Kertas yang Hilang, Data yang Bicara
Sangat Suka Mengajar dan MC
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Fitri Hidayah, MPd tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesare-Pusdikpenerbad dan Revolusi Kecil Integrasi Militer dan ASN Menuju Pemerintahan Digital yang Berdampak
“Birokrasi tidak menjadi modern hanya karena memiliki komputer. Birokrasi menjadi modern ketika cara berpikirnya berubah.”
Kalimat itu terus terngiang bagi saya sebagai seorang ASN yang bekerja di lingkungan pendidikan dan pelatihan TNI Angkatan Darat. Sebab, tantangan terbesar transformasi digital sesungguhnya bukan membeli perangkat, membuat aplikasi, atau memindahkan formulir ke layar. Tantangannya jauh lebih mendasar: maukah kita meninggalkan cara kerja lama yang sudah terasa nyaman?
Pertanyaan itu menemukan jawabannya di Pusat Pendidikan Penerbangan Angkatan Darat (Pusdikpenerbad). Di tengah tuntutan pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi, Pusdikpenerbad mulai membangun dan mengaktifkan e-Pusdikpenerbad sebagai bagian dari perubahan cara kerja organisasi. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya sebuah sistem digital. Bagi kami, ia adalah simbol bahwa transformasi pemerintahan tidak harus selalu dimulai dari gedung megah atau teknologi mahal.
Saya justru melihat perubahan itu dari hal-hal yang paling dekat dengan pekerjaan kami sehari-hari, bagaimana sebuah data dikelola, bagaimana sebuah tugas diselesaikan, dan bagaimana sebuah dokumen tidak lagi harus selalu dicetak. Data Kementerian PANRB menunjukkan bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional tahun 2024 mencapai 3,12 dari skala 5, dengan predikat Baik. Angka ini meningkat dari 2,79 pada 2023 dan telah melampaui target RPJMN 2020–2024 sebesar 2,60. Sebanyak 615 instansi pemerintah ikut dinilai dalam evaluasi tersebut. Menariknya, hanya 48 instansi yang berhasil mencapai predikat “Memuaskan”. Indonesia juga naik 13 peringkat dalam UN E-Government Survey 2024, dari posisi 77 pada 2022 menjadi posisi 64 dari 193 negara. Untuk pertama kalinya, Indonesia masuk kategori Very High E-Government Development Index dengan skor 0,7991.
Angka-angka tersebut menggembirakan. Namun bagi saya, angka itu sekaligus menjadi pertanyaan, apakah transformasi digital sudah benar-benar terasa sampai ke ruang kerja paling dekat dengan masyarakat dan pengguna layanan? Sebab pemerintah digital tidak boleh berhenti pada indeks. Ia harus hadir dalam pengalaman nyata.
Di Pusdikpenerbad, salah satu pengalaman nyata itu adalah e-Pusdikpenerbad. Sistem ini menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pekerjaan, informasi, dan administrasi pendidikan secara digital. Yang sebelumnya membutuhkan pencarian berkas, penggandaan dokumen, atau komunikasi yang berulang, diarahkan menjadi proses yang lebih ringkas dan terdokumentasi. Di sinilah saya melihat satu perubahan penting. Digitalisasi bukan sekadar mempercepat pekerjaan. Digitalisasi membuat pekerjaan lebih mudah ditelusuri.
Ketika informasi tercatat secara digital, transparansi tidak lagi menjadi slogan. Data dapat menjadi jejak. Proses dapat dipantau. Informasi tidak semestinya berhenti di satu meja atau terselip di antara tumpukan map. Inilah hakikat birokrasi modern, bukan sekadar cepat, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan yang sama kami dorong dalam proses pembelajaran. Sebagai dosen, saya melihat evaluasi pendidikan sebagai bagian penting dari transformasi digital. Karena itu, penilaian mulai diarahkan menggunakan e-Test. Peserta didik mengerjakan evaluasi secara digital, hasil dapat dihimpun lebih cepat, dan data penilaian dapat digunakan untuk membaca capaian pembelajaran.
