Andre Rosiade Dorong Bypass Pasar Amor-Simpang Taluak Kembali Pakai Trase 2021
PerbesarWakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendorong pembangunan bypass dari Exit Tol Sicincin-Bukittinggi di kawasan Pasar Amor menuju Simpang Taluak, Kabupaten Agam, kembali menggunakan trase yang telah disiapkan pada 2021.
Dorongan tersebut mengemuka dalam sosialisasi yang diprakarsai dan dihadiri langsung Andre bersama Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Wakil Bupati Agam M. Iqbal, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah, serta Ketua KAN Batu Palano Editiawarman di Kantor Wali Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kamis (17/9/2026).
Dalam dialog bersama ninik mamak, wali nagari dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Banuhampu dan Sungai Pua, Andre menyampaikan bahwa konsep pembangunan di kawasan tersebut diarahkan bukan berupa ruas tol, melainkan bypass yang menghubungkan Exit Tol Pasar Amor dengan Simpang Taluak. Hal ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang sebelumnya menyatakan keberatan apabila wilayah mereka dilalui jalan tol.
“Teman-teman masyarakat menginginkan di Sungai Pua dan Banuhampu ini dilewati bypass, tidak dengan tol. Itu memang sudah sesuai dengan yang kita usulkan, bahwa tol itu exit-nya hanya di Pasar Amor, lalu dari Pasar Amor dilanjutkan bypass menuju Simpang Taluak,” kata Andre.
Andre kemudian menyampaikan bahwa dalam dialog tersebut ninik mamak dan masyarakat juga menyepakati penggunaan kembali trase lama yang pernah disiapkan pada 2021. Menurutnya, trase tersebut telah melalui pembahasan sebelumnya bersama pemerintah daerah, ninik mamak, wali nagari dan masyarakat, termasuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lahan produktif serta permukiman warga.
“Ninik mamak sudah sepakat menggunakan trase lama. Karena dulu kita punya trase terakhir itu tahun 2021. Dan masyarakat, ninik mamak sudah sepakat menggunakan trase itu, kita akan gunakan trase itu,” ujar Andre.
Andre mengatakan penggunaan trase 2021 akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut bersama masyarakat. Ia tidak ingin proses pembangunan hanya dibicarakan di tingkat pemerintah, tetapi masyarakat di setiap nagari dan jorong yang terdampak juga diberikan ruang untuk mengetahui secara langsung rencana trase sekaligus menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Karena itu, Andre mendorong agar sosialisasi dilakukan kembali secara langsung dari nagari ke nagari. Sebelum pertemuan digelar, seluruh dokumen dan data terkait trase akan terlebih dahulu disampaikan kepada Pemkab Agam dan pemerintah nagari. Dengan demikian, masyarakat memiliki waktu untuk mempelajari dokumen dan menyiapkan pertanyaan sebelum tim pemerintah turun berdialog.
“Tim yang turun itu harus lengkap, sehingga bisa menjawab seluruh pertanyaan masyarakat. Ada Kejaksaan, BPN, Kementerian PU, Balai Jalan Nasional, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Hutama Karya, semua akan hadir,” katanya.
Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro mengapresiasi pertemuan yang difasilitasi Andre tersebut. Menurutnya, dialog langsung bersama masyarakat menjadi ruang penting untuk mengetahui persoalan di lapangan sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik.
“Dengan mediasi dari Pak Andre, dari Pemprov, dari Pak Bupati/Wakil Bupati, ini sangat positif dan produktif. Dengan dialog dan diskusi bersama kita bisa memecahkan masalah,” kata Koentjoro.
Terkait trase, Koentjoro menyatakan Hutama Karya akan mengikuti pembahasan yang telah disampaikan dalam pertemuan tersebut. Jika trase lama menjadi pilihan yang disepakati, pihaknya siap menindaklanjutinya melalui pembahasan bersama tim dan masyarakat.
Wakil Bupati Agam M. Iqbal mengatakan Pemkab Agam akan memfasilitasi sosialisasi lanjutan di nagari-nagari terdampak, khususnya di Kecamatan Sungai Pua dan Banuhampu. Sebelum sosialisasi, data mengenai trase akan disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah dan pemerintah nagari untuk dipelajari bersama masyarakat.
“Alhamdulillah tadi kita lihat komunikasi berjalan dengan baik, kemudian diskusi juga berjalan dengan baik. Selanjutnya Pemda akan memfasilitasi sosialisasi di nagari-nagari yang terdampak,” ujar M. Iqbal.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah mengatakan Pemprov Sumbar siap memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembahasan trase maupun persoalan pertanahan. Ia menilai komunikasi yang terbangun dalam pertemuan tersebut menunjukkan dinamika di lapangan mulai bergerak ke arah yang lebih baik.
“Kita hadir di tengah masyarakat secara maraton. Kita secara pasti menjadwalkan, tidak kita tunda lagi, supaya kejadian tol yang lalu tujuh tahun baru selesai tidak terulang lagi,” katanya.
Ketua KAN Batu Palano Editiawarman menyebut masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan. Persoalan sebelumnya, kata dia, lebih terkait rencana pembangunan tol. Setelah konsep diarahkan menjadi bypass, masyarakat dapat menerima dengan catatan pembahasan trase dan dampaknya dilakukan secara terbuka.
“Di Agam tidak ada cerita tol, hanya exit tol dan diterima oleh bypass. Bypass tetap kita terima karena ada dampak positif ekonomis untuk menunjang pembangunan nagari dan masyarakat pada umumnya,” ujarnya.
Andre mengatakan proses selanjutnya adalah memastikan seluruh aspek teknis dan sosial dibahas bersama sebelum pembangunan berjalan. Ia berharap pendekatan langsung kepada masyarakat dapat membuat persoalan terkait trase, lahan produktif maupun permukiman dibahas sejak awal sehingga pembangunan akses dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Agam. (*)