Ingin Beasiswa, Terbentur PTN dan Batas Usia
Tulisan dari Wardah Hafizhah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJAKARTA — Pendidikan tinggi semakin dipandang sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi. Namun, bagi sebagian calon mahasiswa, persoalan biaya masih menjadi pertimbangan besar. Beasiswa pemerintah kemudian menjadi salah satu harapan agar pendidikan tinggi dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.
Persoalannya, keinginan untuk memperoleh beasiswa tidak selalu berakhir dengan kesempatan yang sama. Calon mahasiswa dapat berhadapan dengan berbagai persyaratan, mulai dari kondisi ekonomi, prestasi akademik, jenis perguruan tinggi, kuota, hingga batas usia. Pada titik inilah muncul pertanyaan: seberapa terbuka sebenarnya akses beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan?
Anggapan bahwa bantuan pemerintah hanya ditujukan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) perlu dilihat kembali. KIP Kuliah, misalnya, juga diselenggarakan melalui Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pada 2026, LLDIKTI Wilayah X menyebut adanya kuota KIP Kuliah untuk PTS, sementara LLDIKTI Wilayah IV juga memproses usulan kuota dari ratusan PTS.
Artinya, persoalannya bukan sekadar PTN versus PTS, tetapi juga apakah mahasiswa mengetahui program yang tersedia, apakah kampusnya memperoleh kuota, serta apakah calon penerima memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Lalu, bagaimana dengan batas usia?
Batas usia memang digunakan dalam sejumlah program beasiswa pemerintah, tetapi ketentuannya berbeda-beda sesuai program dan jenjang pendidikan. Beasiswa LPDP, misalnya, menetapkan batas usia yang berbeda untuk S2 dan S3 serta menyediakan batas berbeda untuk kategori pendaftar tertentu. Pada Beasiswa Reguler 2025, batas umum adalah 35 tahun untuk magister dan 40 tahun untuk doktor.
Contoh lainnya, program PPG Calon Guru 2026 menetapkan usia maksimal 32 tahun per 31 Desember 2026. Pemerintah menjelaskan bahwa pembukaan program tersebut disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan guru nasional 2027–2028.
Hal tersebut menunjukkan bahwa batas usia biasanya berkaitan dengan desain dan sasaran program tertentu, bukan satu aturan usia yang berlaku untuk seluruh beasiswa pemerintah.
Menurut saya, persoalan yang menarik untuk dibahas bukan hanya apakah pemerintah menyediakan beasiswa, tetapi seberapa mudah masyarakat menemukan dan mengakses kesempatan tersebut.
Beasiswa memang membutuhkan kriteria agar bantuan dapat diberikan kepada kelompok yang menjadi sasaran. Namun, semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi, semakin besar pula kemungkinan calon mahasiswa merasa kesempatan tersebut sulit dijangkau. Terlebih bagi mereka yang sudah bekerja, ingin kembali kuliah, memilih PTS karena kondisi tertentu, atau baru memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan pada usia yang lebih matang.
Di sisi lain, persyaratan tidak selalu berarti bentuk pembatasan yang tidak beralasan. Pemerintah dapat menetapkan usia, prestasi, kondisi ekonomi, akreditasi, maupun kriteria lain untuk menyesuaikan program dengan tujuan dan anggaran yang tersedia. Karena itu, yang perlu diperhatikan adalah transparansi kriteria, pemerataan informasi, kecukupan kuota, serta tersedianya pilihan program bagi kelompok yang tidak memenuhi satu skema tertentu.
Dalam perspektif Perilaku Konsumen, calon mahasiswa juga dapat dilihat sebagai konsumen jasa pendidikan yang harus mengambil keputusan berdasarkan kemampuan finansial, informasi, kebutuhan, dan pilihan yang tersedia. Ketika informasi mengenai beasiswa tidak merata atau persyaratan sulit dipahami, keputusan memilih perguruan tinggi dapat ikut terpengaruh.
Data yang menarik untuk memperkuat artikel
KIP Kuliah 2026 juga tersedia melalui PTS, jadi artikel sebaiknya tidak menyatakan bahwa bantuan pemerintah hanya untuk PTN.
LLDIKTI Wilayah IV melaporkan 312 perguruan tinggi mengusulkan kuota KIP Kuliah 2026, dengan total usulan 51.743 kuota.
Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak semua PTS memperoleh kuota KIP Kuliah dan penerima ditentukan melalui mekanisme seleksi dan verifikasi; ini bisa menjadi titik kritis artikelmu.
Beberapa program beasiswa memang menggunakan batas usia yang berbeda sesuai sasaran program, sehingga isu usia relevan untuk dibahas, tetapi perlu disebutkan programnya secara spesifik.
Angle yang menurut saya : bukan “pemerintah tidak mendukung mahasiswa PTS”, melainkan “ketika beasiswa tersedia, tetapi aksesnya tetap terasa terbatas karena kuota, persyaratan kampus, kondisi ekonomi, dan batas usia.” Ini membuat tulisanmu lebih kritis sekaligus tetap berdasarkan fakta.
Artikel ini ditulis oleh Rosmawati, dan Wardah Hafizhah. Mahasiswa Manajemen S1, Universitas Pamulang, sebagai tugas mata kuliah PUBLIC SPEAKING di bawah bimbingan Ibu DERITA QURBANI S.Psi.,M.M.