Tanpa Data Muluk: Politik Jelas Berdampak bagi Generasi Z

Perkenalkan nama saya tegar anugerah mahasiswa ilmu komunikasi unpam Saya ingin membuat artikel di kumparan tentang sejarah di kumparan
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari tegar anugerah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Politik adalah hal yang sedang ramai dibahas oleh semua orang, mulai dari anak muda, orang tua, bahkan kakek dan nenek kita. Namun, apakah benar politik tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan Generasi Z atau anak muda?
Mungkin kita sering merasa bahwa politik, baik dari segi wacana maupun kebijakan pemerintah, sama sekali tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lantas, apakah anggapan tersebut nyata, atau justru sekadar mitos yang sengaja diciptakan agar anak muda tidak berpikir kritis?
Dari Uang Jajan sampai Politik Kebijakan
Pertama, kita perlu membedah perbedaannya terlebih dahulu: apa itu politik bahasa dan apa itu politik kebijakan pemerintah.
Pada dasarnya, bahasa politik adalah teknik berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu yang saling menguntungkan. Tanpa disadari, kita sebagai anak muda pun sering mempraktikkannya. Contoh sederhananya saat kita ingin meminta uang jajan kepada orang tua. Sebelum mengutarakannya, kita biasanya akan berbuat baik terlebih dahulu, seperti tiba-tiba rajin membantu atau memberi pujian.
Kedengarannya mungkin seperti "ada mau-nya saja", tetapi itulah realitas bahasa politik. Kita berkomunikasi untuk menguntungkan diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Orang tua tidak merasa dirugikan karena mereka senang dengan perlakuan baik kita, sementara kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kedua pihak sama-sama diuntungkan.
Jadi, politik bahasa bukanlah hal yang asing bagi Gen Z. Namun, yang sebenarnya kita kritisi hari ini bukanlah cara orang berkomunikasi, melainkan politik kebijakan, mulai dari program pemerintah, sikap para pejabat, hingga berbagai keputusan blunder yang berdampak langsung pada hidup kita.
Gen Z Juga Kena Dampak Politik Kebijakan
Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa politik kebijakan tidak ada hubungannya dengan rakyat biasa yang jadwal sehari-harinya hanya bekerja, makan, tidur, dan sesekali mencari hiburan. Namun, benarkah demikian?
Faktanya, Generasi Z khususnya yang lahir pada rentang 1997 hingga 2012 justru menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari kebijakan pemerintah. Kelompok usia ini sedang berada di fase produktif, baik sebagai pekerja awal, pengusaha muda, maupun konsumen aktif yang menjadi salah satu penopang roda ekonomi Indonesia.
Salah satu contoh nyatanya adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Angka kenaikan sebesar 1 atau 2 persen mungkin terlihat kecil di atas kertas. Namun, di lapangan, hal tersebut memicu efek domino yang nyata.
Bagi para pelaku usaha atau produsen, biaya bahan baku dan distribusi otomatis melonjak. Imbasnya, harga produk akhir yang ditanggung kita sebagai konsumen pun ikut naik. Ketika harga kebutuhan membengkak sementara kenaikan gaji tidak sebanding, kesempatan anak muda untuk menabung menjadi makin tergerus. Ini baru satu contoh kecil bagaimana sebuah kebijakan politik berdampak langsung pada dompet dan masa depan Gen Z.
Perbedaan Kasta Sosial dengan Pelayan Rakyat
Di saat Gen Z dipaksa hidup superhemat di tengah krisis hunian, kepungan pajak, dan gaji magang yang pas-pasan, para pejabat publik justru seolah hidup di kasta yang berbeda. Mereka kerap memakai bahasa politik yang memprihatinkan nasib anak muda, tetapi realitasnya berbanding terbalik: pamer kemewahan, menikmati fasilitas negara dari pajak rakyat, hingga kemudahan jalur kekuasaan bagi lingkaran terdekat mereka.
Ketimpangan ini kian terasa ketika melihat pengelolaan data bansos atau subsidi, seperti problematika Desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kriteria penetapan desil kerap memicu tanda tanya besar. Bagaimana mungkin pengeluaran sebesar Rp3 juta per bulan sudah dikategorikan ke dalam desil atas atau kelompok "mampu"? Batasan statistik yang terlampau rendah ini membuat banyak masyarakat yang sebenarnya rentan justru tidak tersentuh bantuan.
Kebijakan yang tidak akurat ini seolah mendepak anak muda dan warga rentan dari hak subsidi. Pemerintah sibuk mengotakkan rakyat berdasarkan angka statistik yang rapuh, sementara para pejabat tetap nyaman berada di kasta tertinggi tanpa benar-benar memahami himpitan ekonomi di tingkat bawah.
Harus Membuka Mata Kepada Politik di Indonesia
Jika hari ini Generasi Z terkesan mendadak vokal dan melek politik, itu bukan sekadar ikut-ikutan tren atau FOMO. Dulu kita mungkin acuh karena masih anak-anak dan hidup tenang di bawah tangungan orang tua. Namun, kini realitas menghantam kita secara langsung: inflasi, pajak yang mencekik, hingga sulitnya mencari lapangan kerja. Politiklahlah yang sebenarnya datang dan mengetuk pintu kehidupan kita duluan.
Ketika anggaran negara dibuang untuk program-program yang tidak efektif, efek dominonya berujung pada tingginya harga kebutuhan pasar yang harus kita tanggung. Sebagai rakyat biasa, kita mungkin tidak memiliki kekuasaan besar untuk mengubah keadaan secara instan. Namun, pesan kami kepada para pemangku kebijakan sangat sederhana:" tepatilah janji politik kalian dan jalankan amanah dengan benar. Sebab, jika hukum di dunia bisa dipermainkan, ingatlah bahwa pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kelak tidak akan pernah bisa dihindari".
