Menguji Perdamaian di Kota Pelajar, Aceh
Senior Lecturer, Universitas Syiah Kuala
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Ari J Palawi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Disclaimer
Foto lukisan "261204", "Warthol's Gun", "The Widow of Malayan Partitions", dan "Romantika Pedang dan Bulan Sabit" karya Mahdi Abdullah digunakan dengan izin langsung dari pelukis pada 13 Agustus 2025 melalui komunikasi pribadi. Foto adalah dokumentasi pribadi yang diambil dan dibagikan oleh pelukis untuk keperluan publikasi di Kumparan.
PerbesarDi tepi utara Banda Aceh, ada sebuah kawasan yang sejak lama menjadi denyut nadi ilmu pengetahuan: Kopelma Darussalam, singkatan dari Kota Pelajar dan Mahasiswa. Sejak diresmikan pada 2 September 1959, kawasan ini bukan sekadar rumah bagi kampus-kampus besar seperti Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry. Ia adalah simbol aspirasi intelektual Aceh pascakemerdekaan—tempat mahasiswa dari berbagai latar bertemu, bertukar gagasan, dan menumbuhkan cita-cita.
Dua dekade setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata, serta dua puluh satu tahun pascatsunami 2004, Kopelma memikul peran strategis. Di sinilah pendidikan bisa menjadi jembatan antara sejarah yang penuh luka dan masa depan yang lebih damai. Pertanyaannya: apakah janji perdamaian sudah benar-benar hidup di ruang-ruang kuliah, sekolah, dan pertemuan warga?
Baca juga : MoU Helsinki Titik Tolak Perdamaian Aceh
Tulisan ini mengajak pembaca melihat warisan MoU Helsinki dari sudut pandang kota pelajar. Bagaimana lembaga pendidikan di Kopelma dapat mengungkap kebenaran sejarah, mengajarkan rekonsiliasi, dan memastikan tata kelola sumber daya berjalan transparan demi kesejahteraan bersama.
Kopelma Darussalam: Sejarah Ruang yang Menyimpan Aspirasi
Kopelma Darussalam lahir dari mimpi besar: menjadikan Banda Aceh pusat pendidikan tinggi di ujung barat Indonesia. Kawasan ini diresmikan pada 2 September 1959 dengan sebuah tugu yang masih berdiri hingga kini, menjadi penanda bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang.
Baca juga: Kopelma Darussalam: Romantika dan Antitesis Darul Harbi
Sejak awal, Kopelma bukan sekadar deretan gedung kuliah. Ia dirancang sebagai ruang bertemu ide, tempat mahasiswa dan dosen membangun jejaring intelektual sekaligus membentuk identitas akademik Aceh. Kehadiran dua kampus besar—Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry—menjadikan kawasan ini pusat riset, pengabdian masyarakat, dan pembentukan wacana publik.
Pasca-tsunami 2004, peran Kopelma meluas. Kampus-kampus di sini menjadi pusat studi mitigasi bencana, pengembangan kurikulum berbasis pengalaman kolektif, dan tempat lahirnya metode pengajaran baru yang sensitif terhadap trauma. Fungsi ini semakin penting setelah MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005: pendidikan di Kopelma bukan hanya soal mencetak lulusan, tetapi juga merawat memori dan membangun rekonsiliasi.
Memahami Kopelma berarti melihat bagaimana sebuah kawasan pendidikan dapat menjadi mediator antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang ingin damai.
Mengungkap Kebenaran: Peran Akademia dalam Akuntabilitas Sejarah
MoU Helsinki memang menghentikan senjata, tetapi tidak serta-merta menutup luka. Banyak peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu masih belum dibuka secara tuntas, dan proses akuntabilitas berjalan lambat. Bagi korban dan keluarganya, keheningan ini sering terasa seperti beban yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di tengah situasi itu, kampus-kampus di Kopelma memiliki peran unik. Mereka bisa menjadi penghubung antara arsip sejarah, kesaksian warga, dan kebijakan publik. Peran ini bisa diwujudkan melalui tiga langkah nyata:
Inventarisasi arsip lokal dan nasional terkait konflik, tsunami, dan proses perdamaian.
Riset sejarah lisan yang etis, melibatkan korban, mahasiswa, dan peneliti.
Forum pendengaran publik yang aman dan sensitif trauma, bukan untuk mengadili, tetapi untuk mendengar dan memvalidasi pengalaman korban.
Dengan terlibat langsung, akademia tidak hanya menjaga keakuratan sejarah, tetapi juga mencegah manipulasi narasi. Lebih dari itu, keterlibatan ini membangun kepercayaan publik—bahwa pendidikan tinggi bukan menara gading, melainkan bagian aktif dari proses penyembuhan sosial.
Pendidikan Damai: Dari Proyek Singkat ke Kurikulum Berkelanjutan
Di banyak tempat, pendidikan damai sering hadir sebagai proyek sementara—pelatihan singkat yang digerakkan oleh donor, lalu menghilang ketika pendanaan berhenti. Tantangannya, tanpa masuk ke kurikulum resmi, nilai-nilai rekonsiliasi sulit bertahan dalam jangka panjang.
Kopelma Darussalam punya modal unik untuk mengubah pola ini. Sebagai rumah bagi ribuan mahasiswa dan dosen, ia memiliki kapasitas akademik, jejaring, dan otoritas moral untuk menjadikan pendidikan damai sebagai bagian permanen dari pembelajaran. Salah satu langkah awal yang menjanjikan adalah program Magister Damai dan Resolusi Konflik yang baru-baru ini disosialisasikan Universitas Syiah Kuala (sumber resmi USK).
