Aceh Dikepung Banjir dan Longsor: 15 Ribu Warga Terdampak, Pemerintah Bergerak

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 7 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wilayah yang terdampak banjir di Kota Subulussalam, Aceh pada Sabtu (14/11/2026). Foto: Dok. BPBD Kota Subulussalam
zoom-in-whitePerbesar
Wilayah yang terdampak banjir di Kota Subulussalam, Aceh pada Sabtu (14/11/2026). Foto: Dok. BPBD Kota Subulussalam

Banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya meluas, mulai dari ribuan warga terdampak, ratusan orang mengungsi, hingga seorang anak meninggal dunia akibat tertimbun material longsor.

Di tengah penanganan bencana, pemerintah daerah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga Januari 2027. Pemerintah pusat juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, termasuk operasi modifikasi cuaca dan percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak.

Banjir dan Longsor Landa 7 Kabupaten dan 1 Kota, Satu Anak Meninggal

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat banjir dan longsor melanda tujuh kabupaten dan satu kota. Wilayah terdampak meliputi Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam, serta Aceh Utara.

Bencana tersebut menyebabkan ribuan warga terdampak dan ratusan orang mengungsi. Seorang anak bernama Kayla Faradisa, berusia 2 tahun 7 bulan, meninggal dunia setelah tertimbun material longsor di Kabupaten Aceh Tengah.

Kepala BPBA Bahron Bakti mengkonfirmasi korban meninggal akibat tertimbun longsor tersebut.

"Korban tertimbun longsor bernama Kayla Faradisa (2,7)," kata Bahron dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Dampak besar juga terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD setempat pada Minggu (15/11) pukul 23.30 WIB, sebanyak 15.921 jiwa terdampak banjir. Air merendam rumah warga, jalan nasional, serta lahan perkebunan dan pertanian.

Di Kota Subulussalam, banjir berdampak terhadap 7.703 jiwa dan menyebabkan 278 warga mengungsi di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng. Sebanyak 654 rumah dan sejumlah ruas jalan nasional juga dilaporkan terendam.

Sementara itu, di Aceh Utara, banjir merendam sembilan desa di Kecamatan Pirak Timu. Ketinggian air di permukiman warga mencapai sekitar 20–50 sentimeter.

video from internal kumparan

Warga Pidie Jaya Sudah Tujuh Kali Mengalami Banjir Selama November

Banjir berulang juga dialami warga Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kurun waktu setengah bulan pertama November, wilayah tersebut telah dilanda banjir sebanyak tujuh kali.

Geuchik atau Kepala Desa Dayah Usen, Zulbahri, mengatakan banjir susulan pada Minggu (15/11) malam kembali membuat rumah warga dipenuhi lumpur. Rumah yang sebelumnya sudah dibersihkan kembali terdampak luapan air sungai.

“Pasca banjir tadi malam, ini banjir yang ketujuh kalinya dalam bulan ini. Kondisinya kembali menyisakan lumpur di jalan, fasilitas umum, dan rumah-rumah masyarakat,” kata Zulbahri saat dihubungi, Senin (16/11).

Menurut Zulbahri, banjir tidak hanya dipicu hujan di kawasan permukiman. Kiriman air dari pegunungan melalui Sungai Krueng Merdu turut menyebabkan sungai meluap, terutama ketika bersamaan dengan pasang air laut.

Kondisi tersebut diperparah pendangkalan dan penyempitan sungai serta jebolnya tanggul darurat yang terbuat dari tanah. Ketinggian air pada banjir Minggu malam diperkirakan mencapai 50 sentimeter hingga satu meter.

Sebanyak 75 keluarga dari Dayah Usen kini menempati hunian sementara (huntara). Selain itu, sekitar 23 keluarga tinggal di rumah kerabat di luar desa, 10 keluarga menyewa rumah, dan sekitar 8–10 keluarga masih bertahan di desa.

Warga yang tetap tinggal umumnya menempati bangunan lebih tinggi, seperti rumah berlantai dua. Mereka yang tinggal di huntara juga masih menghadapi kendala ketersediaan air bersih.

Zulbahri meminta pemerintah memprioritaskan normalisasi sungai melalui pengerukan dan pelebaran alur sebelum membangun tanggul permanen.

“Intinya yang perlu disampaikan, sungai harus fokus pada normalisasi, pengerukan, dan perluasan kembali kepada dasarnya. Kemudian baru dipasang tanggul,” kata Zulbahri.

Kementerian PU melalui BPJN Aceh bergerak cepat menangani bencana tanah longsor yang terjadi di ruas Jalan Nasional PPK 3.3 Provinsi Aceh, Minggu (15/11/2026). Foto: Dok. Kementerian PU

Jalan Takengon-Gayo Lues Tertutup Longsor, PU Kerahkan 7 Alat Berat

Bencana longsor turut mengganggu akses transportasi di ruas Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues, tepatnya di Desa Kemerleng, Kabupaten Aceh Tengah.

