Dody Hanggodo dan Mimpi Besar Ketahanan Pangan

Menteri PU Dody Hanggodo

Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum itu kembali menjadi perhatian media nasional karena terlihat menegur keras bawahannya saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada Sabtu, 26 September 2026 di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dody mendapati fakta bahwa sekitar 1.000 hektar sawah di Pebayuran megalami kekurangan air selama lebih kurang tujuh bulan. Permasalahan ini menjadi semakin janggal karena tak jauh dari hamparan sawah itu terdapat aliran sungai yang airnya masih tersedia.

Apa yang terjadi di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran itu sejatinya bukan semata persoalan seorang menteri yang memarahi bawahannya. Ada persoalan yang lebih mendasar: mengapa permasalahan itu tidak tercermin dalam laporan yang diterima Dody Hanggodo?

Sejak Juli, Dody menerima laporan internal dari pejabat eselon I dan eselon II di kementerian yang dinakhodainya melalui dashboard monitoring real time. Dalam laporan tersebut menyatakan kondisi kekeringan telah terkendali dan sekitar 73.000 hektar sawah berhasil diselamatkan dari ancaman gagal panen. Di atas kertas kondisi sepertinya baik-baik saja. Tapi Dody, sebagai seorang profesional tidak berhenti pada laporan dashboard anak buahnya.

Sekitar tiga minggu sebelum sidak, Dody membuka saluran pengaduan melalui Whatsapp. Dalam laporan yang diterima Dody dari Tim Media dan Monitoring yang dibentuknya, muncul gambaran yang berbeda. Percakapan di media sosial terkait laporan mengenai kekeringan sawah justru semakin meningkat.

Laporan tim media dan monitoring yang diterima Dody Hanggodo menguak fakta baru: persoalan di Pebayuran lebih besar dari sekadar masalah teknis irigasi. Sidak yang dilakukan Dody menunjukkan satu hal yaitu laporan tidak selalu identik dengan kondisi sebenarnya. Persoalan itu kembali mengingatkan kita pada pernyataan Dody Hanggodo tentang adanya Deep State dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Isu deep state yang dihembuskan Dody Hanggodo beberapa bulan lalu boleh jadi bukan sekedar isapan jempol belaka.

Dody menggunakan istilah deep state untuk menggambarkan jaringan internal birokrasi yang mampu mempertahankan pengaruh, kebiasaan dan kepentingan tertentu. Jaringan itu "untouchable"atau seolah-olah tidak tersentuh oleh mekanisme pengawasan. Dalam persoalan kekeringan sawah di Pebayuran. Jaringan deep state terus mencoba mensabotase program prioritas pemerintah khususnya terkait upaya mencapai ketahanan pangan.

Permasalahan ini menjadi semakin strategis karena irigasi merupakan salah satu mata rantai penting dalam agenda ketahanan pangan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Dalam penyampaian RAPBN 2026, Prabowo menyebut ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa dan menargetkan swasembada, terutama beras dan jagung.

Kemarahan Dody kepada bawahannya—sebagaimana terekam dalam pemberitaan media-media nasional—seharusnya tidak berhenti sebagai tontonan politik saja. Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah temuan itu muncul dapat menciptakan mekanisme baru terkait pelaporan kementerian yang dikoreksi agar lebih mencerminkan kondisi lapangan. Dan, jika isu deep state di Kementerian PU benar adanya. Maka sudah sepatutnya Dody Hanggodo memutus mata rantai jaringan tersebut.

Dapatlah kita pahami mengapa Dody Hanggodo marah besar, apalagi ini menyangkut program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sidak di Pebayuran dengan demikian bukan hanya soal teguran seorang menteri terhadap bawahannya. Ia menjadi pintu masuk untuk memastikan birokrasi berjalan baik, dan pelayanan kepada petani—yang pada akhirnya menentukan apakah ambisi ketahanan pangan benar-benar dapat terwujud.