Orkestra Citra: Berhenti Berpose, Mulailah Beresonansi

Praktisi dan Akademisi Seni, Universitas Syiah Kuala
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Ari J Palawi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Dalam setiap pertunjukan yang jujur, kualitas seorang penampil tidak pernah diukur dari seberapa megah panggungnya dicat. Nilai sesungguhnya terletak pada ketepatan setiap petikan senar dan kejernihan resonansi yang sampai ke telinga pendengar. Namun, jika kita menengok panggung birokrasi dan lembaga negara hari ini, yang terdengar justru bunyi-bunyi sumbang yang dibungkus dalam kemasan visual yang seragam.
Di persimpangan jalan raya hingga lini masa media sosial instansi pemerintah, mata kita dipaksa menyaksikan repertoar yang berulang. Foto para aparatur yang duduk tegak dengan senyum terukur di ruang rapat berpendingin udara, baliho raksasa berwajah pejabat di sudut-sudut kota, hingga seremoni pembagian piala penghargaan internal yang dirayakan dengan tepuk tangan meriah.
Fenomena yang menjalar di hampir seluruh institusi negara ini menyingkap satu penyakit kronis: birokrasi kita terjebak dalam komposisi simbolik. Dalam ilmu administrasi publik, kondisi ini dikenal sebagai performative governance—sebuah tata kelola yang lebih sibuk mempertontonkan gestur dan dekorasi kerja daripada menghasilkan resonansi dampak bagi masyarakat. Energi, waktu, dan anggaran publik habis untuk menyetem citra di depan kamera, sementara melodi utama pelayanan warga justru terputus-putus dan fals.
Partitur Hukum dan Personifikasi Program Negara
Apakah memang tidak diketahui, jika kita merujuk pada partitur hukum yang dibuat negara sendiri, nada dasarnya sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan yang cepat, transparan, dan akurat adalah kewajiban mutlak penyelenggara negara. Melayani warga bukanlah improvisasi luar biasa yang pantas dirayakan dengan trofi setiap tahun, melainkan irama dasar yang memang sudah dibayar lunas oleh pajak rakyat.
Sayangnya, di tingkat layanan daerah, harmoni itu sering terganggu oleh kebiasaan memajang wajah pejabat pada baliho program pemerintah. Ketika potret kepala daerah mendominasi ruang informasi publik, program perbaikan jalan, bantuan sosial, atau layanan kesehatan yang dibiayai uang rakyat seolah-olah berubah menjadi solo performa dan kemurahan hati pribadi sang pejabat. Padahal, aturan netralitas aparatur serta berbagai surat edaran pembatasan media luar ruang telah mengingatkan bahwa ruang publik tidak boleh dibajak untuk memoles popularitas personal.
Disonansi Anggaran Kebudayaan dan Tata Kelola Kampus
Disonansi serupa juga terdengar nyaring pada alokasi anggaran kebudayaan. Dana yang seharusnya mengalir menghidupi ruang-ruang kreatif warga, merawat ekosistem tradisi yang nyaris punah, dan membiayai riset kebudayaan yang mendalam, justru kerap tersedot untuk acara seremonial. Banyak anggaran habis untuk festival selebrasi pejabat atau pengadaan panggung megah yang selesai dalam semalam tanpa meninggalkan jejak pemberdayaan bagi pelaku budaya di akar rumput.
Sementara itu, di lingkungan tata kelola kampus dan pendidikan tinggi, kontradiksi antara simbol dan substansi kian terasa. Banyak perguruan tinggi berlomba mengejar predikat kehumasan terbaik atau menggelar upacara pengukuhan gelar akademik tertinggi dengan tata cahaya dan panggung yang megah.
Namun, di balik gemerlap seremoni itu, kita jarang mendapati evaluasi yang jujur. Apakah deretan trofi dan gelar tersebut benar-benar beresonansi pada tajamnya daya kritis lulusan, kesejahteraan dosen muda, kelayakan fasilitas laboratorium dan ruang praktik, atau kedalaman riset yang menjawab persoalan bangsa?
Menggeser Audit dari Simbol Menuju Dampak
Akar dari sumbangnya seluruh ekosistem ini terletak pada cara negara mencatat dan menilai kinerja. Sistem pertanggungjawaban kita masih terlalu terpaku pada notasi administratif yang kaku—asal ada daftar hadir, kuitansi, dan foto dokumentasi rapat yang rapi, sebuah pekerjaan dianggap telah dimainkan dengan sempurna.
Lebih memprihatinkan lagi ketika sebuah lembaga menciptakan festival penghargaannya sendiri, menjadi juri bagi unit di bawahnya sendiri, lalu mengalungkan medali kepada dirinya sendiri. Tradisi ini hanya melahirkan ruang gema (echo chamber) di mana para pejabat saling memuji di dalam gedung tertutup. Di luar sana, masyarakat masih berhadapan dengan layanan daerah yang berbelit, ruang budaya yang kering dukungan, dan pendidikan tinggi yang kian mahal namun miskin dampak.
Sudah saatnya kita mengganti cara mendengarkan dan menilai kerja negara. Audit kinerja lembaga publik—dari pemerintah daerah, instansi kebudayaan, hingga perguruan tinggi—tidak boleh lagi berhenti pada seberapa rapi foto rapat disusun atau seberapa banyak piala berjejer di lemari kaca. Penilaian harus bertumpu pada kualitas bunyi yang sebenarnya: dampak nyata (outcome) yang dirasakan langsung oleh warga dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah perlu menghentikan alokasi anggaran untuk memajang wajah pejabat di ruang publik serta membubarkan tradisi penganugerahan seremonial yang tidak berdampak langsung pada mutu layanan dan ekosistem masyarakat.
Sebuah karya yang agung tidak pernah membutuhkan spanduk raksasa untuk menjelaskan keindahannya, dan seorang penampil yang mumpuni tidak perlu berpose kaku demi meyakinkan penonton bahwa ia sedang bekerja. Negara tidak membutuhkan pejabat yang pandai bergaya di depan lensa kamera; negara membutuhkan aparatur yang tekun bekerja dalam senyap, membiarkan harmoni kerja nyata itu sendiri yang bergema, menghidupi ruang budaya, mencerdaskan kampus, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.
