringan dengan cara memaksimalkan pemanfaatan sumber air. Hingga kini terdapat 11.654 unit embung pertanian yang tersebar di berbagai daerah. Ditambah lagi 4.042 unit untuk irigasi perpompaan yang telah dibangun selama periode 2015-2018. Kementan memprioritaskan pada pengawasan sumber air untuk suplai lahan pertanian yang terdampak kekeringan.

Mitigasi kekeringan dengan Alsintan

Keberadaan alat mesin pertanian (alsintan) tidak hanya membantu dalam proses panen dan penanaman mengawali musim panen. Lebih dari itu, alsintan juga mampu untuk membantu proses mitigasi kekeringan. Terutama untuk alsintan alat pompa yang dapat menghasilkan air pada kedalaman 20-25 meter. Pompa air ini juga mampu menampung air sebanyak 1.500 meter kubik dan bisa mengairi 50-70 hektare lahan kering.

Adanya pompa air yang dialokasikan Kementan pada periode 2015-2018 lalu ini mencapai 93.860 unit. Sementara bantuan alsintan berupa pompa air ini diintensifkan pada wilayah yang terdampak kekeringan hingga mencapai 19.999 unit. Adanya pompa air untuk mengatasi musim kering ini diharapkan dapat mempercepat musim tanam. Khususnya untuk komoditas padi, jagung dan kedelai yang memiliki sumber air yang mencukupi.

Koordinasi dan pengawalan Air

Upaya jitu lainnya dalam hal mitigasi juga dengan melakukan koordinasi dan pengawalan air untuk area pertanian. Dalam hal ini yang akan dipantau adalah ketersediaan air di setiap waduk maupun bendungan yang berlokasi dekat dengan area lahan pertanian. Setelah memeriksa ketersediaan debit air di setiap waduk dan bendungan, maka langkah berikutnya adalah dengan menjadwalkan irigasi, khususnya pada wilayah yang memiliki standing crop terdampak kekeringan.

Dalam strategi ini pula akan diterapkan pengawasan proses gilir-giring air di daerah irigasi yang terbatas. Penertiban pompa air ilegal di sepanjang saluran utama irigasi juga menjadi perhatian dari strategi tersebut. Dengan cara ini diharapkan nantinya semua lahan kering dapat menjadi lahan produktif.

Memberikan Perlindungan Kepada Petani dengan Asuransi

Tidak hanya secara teknis saja, dalam mengatasi gagal panen pemerintah bersama Kementan juga melakukan langkah lainnya dengan memberikan pertanggungan dan perlindungan kepada petani. Di antaranya melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Pada pelaksanaan program AUTP ini petani akan mendapatkan ganti rugi terhadap kerusakan lahan dan kerugian yang diakibatkan gagal panen.

Di sini para petani hanya membayarkan premi sebesar Rp180.000 per hektar per musim tanam. Akan tetapi, dari jumlah tersebut 80% atau sejumlah Rp144.00 ditanggung atau disubsidi pemerintah. Jadi, dengan kata lain petani hanya membayarkan Rp36.000 per hektare per musimnya. Ganti rugi akibat bencana alam dan gagal panen tersebut sebesar Rp6 juta per hektarenya.

Diharapkan dengan adanya langkah jitu dari Kementan tersebut para petani lebih tenang dan risiko gagal panen akibat kekeringan dapat diminimalisir. Apabila strategi dan langkah jitu ini dapat berjalan dengan baik maka dampak positifnya adalah dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mampu menjaga ketahanan pangan tetap stabil.