Transisi Energi Indonesia Tak Bisa Pakai Satu Resep: Pembelajaran dari Thailand
Tulisan dari Azkia Nayla tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Transisi energi sering terdengar sederhana: kurangi bahan bakar fosil, perbanyak energi terbarukan, lalu bergerak menuju sistem rendah karbon.
Masalahnya, sebuah negara tidak bisa mengubah sistem energinya semudah mengganti lampu di rumah.
Thailand memberi gambaran yang menarik. Negara ini telah mengembangkan biomassa, energi surya, angin, hingga waste-to-energy dan memiliki berbagai kebijakan energi jangka panjang. Namun, pada 2023, 58,61 persen pembangkitan listrik Thailand masih berasal dari gas alam. Energi terbarukan menyumbang sekitar 10,42 persen dan tenaga air 2,92 persen (DEDE, 2023).
Artinya, memiliki target energi bersih tidak otomatis membuat energi fosil menghilang.
Yang menarik dari Thailand justru cara negara tersebut membangun diversifikasi. Di antara listrik terbarukannya, biomassa menyumbang sekitar 49,81 persen, disusul surya 21,09 persen, angin 14,96 persen, dan waste-to-energy 9,91 persen (DEDE, 2023). Dengan kata lain, Thailand tidak mempertaruhkan masa depan energinya pada satu teknologi saja.
Strategi itu diperkuat melalui Alternative Energy Development Plan 2018–2037. Thailand menargetkan energi terbarukan mencapai 30 persen konsumsi energi final pada 2037, melalui kombinasi surya, floating solar, biomassa, angin, biogas, energi dari limbah, dan tenaga air (Hnin dkk., 2024).
Lantas, bisakah Indonesia meniru Thailand?
Tidak sepenuhnya.
Indonesia sebenarnya mempunyai modal yang sangat besar. Potensi energi terbarukan nasional diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 GW, terutama berasal dari energi surya, panas bumi, hidro, bioenergi, dan angin (IRENA, 2022). Namun, bauran energi terbarukan Indonesia pada 2023 masih sekitar 13,1 persen (IESR, 2024).
Masalah Indonesia bukan kekurangan sumber energi. Tantangannya adalah mengubah potensi tersebut menjadi listrik yang benar-benar dibangun, tersambung ke jaringan, dan digunakan masyarakat.
Di sinilah geografi Indonesia membuat ceritanya berbeda.
Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan pola kebutuhan listrik yang tidak sama. Jawa-Bali merupakan pusat konsumsi dan industri. Sementara itu, banyak wilayah lain mempunyai sumber energi besar tetapi jaringan listrik yang lebih kecil atau tersebar.
Karena itu, strategi yang cocok untuk Jawa belum tentu cocok untuk Nusa Tenggara, Sulawesi, atau Papua.
Di Jawa-Bali, misalnya, pengembangan PLTS atap dapat dikombinasikan dengan waste-to-energy, bioenergi, dan penyimpanan energi karena pusat bebannya besar. Sebaliknya, wilayah dengan sistem listrik kecil dapat lebih cocok menggunakan kombinasi PLTS, baterai, hidro skala kecil, dan microgrid.
Daerah berbasis perkebunan dapat mengembangkan bioenergi. Wilayah vulkanik memiliki peluang panas bumi. Kawasan dengan karakter angin yang baik tentu mempunyai pilihan lain.
Karena itu, studi komparatif Thailand-Indonesia mengusulkan pendekatan klaster energi terbarukan, yaitu mengembangkan teknologi berdasarkan karakter sumber daya, kebutuhan listrik, dan kesiapan jaringan masing-masing wilayah.
Pendekatan ini penting karena transisi energi tidak seharusnya hanya mengejar angka nasional.
Sebuah target mungkin mengatakan berapa persen energi terbarukan yang harus dicapai. Namun, pertanyaan di lapangan jauh lebih konkret: pembangkit apa yang dibangun, di mana lokasinya, siapa yang menggunakan listriknya, apakah jaringan mampu menerimanya, dan apakah proyeknya layak secara ekonomi?
Thailand memberi satu pelajaran penting. Diversifikasi teknologi dan perencanaan jangka panjang memang diperlukan, tetapi keduanya belum cukup. Gas alam tetap mendominasi sistem listrik Thailand meskipun berbagai instrumen energi terbarukan telah tersedia.
Artinya, target harus diikuti investasi, jaringan yang lebih kuat, penyimpanan energi, dan mekanisme pengembangan proyek yang benar-benar berjalan.
Rishanty dkk. (2022) juga menekankan bahwa transisi energi ASEAN tidak hanya menyangkut keberlanjutan. Ada isu keamanan energi, keterjangkauan harga, investasi, hingga kesiapan lembaga.
Dengan kata lain, listrik harus semakin bersih, tetapi tetap harus tersedia dan terjangkau.
Indonesia tidak membutuhkan satu resep energi untuk seluruh negeri.
Justru, kekuatannya terletak pada keberagaman. Matahari, air, panas bumi, biomassa, dan angin tidak tersebar dengan pola yang sama. Sistem listriknya pun berbeda dari satu pulau ke pulau lain.
Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi, “Energi terbarukan apa yang terbaik untuk Indonesia?” Melainkan, “Energi apa yang paling tepat untuk setiap bagian Indonesia?”
Transisi energi pada akhirnya bukan perlombaan memilih satu teknologi pemenang.
Ini adalah upaya menyusun banyak sumber energi menjadi satu sistem yang lebih bersih, andal, dan sesuai dengan karakter negara kepulauan.