Agar pendidikan damai benar-benar hidup di Kopelma, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:
Desain kurikulum lintas fakultas yang mengintegrasikan sejarah lokal, nilai-nilai Islam Aceh, dan kearifan adat.
Pelatihan guru dan dosen dengan pendekatan trauma-informed pedagogy, agar proses belajar aman dan inklusif.
Proyek arsip hidup (living archives) yang merekam cerita warga, memproduksi materi audio-visual, dan menjadikannya sumber belajar di sekolah maupun kampus.
Dengan langkah-langkah ini, pendidikan damai akan menjadi keterampilan sosial yang nyata: kemampuan mendengarkan, menulis sejarah bersama, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
Tata Kelola Sumber Daya dan Transparansi: Pondasi Kesejahteraan Pendidikan
Baca juga: Kopelma Darussalam, Hardikda, dan Wajah Kebebasan Akademik Kampus Kita
Pendidikan damai tidak bisa berdiri di atas niat baik saja—ia butuh pondasi keuangan yang kuat dan dikelola secara transparan. Di Aceh, dana otonomi khusus (Otsus) dan pembagian hasil sumber daya alam memberikan peluang besar untuk mendukung program pendidikan. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, dana ini rentan tidak sampai ke sasaran.
Kopelma Darussalam dapat berperan sebagai pengawal transparansi. Melalui kolaborasi antara pusat riset kampus, pemerintah daerah, dan komunitas IT lokal, bisa dibangun dashboard anggaran publik yang menampilkan secara terbuka berapa dana yang dialokasikan, untuk program apa, dan capaian apa yang sudah terukur.
Selain itu, audit partisipatif yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan LSM lokal dapat menjadi jembatan antara angka di laporan dan realitas di lapangan. Transparansi semacam ini tidak hanya soal teknis administrasi, tetapi juga membangun legitimasi—membuat warga percaya bahwa investasi pendidikan damai benar-benar bermanfaat bagi mereka.
Rekomendasi Operasional (Agenda 12–24 Bulan untuk Kopelma)
Untuk menjadikan Kopelma Darussalam sebagai laboratorium pendidikan perdamaian yang nyata, lima langkah berikut dapat menjadi panduan awal:
Konsorsium Pendidikan Damai: USK, UIN Ar-Raniry, sekolah menengah, Dinas Pendidikan Provinsi, dan LSM membentuk kesepakatan kerja sama untuk mengintegrasikan pendidikan damai lintas jenjang.
Magister & Sertifikasi Praktis: percepat implementasi kurikulum Magister Damai USK dengan modul sertifikasi untuk guru dan dosen, sehingga lulusan bisa langsung menjadi pelatih lokal di sekolah maupun komunitas.
Pilot Living Archives: jalankan proyek dokumentasi sejarah lisan di 10 sekolah terpilih, hasilnya diproduksi dalam format multimedia dan dimasukkan ke pelajaran PPKn atau sejarah.
Dashboard Anggaran Publik: bangun prototipe portal transparansi anggaran pendidikan dan rekonsiliasi, menampilkan alokasi Otsus serta capaian program di tiap kabupaten.
Forum Publik Tahunan: adakan konferensi atau pertemuan publik di Kopelma untuk meninjau kemajuan, menerima masukan, dan merayakan praktik terbaik.
Pendanaan kelima program ini bisa berasal dari kombinasi dana provinsi, anggaran perguruan tinggi, dan mitra donor yang berkomitmen mendukung kapasitas lokal secara jangka menengah (3–5 tahun), bukan proyek sekali jalan.
Menguji Janji Perdamaian di Kota Pelajar
Kopelma Darussalam adalah cermin: jika kampus dan sekolah di sini mampu mengajarkan sejarah dengan jujur, melatih guru untuk peka terhadap trauma, dan membuka ruang dialog yang inklusif, maka janji MoU Helsinki akan hidup di luar teks perjanjian.
Perdamaian sejati bukanlah parade tahunan atau tugu peringatan, tetapi rutinitas sehari-hari—anak-anak yang berangkat sekolah tanpa rasa takut, ruang kelas yang menjadi tempat berdiskusi, guru yang menjadi penuntun proses penyembuhan, dan data anggaran yang transparan sehingga warga tahu pendidikan bekerja untuk mereka.
Kopelma memang bukan solusi ajaib. Tetapi ia memiliki keunggulan yang jarang dimiliki wilayah lain: kekuatan institusi pengetahuan, generasi mahasiswa kritis, dan jaringan komunitas yang solid. Jika dikelola dengan niat tulus dan tata kelola yang bersih, Kopelma bisa menjadi laboratorium perdamaian yang memberi pelajaran berharga, bukan hanya bagi Aceh, tetapi bagi Indonesia dan dunia: bahwa luka kolektif bisa dirawat lewat pendidikan yang hidup setiap hari.
Tentang Pelukis
Mahdi Abdullah: Kanvas Perdamaian dari Aceh
Mahdi Abdullah, seniman asal Banda Aceh, dikenal dengan perpaduan realisme dan surealisme yang kaya simbol. Pengalaman hidup di tengah konflik dan tsunami 2004 membentuk karya-karyanya, seperti 261204, yang merekam trauma sekaligus keteguhan masyarakat. Karyanya telah dipamerkan di berbagai negara, menjadi jembatan memori dan pengingat bahwa perdamaian harus dijaga, bukan sekadar dibingkai.