Material tanah dan batu berukuran besar dari lereng gunung menutup badan jalan sepanjang sekitar 100 meter. Akibatnya, akses lalu lintas di kedua jalur terputus dan belum dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mengerahkan tujuh unit alat berat untuk membersihkan material longsor. Peralatan tersebut terdiri atas empat excavator, dua excavator breaker, dan satu loader.

Hingga Senin (16/11), progres pembersihan material longsor telah mencapai sekitar 60 persen. Namun, pekerjaan terkendala hujan yang terus mengguyur kawasan tersebut.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan percepatan penanganan diperlukan agar akses masyarakat dan layanan dasar tetap terjaga.

“Begitu terjadi bencana, kita harus segera bergerak di lapangan. Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani," kata Menteri Dody.

BPJN Aceh menangani longsor bersama PT Hutama Karya, BNPB Aceh Tengah, serta unsur keamanan dari Polsek dan Koramil setempat. Pembersihan material direncanakan dilanjutkan dengan mengoptimalkan peralatan dan personel yang telah dikerahkan.

Aceh Tetapkan Siaga Darurat hingga 31 Januari 2027

Menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, Pemerintah Aceh menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Keputusan tersebut ditetapkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyusul ancaman cuaca ekstrem serta banjir dan longsor yang telah melanda sejumlah kabupaten.

Melalui penetapan status tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan kesiapsiagaan. Pemantauan kondisi seluruh kabupaten dan kota diminta dilakukan selama 24 jam.

"Melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing," demikian bunyi instruksi Mualem.

Pemerintah Aceh juga meminta koordinasi dengan Satgas Pemulihan Pascabencana serta kementerian dan lembaga diperkuat. Sejumlah instansi, termasuk BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pengairan, diminta memastikan kesiapan personel dan peralatan.

Penetapan status siaga darurat tersebut mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 November 2026 mengenai kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah pascabencana Sumatera, serta analisis dan prediksi curah hujan BMKG.

Banjir melanda sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Minggu (15/11/2026). Foto: Dok. Istimewa

Aceh Minta Modifikasi Cuaca, BNPB Siapkan Operasi Pengurangan Hujan

Di tingkat pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah merumuskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan Gubernur Aceh telah mengirimkan surat permintaan pelaksanaan operasi tersebut untuk mengurangi intensitas hujan. BNPB juga menawarkan OMC kepada Gubernur Sumatera Utara.

Kristomei menegaskan operasi modifikasi cuaca bukan bertujuan menghilangkan hujan sepenuhnya, melainkan mengurangi intensitasnya agar risiko banjir dapat ditekan.

"Tidak menghilangkan hujan sama sekali ya, jangan langsung 'wah, kalau sudah operasi modifikasi cuaca akan tidak hujan', tidak. Tapi mengurangi intensitasnya gitu ya. Sehingga kemungkinan-kemungkinan kerawanan banjir itu bisa kita mitigasi," kata Kristomei saat ditemui di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11).

BNPB juga mendorong pemerintah daerah melakukan kajian risiko bencana dan menentukan prioritas mitigasi. Dalam pelaksanaannya, BNPB akan berkoordinasi dengan BMKG, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi.

Selain modifikasi cuaca, upaya pengerukan sungai untuk mengatasi sedimentasi juga terus dilakukan. BNPB menyebut langkah tersebut perlu dievaluasi karena banjir masih terjadi meskipun penanganan sedimentasi telah berjalan.

Kondisi perumahan warga Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pasca banjir yang berulang kali melanda sejak Minggu (1/11) hingga Senin (16/11/2026). Foto: Dok. Warga

Menko PMK Siapkan Mitigasi Bencana di Aceh dan Sumut

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono memastikan pemerintah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera Utara menjelang akhir tahun.

Sugiono mengatakan kondisi iklim dan cuaca di Sumatera berbeda dengan Pulau Jawa. Karena itu, sejumlah langkah perlu disiapkan untuk mengurangi dampak hujan deras yang berpotensi terjadi.

"Beberapa hal yang menjadi masukan dan perhatian yang kami kira bisa dijadikan sebagai suatu pegangan dalam rangka merencanakan upaya-upaya antisipasi dan mitigasi dampak bencana Hidrometeorologi di ujung tahun ini," kata Sugiono saat ditemui di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11).

Ia juga menyoroti kerusakan infrastruktur akibat banjir, termasuk jembatan yang sebelumnya telah dibangun kembali setelah bencana tahun lalu, tetapi kembali hanyut diterjang banjir.

Menurut Sugiono, normalisasi alur sungai perlu menjadi salah satu prioritas penanganan. Endapan sedimen akibat banjir bandang tahun lalu masih cukup besar sehingga proses normalisasi membutuhkan waktu.

"Karena kita juga informasikan tahu bersama bahwa hasil pengendapan yang terjadi akibat banjir bandang tahun lalu itu membuat sedimen yang begitu besar jumlahnya. Dan proses normalisasinya juga membutuhkan waktu yang cukup lama," pungkas Sugiono.