Akhir Polemik Isu Pemakzulan Masinto dari Kursi Bupati Tapteng
PerbesarBeredar isu pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu yang diwacanakan oleh DPRD Tapanuli Tengah. Fraksi Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN menjadi pihak yang pertama mewacanakan pemakzulan ini.
Mereka menyesalkan pengelolaan APBD yang disebut tidak profesional, penyerapan anggaran yang rendah, dan penanganan bantuan pascabencana Tapteng yang tak optimal. Sehingga, kelima fraksi tersebut mewacanakan pemakzulan jika Masinton tidak meningkatkan penyerapan anggaran. Pernyataan mereka pun viral di media sosial.
Mendagri Turunkan Tim untuk Mediasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menurunkan tim untuk melakukan upaya mediasi antara DPRD Tapanuli Tengah dengan Masinton terkait adanya isu pemakzulan ini.
"Sudah ada tim dari Kemendagri yang sudah turun ke sana, iya (untuk mediasi)," kata Tito di JW Marriott Hotel, Kota Medan, Rabu (9/9).
Namun, Tito belum merinci sejak kapan tim tersebut telah dibentuk.
Bobby Harap Permasalahan Cepat Selesai
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, juga merespons terkait isu pemakzulan Masinton. Ia berharap, permasalahan antara DPRD Tapanuli Tengah dengan Masinton cepat selesai.
Menurutnya, wilayah tersebut masih menjadi wilayah dengan penyaluran bantuan bencana yang lambat. Akibatnya, masyarakat menjadi korban.
"Mudah-mudahan selesai lah. Saya sih penginnya selesai. Yang kasihan masyarakat. Yang kasihan masyarakat untuk hal-hal seperti itu tentunya yang dikorbankan utama masyarakat. Apalagi itu daerah bencana ya. Sebagai daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah-daerah yang lain," kata Bobby dalam kesempatan yang sama.
Bobby meminta, pihak DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Tapteng agar saling bekerja sama untuk penyelesaian pascabencana terlebih dahulu. Setelah itu, menyelesaikan permasalahan hubungan antara DPRD dengan Masinton.
"Dikira kami yang tidak menyalurkan. Saya hanya menyampaikan, kalau kami tidak menyalurkan, kenapa daerah lain sudah tersalurkan? Nah, ini ayo sama-sama lah semangatnya untuk menyelesaikan bencana dulu lah, itu dulu. Mudah-mudahan dari penyelesaian bencana, habis ini jadi penyelesaian hubungan antara bupati dan DPRD," pungkas Bobby.
PDIP Buka Suara
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) yang juga politikus PDIP Masinton Pasaribu.
Ganjar meminta DPRD Tapanuli Tengah terlebih dahulu memanggil Masinton untuk membahas persoalan yang menjadi dasar munculnya wacana pemakzulan tersebut.
Ganjar mengatakan DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan Masinton sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Musti ada kejelasan pelanggaran sesuai ketentuan ini,” kata Ganjar saat dikonfirmasi, Kamis (10/9).
Menurut Ganjar, DPRD sebaiknya memanggil Bupati Tapteng untuk meminta klarifikasi terkait berbagai persoalan yang dipermasalahkan. Dengan begitu, Masinton dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi yang terjadi di pemerintahannya.
“Sebaiknya DPRD panggil bupati dan berbicara problem yang ditanyakan DPRD alias klarifikasi,” ujar Ganjar.
“Bupati jawab saja apa yang terjadi,” sambungnya.
Ganjar juga menilai upaya mediasi dapat dilakukan untuk meredakan ketegangan antara DPRD dan Pemkab Tapteng. Ia menyebut langkah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Mediasi yang dilakukan oleh Mendagri juga bisa membantu meredakan ketegangan,” tuturnya.
Isu Pemakzulan Berakhir, Ada Win-win Solution
Polemik isu pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang dicanangkan oleh DPRD Tapanuli Tengah berakhir damai. Perdamaian tersebut setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak.
"Sudah ada solusi, sudah ada win-win solution (damai). Iya (Mendagri turun). Kalau arahan dari Mendagri, supaya duduk bersama untuk menanggulangi bencana-bencana alam ini," kata Wakil Ketua DPRD Tapteng, Joneri Sihite, saat dihubungi kumparan, Jumat (11/9).
Joneri yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Tapteng menuturkan, wacana pemakzulan Masinton dilakukan sebab Masinton tidak peduli dengan DPRD. Aspirasi dari masyarakat ke DPRD tidak disampaikan.
"Karena itu kemarin kan karena dia tidak mau peduli dengan DPRD. Keinginan daripada DPRD itu, aspirasinya khususnya tidak bisa disampaikan lah," imbuh Joneri.
Wacana pemakzulan itu memiliki proses panjang. Sebab, ada hak bertanya atau interpelasi daripada DPRD.
"Dasarnya kemarin kan kenapa itu ada opsi begitu, itu kan masih wacana ya. Karena itu kan masih panjang. Karena itu masih ada hak bertanya atau interpelasi daripada DPRD, habis itu masuk lah ke hak angket, hak penyidikan. Artinya, kan masih panjang begitu, baru nanti terakhirnya pemakzulan," ujar Joneri.
Joneri mengatakan alasan wacana pemakzulan itu karena penyerapan anggaran baru 30% per Agustus 2026 dan penanganan bencana dinilai masih berantakan.
"Nah, kenapa amburadul? Kalau saya secara pribadi menilai ya, aku juga ada di pihak tengah ini, penyambung. Cuma kita kadang-kadang sebagai kawan sama Masinton ini tidak menerima masukan-masukan. Misalnya begini, kan saya satu jalan sama beliau, misalnya OPD sampai hari ini masih ada 60% masih Plh. Kan itu dia sudah pejabat definitif, secara undang-undang juga Plh itu biasanya kan paling lama 3 bulan ya secara aturan," ucap Joneri.
Joneri menuturkan, pihaknya juga telah membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD tahun 2027 dan telah menyetujui sembilan poin dari 10 poin yang dibahas.
Sembilan poin yang mulai dari anggaran untuk peralatan pertanian Rp10 miliar, nelayan Rp 10 miliar, beasiswa yang keluarganya terdampak bencana Rp 20 miliar, becak Rp 3 miliar, rumah tidak layak huni hingga tunjangan DPRD diterima.
Sementara itu, satu poin yang tidak disetujui ialah pembangunan kelanjutan kantor pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Diketahui anggaran untuk pembangunan kantor bupati Tapteng sebesar Rp 111 miliar, dan anggaran yang sudah digunakan sekitar Rp 84 miliar atau 70%.
"Satu lagi yang enggak disetujui bupati yaitu kelanjutan pembangunan kantor bupati. Karena dasarnya (dibanding) bupati, lebih penting penanganan bencana, daripada itu, untuk sementara ini," ujar Joneri.
Dari partai Golkar, menolak untuk melanjutkan pembangunan kantor bupati Tapteng. Karena, penanganan bencana lebih penting untuk diutamakan.
"Kalau kami fraksi Golkar menolak melanjutkan untuk anggaran tahun 2027. Kenapa? Karena lebih penting penanganan bencana yang terjadi di Tapteng yang belum selesai sampai hari ini penanganannya," imbuh Joneri.