New Normal, untuk siapa?

New Normal. Foto: Maulana Saputra/kumparan

Statement dari pemerintah tentang new normal life tentu memberikan pertanyaan besar bagi seluruh lapisan masyarakat. Alasan utama atas statement new normal life mengacu terhadap belum ditemukannya vaksin dan loyonya produktivitas kegiatan ekonomi yang jelas berdampak besar bagi perekonomian di negeri ini.

Namun apakah pantas jika new normal life menjadi kebijakan lanjutan pemerintah yang tepat untuk mengatasi segala persoalan di tengah pandemi COVID-19 yang tak berujung ini?

Masyarakat belum naik kelas

Pada awal kemunculan pandemi COVID-19 di Indonesia, gempar/heboh dan kepanikan bertebaran dimana-mana. Pemerintah menginstruksikan kepada masyarakat bahwa segala kegiatan diluar dihentikan dan mencoba mengubah kebiasaan untuk bekerja dari rumah (WFH).

Pada bidang Pendidikan mungkin WFH dapat dijalankan karena tidak banyak kepentingan yang lebih penting selain menuntut ilmu. Namun hal tersebut tidak berjalan mulus di berbagai aspek lainnya. Contohnya korporasi-korporasi yang mempunyai banyak buruh, tidak sedikit yang melanggar untuk tetap mempekerjakan karyawannya seperti hari-hari biasanya dan tidak jarang pula yang mengambil kesempatan untuk PHK besar-besaran.

Hal tersebut justru menciptakan persoalan baru lagi, adaptasi dengan pandemi belum kelar justru dihadapkan dengan adaptasi yang lebih vital untuk melanjutkan kehidupan.

Selanjutnya pemerintah juga menginstruksikan untuk seluruh masyarakat menerapkan sosial distancing atau physical distancing. Dua diksi yang berbeda sebenarnya, namun dapat diambil maknanya saja secara sederhana. Artinya setiap masyarakat harus menjaga jarak dan mengurangi potensi bersentuhan untuk meminimalisir rantai penularan COVID-19.

Apakah dapat berjalan sesuai rencana, sayang sekali justru hal tersebut tidak berjalan mulus. Masih banyak masyarakat yang “belum paham” apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk menghadapi COVID-19. Hal tersebut berbanding lurus dengan konsistensi kenaikan angka pasien positif COVID-19 di negeri ini.

Dari dua pengalaman tersebut apakah masyarakat lulus? tentu tidak. Masih banyak yang melanggar dua formula yang seharusnya menjadi modal dasar untuk lanjut ke tahap the new normal life.

Siapa yang salah?

Dengan belum naik kelasnya masyarakat untuk menghadapi COVID-19, bukan berarti masyarakat dapat disalahkan sepenuhnya.

Justru sebaliknya, masyarakat tidak dapat disalahkan begitu saja karena pemerintah juga sangat asik memberikan statement-statement yang membingungkan. Terlalu banyak retorika dalam pengambilan keputusan, sedangkan seluruh lapisan masyarakat butuh kepastian bagaimana yang seharusnya dilakukan.

Sangat banyak kebijakan yang membuat publik bingung. Mulai dari lockdown, karantina wilayah, dan sampai pada PSBB di beberapa wilayah. Sangat sibuk untuk membicarakan perencanaan sehingga abai dalam edukasi dasar agar masyarakat paham dan dapat memulai new normal life.

Apakah hanya itu saja, pastinya tidak. Sangat banyak keributan-keributan yang seharusnya tidak perlu diributkan. Namun jika terus mencari siapa salah bukan berarti persoalan pandemi ini selesai. Masyarakat maupun pemerintah seharusnya bekerjasama untuk dapat menyelesaikan persoalan ini.

Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang sebagaimana mestinya dan masyarakat juga turut patuh dan sebisa mungkin terus berupaya untuk mengindahkan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah.

New Normal Life

New normal life sebenarnya akan tercipta dengan sendirinya di tengah kondisi yang seperti ini. Namun cepat atau lambat penerapan itu akan sangat tergantung terhadap adaptasi-adaptasi dari pribadi itu sendiri.

Kenapa tergantung? karena adaptasi bukan hal yang mudah untuk dilakukan begitu saja. Butuh waktu dan pemahaman yang lebih kenapa masyarakat harus mengubah kebiasaannya. Maka dari itu perlu cara yang lebih pula untuk memberi edukasi maupun mengaplikasikan protokol kesehatan untuk melawan COVID-19.

Masyarakat Indonesia sendiri belum dapat beradaptasi dengan baik. Hal tersebut dapat dinilai melalui kegaduhan yang secara silih berganti terjadi.

Bukan hanya persoalan ekonomi, sosial maupun agama juga ikut dalam rentetan masalah yang sama. Adaptasi akan terjadi dari semua aspek jika pemerintah terus memperketat penanganan COVID-19 yang mengutamakan kesehatan masyarakat.

Tanpa harus menggunakan embel-embel new normal life, sebenarnya masyarakat akan sampai kepada tahap kebiasaan baru tersebut. Namun pemerintah tidak dapat menunggu lebih lama lagi karena ada “hal-hal” yang volumenya lebih besar justru dinilai lamban untuk dapat beradaptasi.

Sehingga dengan alibi vaksin yang belum ditemukan, kita semua harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Punten, pendamping hidup aja belum punya ya kali kita disuruh berdampingan dengan virus.