Dinasti Politik dan Krisis Kaderisasi: Ketika Partai Menjadi Perusahaan Keluarga

Dinasti Politik, ilustrasi oleh Thesar Meirizky R

Oleh Thesar Meirizky Rachmawati. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Hukum.

Setiap menjelang pemilu, publik disuguhi pemandangan yang berulang: nama-nama baru muncul di daftar calon, tetapi marga dan lingkar keluarganya terasa akrab. Anak, istri, adik, hingga menantu elite partai tiba-tiba maju di arena yang sama. Kita mudah menyalahkan para calon. Padahal akar persoalannya ada pada partai yang tidak lagi mencetak pemimpin.

Contoh yang paling sering dirujuk adalah Pilkada Surakarta 2020. Pengurus PDI Perjuangan di tingkat kota lebih dulu mengusulkan Achmad Purnomo, wakil wali kota petahana dan kader senior, bersama Teguh Prakosa. Namun, pengurus pusat akhirnya merekomendasikan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon wali kota, dan Purnomo tersisih. Gibran membantah tudingan dinasti politik dan menyebut pilkada sebagai kontestasi, bukan penunjukan. Bantahan itu patut dicatat, tetapi persoalannya bukan menang atau kalah di bilik suara. Pertanyaannya: mengapa kader yang lebih dulu dipilih dari bawah bisa digeser dari atas?

Hak untuk Dipilih Bukan Cek Kosong

Pembela dinasti politik punya argumen yang patut didengar. Setiap warga negara berhak dipilih, dan hak itu tidak hilang hanya karena seseorang lahir di keluarga politisi. Selama rakyat yang memilih, kata mereka, tidak ada yang salah.

Masalahnya, pemilu tidak berlangsung di lapangan yang rata. Calon dari keluarga berkuasa membawa modal yang tidak dimiliki kader biasa: nama yang sudah dikenal, jaringan, akses dana, dan dukungan mesin partai. Pemilih memang mencoblos, tetapi dari menu yang sudah disaring lebih dulu oleh elite.

Partai Meninggalkan Tugas Utamanya

Dalam teori kepartaian, partai adalah tangga bagi warga untuk naik menjadi pemimpin, mulai dari pengurus ranting hingga calon legislatif atau kepala daerah. Kenyataannya, tangga itu sering dilompati. Kader yang bertahun-tahun bekerja di akar rumput bisa kalah oleh figur yang direkrut mendadak karena punya elektabilitas, uang, atau hubungan keluarga dengan ketua umum.

Dua Jalur Pencalonan, ilustrasi oleh Thesar Meirizky R

Biaya politik yang tinggi memperparah keadaan. Partai butuh calon yang pasti menang dan mampu membiayai kampanye, sehingga pilihan jatuh pada keluarga yang sudah mapan. Kader biasa melihat jalur kariernya tertutup dan perlahan menjauh. Partai pun makin bergantung pada segelintir keluarga, bukan pada kader.

Siklus Dinasti Politik, ilustrasi oleh Thesar Meirizky R

Pola ini membentuk lingkaran: makin mahal biaya politik, makin sempit ruang bagi kader biasa. Aturan juga memberi ruang. Undang-Undang Partai Politik sejauh ini tidak membatasi hubungan keluarga dalam rekrutmen calon, sehingga partai bebas memakai jalur kekerabatan tanpa pertanggungjawaban kepada anggotanya.

Demokrasi yang Membayar Harganya

Harga dari praktik ini tidak murah. Kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu keluarga melemahkan pengawasan, karena eksekutif, legislatif, dan partai mudah berubah dari saling mengawasi menjadi saling melindungi. Peluang bagi gagasan dan figur baru menyempit. Kepercayaan publik pun terkikis ketika pemilu tampak seperti ajang pewarisan jabatan.

Jalan Keluar: Benahi Partai, Bukan Cabut Hak Warga

Melarang dinasti politik lewat undang-undang menyentuh hak konstitusional untuk dipilih, sehingga pendekatannya harus hati-hati. Karena itu, pembenahan sebaiknya dimulai dari partai:

1. Seleksi calon yang terbuka dan terukur. Tetapkan syarat masa keanggotaan, rekam jejak kaderisasi, dan umumkan proses penjaringannya kepada publik.

2. Keterbukaan hubungan kekerabatan. Calon wajib mengungkapkan hubungan keluarga dengan pejabat atau pengurus partai.

3. Pendanaan partai yang transparan. Biaya politik yang lebih rendah mengurangi ketergantungan pada keluarga berduit.

4. Pemilih yang lebih kritis. Menimbang gagasan dan rekam jejak, bukan sekadar nama besar.

Dinasti politik pada akhirnya adalah cermin partai yang gagal mencetak pemimpin. Selama kaderisasi hanya menjadi slogan, jalan pintas kekerabatan akan selalu lebih menggoda. Demokrasi yang sehat membutuhkan partai yang membuka pintu bagi siapa saja yang mampu, bukan hanya bagi mereka yang kebetulan lahir di rumah yang tepat.