Bagi seorang pendidik, ini bukan hanya persoalan mengganti kertas dengan komputer. Ini adalah perubahan dari “menilai jawaban” menjadi “membaca data pembelajaran.” Hasil evaluasi tidak berhenti sebagai angka. Ia dapat menjadi bahan refleksi, materi mana yang telah dikuasai, bagian mana yang masih lemah, dan strategi pembelajaran apa yang perlu diperbaiki. Dengan kata lain, teknologi membantu pendidik mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekadar berdasarkan perkiraan. Namun ada manfaat lain yang tidak kalah penting: lingkungan.
Setiap lembar soal yang tidak perlu dicetak, setiap lembar jawaban yang tidak perlu digandakan, dan setiap dokumen yang tidak perlu disimpan dalam bentuk fisik adalah bagian kecil dari pengurangan konsumsi kertas. Kita sering berbicara tentang cinta lingkungan dalam bentuk kegiatan besar, menanam pohon, membersihkan sungai, atau mengurangi sampah plastik. Padahal, kepedulian lingkungan juga dapat dimulai dari cara kita bekerja. Tidak mencetak sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicetak adalah tindakan ekologis. Oleh karena itu, e-Test bukan hanya inovasi pembelajaran. Ia sekaligus merupakan praktik sederhana menuju budaya kerja yang lebih hemat sumber daya.
Pada titik inilah transformasi digital memiliki makna yang lebih luas: efisiensi, akuntabilitas, kualitas pendidikan, dan kepedulian lingkungan bertemu dalam satu perubahan. Namun saya percaya, tantangan terbesar digitalisasi bukanlah teknologi. Tantangan terbesarnya adalah manusia. Aplikasi dapat dibuat dalam hitungan bulan. Infrastruktur dapat dibangun, tetapi mengubah kebiasaan membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kepemimpinan.
ASN harus berani bertanya, mengapa formulir ini masih harus dicetak? Mengapa data yang sama harus dimasukkan berkali-kali, padahal “katanya” data sudah terintegrasi? Mengapa informasi yang sebenarnya sudah tersedia masih harus dicari dari awal? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itulah yang melahirkan inovasi. Dan pemerintah sendiri kini sedang bergerak dari paradigma SPBE menuju Pemerintah Digital. Kementerian PANRB menegaskan bahwa transformasi tersebut bukan sekadar mengganti nama, melainkan perubahan mendasar menuju tata kelola yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada dampak. Pemerintah digital tidak membutuhkan lebih banyak aplikasi, tetapi membutuhkan keterpaduan layanan yang benar-benar memudahkan dan memberdayakan pengguna.
Pesan itu sangat relevan bagi kami. Sebab ukuran keberhasilan digitalisasi bukanlah berapa banyak aplikasi yang berhasil dibuat. Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak pekerjaan yang menjadi lebih sederhana, berapa banyak waktu yang dapat dihemat, berapa banyak kesalahan yang dapat dikurangi, berapa banyak data yang menjadi lebih akurat, dan berapa banyak kertas yang tidak lagi harus digunakan.
e-Pusdikpenerbad mungkin belum merupakan jawaban atas seluruh persoalan digitalisasi birokrasi, tetapi ia adalah jawaban atas satu persoalan penting, keberanian untuk memulai karena dari ruang kerja Pusdikpenerbad, kami belajar bahwa transformasi digital tidak mengenal ukuran besar atau kecil. Satu sistem yang membuat pekerjaan lebih tertib adalah perubahan. Satu e-Test yang mengurangi penggunaan kertas adalah perubahan. Satu data yang dapat ditemukan tanpa membongkar arsip adalah perubahan. Dan jika perubahan-perubahan kecil itu dilakukan bersama-sama, ia tidak lagi menjadi perubahan kecil. Ia menjadi budaya.
Pada akhirnya, masa depan birokrasi Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang kita miliki, tetapi oleh seberapa berani ASN menggunakannya untuk bekerja lebih baik. Karena teknologi hanyalah alat yang mengubah birokrasi adalah manusianya. Dan revolusi itu dapat dimulai hari ini, bahkan dari selembar kertas yang memilih untuk tidak dicetak.