Andre Rosiade: Lewat DHE dan PT DSI Dolar Pulang Kandang, Rupiah-IHSG Menguat

Andre Rosiade saat berkunjung ke kantor kumparan di Jakarta, Kamis (4/6/2026). Foto: Syawal Febrian Darisman/kumparan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai kebijakan pengetatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) serta pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional.

Menurut Andre, kedua kebijakan tersebut berperan dalam menarik kembali dana hasil ekspor yang selama ini tersimpan di luar negeri. Masuknya devisa ke dalam negeri dinilai turut memberikan dampak positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan kinerja pasar modal.

"Kebijakan DHE dan PT DSI ini menunjukkan pemerintah di jalan yang benar. Kita sukses membawa pulang USD hasil ekspor yang selama ini diparkir di luar negeri, sehingga dampaknya nilai tukar Rupiah menguat dan IHSG meningkat," kata Andre dalam keterangannya, Senin (15/6).

Andre menjelaskan, keberadaan DSI memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap ekspor komoditas SDA sehingga penjualan dapat dilakukan pada harga yang optimal. Selain itu, hasil penjualan komoditas diharapkan kembali masuk ke sistem keuangan nasional.

Menurut dia, meningkatnya pasokan dolar di dalam negeri akan berdampak pada penguatan cadangan devisa sekaligus memperbesar penerimaan negara.

"Dampaknya sangat langsung. Masuknya dolar ini memperkuat nilai tukar Rupiah. Tentunya kinerja masing-masing perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang SDA juga ikut meningkat. Nilai perusahaannya naik, dan ujungnya mendorong IHSG meningkat tajam,"tegas Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat tersebut.

Sejumlah uang kertas pecahan 100.000 rupiah Indonesia difoto di samping uang kertas pecahan 100 dolar AS di sebuah tempat penukaran mata uang di Jakarta, Kamis (4/6/2026). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

Andre juga menilai kebijakan pengelolaan ekspor melalui satu pintu dapat mempersempit ruang praktik underinvoicing dan underpricing yang berpotensi merugikan negara.

Ia meyakini tata kelola baru tersebut akan membantu menjaga penerimaan negara sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional dalam jangka panjang.

"Secara pasti, ke depan kebijakan ini akan menyelamatkan Indonesia dari kebocoran USD 908 miliar yang hilang selama tiga dekade kemarin. Ini menunjukkan kebijakan ekonomi pemerintah sudah berada di jalan yang benar," pungkas Andre.