Senator Asal Jakarta Tolak Perluasan Jalur Larangan untuk Sepeda Motor

Anggota DPD RI Fahira Idris. (Foto: Dok. Fahira Idris)

Anggota DPD asal DKI Jakarta, Fahira Idris, mengkritisi rencana perluasan ruas jalan yang tidak boleh dilewati sepeda motor. Dia menyebut peraturan ini diskriminatif.

Fahira menuturkan, pemotor ikut membayar pajak yang digunakan untuk membangun jalan. Pembatasan akses, dianggapnya dapat menimbulkan rasa tidak adil. Apalagi, banyak yang mengandalkan kendaraan roda dua itu untuk mencari nafkah.

"Sesekali buatlah kebijakan yang memudahkan kehidupan rakyat kecil," kata Fahira berdasarkan keterangan resminya yang diterima kumparan (kumparan.com), Kamis (24/8).

Kualitas angkutan umum di Jakarta juga dipandang Fahira belum baik. Sebelum ada pembatasan untuk pengguna sepeda motor, dia meminta sebaiknya ada perbaikan layanan angkutan umum.

"Beri dulu warga alternatif yang memudahkan mereka beraktivitas di jalan, baru buat kebijakan. Jangan terbalik,” ujarnya.

Mengenai alasan Pemerintah DKI Jakarta yang ingin membatasi akses pengguna sepeda motor karena menjadi penyebab kemacetan, dinilai Fahira sebagai bentuk penyederhanaan masalah. Padahal, masalah lalu lintas di Ibu Kota Indonesia kompleks.

Selain itu, dia menganggap keadaan di jalur yang sudah dibatasi untuk pengguna motor tidak menjadi lebih baik. Sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia, disebut Fahira, masih macet.

Karena itu, Fahira menolak rencana perluasan jalur larangan bagi pemotor. Pembatasan cukup untuk di jalur yang sudah diberlakukan sebelumnya.

Sebagai informasi, Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan uji coba pelarangan akses bagi sepeda motor di Jalan Sudirman. Pada Oktober mendatang, akan diterbitkan Pergub untuk melegalkan regulasi tersebut.