Kala Rakyat Sebatas Angka: Potret Hilangnya Empati dan Mati Rasanya Pejabat

Ilustrasi gambar pejabat hidup enak rakyat menderita/ Sumber: Generated AI

Kita pasti pernah mendengar bahwa beberapa pejabat menganggap rakyat atau masyarakat hanya sebagai data statistik dan angka-angka berdiagram. Mengapa mereka bisa berpandangan demikian? Mengapa pejabat yang duduk di kursi pemerintahan cenderung menganggap rakyat sekadar angka, minim empati, dan hanya berbicara dari sudut pandang mereka sendiri tanpa melihat realitas dari kacamata lain?

Apakah sifat tersebut memang merupakan watak asli dari dalam diri mereka, ataukah terjadi perubahan neurologis pada otak mereka akibat jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki?

Penyakit Syaraf Bernama Sindrom Hubris

Ucapan dan pemikiran para pejabat yang terkesan nirempati tersebut ternyata berkaitan dengan gangguan psikologis dan neurologis yang dikenal sebagai Sindrom Hubris (Hubris Syndrome). Gangguan ini rentan terjadi ketika seseorang terus-menerus menerima fasilitas eksklusif, pujian konstan, serta kendali mutlak atas kekuasaan yang ia pegang.

Kondisi ini membuat otak mereka dibanjiri dopamin secara berlebihan, yang lambat laun mengubah arsitektur sirkuit saraf di dalam kepala. Banjir dopamin tersebut memicu penurunan fungsi pada ventromedial prefrontal cortex. Yaitu area otak yang bertanggung jawab memproses moralitas, pertimbangan etis, dan empati emosional.

Akibatnya, terjadi penurunan aktivitas drastis pada mirror neuron (neuron cermin), yakni jaringan sel saraf yang berfungsi sebagai simulator biologis untuk merasakan emosi dan penderitaan orang lain. Ketika sirkuit empati ini tumpul atau bahkan mati, oknum pejabat secara fisik kehilangan kemampuan otaknya untuk memproses rasa iba.

Penurunan fungsi saraf ini memicu disorientasi sosial yang membuat mereka merasa berada di kasta yang berbeda dan terputus secara emosional dari rakyat. Lantas, mengapa mereka baru meminta maaf setelah ucapan nirempati tersebut viral dan menuai hujatan publik? Permintaan maaf itu umumnya bukan lahir dari penyesalan moral yang tulus, melainkan dari ketakutan rasional akan kehilangan kursi jabatan dan kekuasaan yang mereka genggam.

Fenomena Sindrom Hubris di Fakta Lapangan

Contoh pertama terjadi saat bencana asap menyelimuti Kota Palembang. Ketika ditanya mengenai dampak kabut asap, mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, sempat bergeming dengan melontarkan pernyataan bahwa dirinya “enjoy-enjoy saja” saat beraktivitas dan berolahraga di luar ruangan. Ia menambahkan asumsi bahwa ia mengira warga lain merasakan hal yang sama, meskipun pada akhirnya mengakui adanya keluhan sesak nafas dari masyarakat.

Meski konteks pertanyaan wartawan mengarah pada kondisi pribadinya, ucapan "saya kira warga begitu juga" mencerminkan kacamata tunggal (single point of view). Pejabat yang telah terbiasa dengan kenyamanan dan fasilitas acap kali memproyeksikan kondisi fisiknya sendiri kepada publik, tanpa menyadari realitas warga rentan yang terpapar langsung oleh bahaya kesehatan.

Contoh kedua yang jauh lebih memprihatinkan dapat dilihat dari respons Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah krisis asap yang melumpuhkan wilayahnya, ia justru melontarkan guyonan yang tidak pada tempatnya dengan menyebut rumus menghadapi karhutla adalah "bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi". Ia pun menyebut bencana tahunan ini sekadar sebagai faktor takdir dan ulah manusia.

Sikap meremehkan ini terasa sangat miris dan nirempati jika disandingkan dengan data di lapangan. Saat itu, Indeks Kualitas Udara (ISPU) di Palangkaraya sempat menembus angka bahaya (di atas 500), serta puluhan ribu warga termasuk bayi dan balita terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Ketika pejabat bergurau di atas penderitaan rakyatnya, hal itu menegaskan terjadinya psychic numbing: penderitaan bernyawa diubah menjadi sekadar deretan angka statistik di atas kertas laporan rapat yang tidak lagi memicu rasa iba.

Pengingat dari penulis

Pada akhirnya, sebagai sesama manusia, kita harus terus mendoakan para korban di Kalimantan sembari menyuarakan isu ini ke ruang publik dan media. Bencana ini tidak boleh dibiarkan senyap begitu saja, sebab masih banyak warga yang menderita penyakit saluran pernapasan, bahkan dampaknya telah melintasi batas negara. Kita wajib terus mengawal isu ini agar pemerintah segera menghadirkan solusi konkret, sekaligus menindak tegas oknum pemicu pembakaran hutan.

Penanganan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan panggilan nurani dan etika kemanusiaan. Kitab Suci pun secara tegas melarang perusakan lingkungan di muka bumi:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) meperbaikinya..." (Q.S. Al-A'raf: 56)

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Q.S. Ar-Rum: 41)

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." (Q.S. Al-Baqarah: 205)

perusakan bumi demi kepentingan ekonomi sesaat adalah tindakan yang salah. Akankah para pemangku kebijakan dan oknum korporasi terus menukar paru-paru bumi dengan lahan monokultur, sembari menutup mata dari penderitaan rakyat dan ancaman pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kelak?