Cancel Culture: Keadilan atau Sekadar Amuk Massa Digital?

Sumber : iStockPhoto

Pernah nggak sih, pas baru bangun tidur dan buka HP, tiba-tiba ada satu nama yang jadi musuh bersama se-Indonesia? Dalam hitungan jam, jejak digitalnya dibongkar sampai keakar akarnya, kontrak kerjanya dibatalkan, dan ratus ribuan hujatan mampir di kolom komentarnya. Kita mengenal ini sebagai cancel culture.

Di satu sisi, Kejadian ini kayak "pedang keadilan" buat mereka yang selama ini nggak tersentuh hukum. Kita harus jujur dan akui, banyak kasus kekerasan seksual atau arogansi pejabat baru beneran diproses setelah viral di X (Twitter) atau Instagram. Media sosial jadi wadah bagi aspirasi yang selama ini pernah dibungkam. Dalam konteks ini, cancel culture merupakan bentuk kontrol sosial yang buat orang berpikir dua kali sebelum bertindak semena-mena.

Tapi, jujur aja, batas antara menegakkan keadilan sama cyberbullying itu tipis banget. Kadang, budaya ini berubah jadpengadilan di jalanan yang sangat menginginkan kekerasan. Begitu narasi negatif dilempar, publik langsung telan mentah-mentah tanpa cek dan ricek. Kita sering lupa kalau di balik layar itu ada manusia yang mentalnya bisa hancur berantakan. Kesalahan kecil di masa lalu yang mungkin pelakunya sudah berubah tiba-tiba diangkat lagi cuma buat "mematikan" karakter orang tersebut. Ini bukan lagi soal edukasi, tapi murni eksekusi.

Pada akhirnya, cancel culture itu cerminan betapa kita haus akan keadilan. Tapi, keadilan nggak akan pernah tegak kalau dasarnya cuma kebencian buta. Kita harus mulai geser dari budaya "mematikan" (canceling) ke budaya "tanggung jawab" (accountability) yang lebih konstruktif.

Sebelum jempol kita ngetik komentar pedas atau pencet tombol share, coba tanya ke diri sendiri: ini beneran buat memperbaiki keadaan, atau cuma biar kita merasa lebih "suci" dari orang lain? Peradaban kita nggak diukur dari seberapa banyak orang yang berhasil kita hancurkan, tapi dari seberapa adil dan manusiawi kita memperlakukan sesama.