Bergantinya Pucuk Pimpinan Polri: dari Listyo Sigit ke Suyudi Ario Seto
PerbesarPresiden Prabowo Subianto telah melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Suyudi menggantikan posisi Listyo Sigit Prabowo yang sudah menjabat pucuk pimpinan Korps Bhayangkara selama 5 tahun lebih.
Pergantian Kapolri ini diawali diserahkannya Surat Presiden dari Prabowo kepada DPR RI tentang pergantian Kapolri pada Kamis (1/10). Suyudi menjadi calon tunggal. Pagi itu juga, Komisi III DPR langsung menggelar uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test.
Bawa Program Prioritas: SDM hingga Penguatan Penegakan Hukum
Dalam fit and proper test itu, Suyudi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri. Menurutnya, tema tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.
Berikut program prioritas transformasi yang dipaparkan Suyudi:
1. Penguatan Kelembagaan
Suyudi ingin membenahi postur organisasi Polri. Dalam konsepnya, Mabes Polri akan diarahkan semakin strategis dan ramping, sementara Polda dibuat proporsional dan suportif.
Polres akan diperkuat sebagai kesatuan operasional dasar dan Polsek dibuat tangguh serta dekat dengan masyarakat.
Struktur yang tumpang tindih dan lapisan persetujuan yang dinilai tidak memberikan nilai tambah akan ditelaah untuk disederhanakan.
“Penguatan lini terdepan berbasis beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan,” kata Suyudi.
2. Pembinaan SDM dan Pola Rekrutmen
Program kedua berkaitan dengan pembenahan sumber daya manusia Polri. Suyudi menyebut seluruh siklus SDM akan dibenahi, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan, hingga purnatugas.
Dia menekankan meritokrasi dan rekam integritas sebagai dasar dalam pengelolaan SDM.
“Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar. Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship,” ujarnya.
Suyudi juga menyatakan anggota yang berprestasi harus dilindungi dan diberi ruang karier. Sementara itu, pelanggaran akan ditindak secara profesional dan konsisten.
3. Penguatan Pelayanan Publik
Suyudi ingin mengubah orientasi pelayanan Polri dari sekadar memenuhi prosedur menjadi memenuhi kebutuhan warga.
Menurut dia, pelayanan kepolisian harus mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif.
“Struktur internal Polri tidak boleh menjadi beban masyarakat. Digitalisasi harus menutup ruang pungli,” katanya.
Dia juga menyebut layanan digital tetap harus tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa harus selalu melakukan tatap muka.
4. Penguatan Penegakan Hukum
Program keempat menyasar penegakan hukum. Suyudi ingin ukuran keberhasilan tidak lagi hanya dilihat dari banyaknya perkara yang ditangani.
“Ukuran keberhasilan bergeser dari banyaknya perkara menjadi kualitas penanganan (yaitu) tepat, sah, berbasis bukti, berkepastian, dan berkeadilan,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, dia akan memperkuat case management, SP2HP, supervisi, case review, digital forensik, analisis keuangan, dan asset tracking.
Suyudi juga menekankan pentingnya penguatan scientific crime investigation serta penyesuaian kerja penyidikan dengan KUHP dan KUHAP baru.
5. Penguatan Pengawasan
Program kelima adalah memperkuat pengawasan internal Polri. Suyudi ingin pola pengawasan bergeser dari reaktif menjadi berbasis risiko.
Menurut dia, setiap pengaduan harus memiliki jejak, penanggung jawab, tenggat waktu, perlindungan bagi pelapor, dan hasil yang jelas.
“Temuan pengawasan harus berujung pada koreksi, konsekuensi, pemulihan, dan pencegahan pengulangan,” kata Suyudi.
Dia juga menegaskan kewenangan besar yang dimiliki polisi harus disertai pengawasan yang kuat.
6. Akuntabilitas Anggaran
Program keenam berkaitan dengan penggunaan anggaran. Suyudi mengatakan keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat.
“Perencanaan bottom-up tetap dijaga, tetapi dihubungkan dengan outcome, beban kerja, risiko, dan kebutuhan lini terdepan,” ujarnya.
Prioritas Penindakan
Selain enam program transformasi, Suyudi memaparkan sejumlah kejahatan yang menjadi prioritas penindakan.
Narkotika tetap menjadi fokus. Selain itu, ia menyebut premanisme, pemerasan, kejahatan jalanan, tawuran, dan debt collector sebagai prioritas.
Judi daring, penipuan digital, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan siber, korupsi, penyelundupan, pencucian uang, hingga kejahatan terorganisir juga masuk dalam daftar prioritas.
Komisi III kemudian menyetujui pencalonannya sebagai Kapolri secara aklamasi.
Setelahnya, hasil fit and proper test itu langsung dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Di rapat tersebut, para wakil rakyat menyetujui Suyudi untuk menjadi Kapolri.
Dilantik di Istana
Suyudi langsung dilantik oleh Prabowo sebagai Kapolri pada siang harinya di Istana Negara, Jakarta. Suyudi dilantik bersama pendampingnya, Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Pelantikan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97 Polri Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri dan Wakapolri.
Suyudi resmi menggantikan Listyo Sigit yang juga mendapat tugas baru dari Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Sementara Komjen Wahyu menggantikan posisi Komjen Dedi Prasetyo yang dilantik menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Dalam pelantikan sebagai Kapolri, Suyudi didampingi sang istri, Ny Dewi yang akrab disapa Uwi. Pasangan ini dikaruniai dua anak.
Dadakan Diminta Fit and Proper Test
Suyudi mengungkap dirinya baru mendapat informasi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri hanya beberapa jam sebelumnya.
"Jadi kalau itu kami baru mendapatkan informasi tadi pagi. Sehingga kami langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan ya paparan proper test," kata Suyudi usai dilantik menjadi Kapolri di Istana Negara.
Suyudi mengatakan dirinya sebenarnya telah memiliki konsep-konsep yang akan disampaikan. Namun, karena waktu yang tersedia terbatas, materi tersebut kembali dimatangkan pada pagi hari sebelum menghadapi anggota Komisi III.
"Ya kami sudah punya konsep-konsep ya, ya tentunya tadi dengan waktu yang terbatas kami matangkan kembali," ujarnya.
Saat ditanya siapa yang memberi tahu dirinya mengenai agenda fit and proper test, Suyudi mengatakan informasi itu berasal dari pimpinan di Istana.
Tak Lagi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Belum Pensiun
Listyo Sigit menyebut dirinya masih menjadi anggota Polri aktif. "Statusnya masih aktif," ujar Listyo kepada wartawan di Istana Negara.
Ia mengatakan, sesuai Undang-Undang Polri, ia baru akan pensiun pada tahun 2027. "Ya masih lanjut saja. Kan pensiun saya masih 2027."
Di sisi lain, Sigit juga menitipkan pesan kepada Suyudi.
"Ya, saya mengenal beliau karena kebetulan kami pernah berkoordinasi di wilayah yang hampir sama. Namun secara khusus saya mengenal beliau adalah seorang pekerja keras dan tentunya banyak kreativitas serta integritas," ujar Listyo.
"Dan tentunya kita titipkan kepada beliau untuk menjaga amanah besar sebagai pimpinan Polri untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, apalagi dihadapkan dengan situasi dan kondisi global yang tentunya membuat dinamika tantangan tugas juga semakin kompleks," tambahnya.
Ragam Respons Suyudi Jadi Kapolri
Dilantiknya Suyudi menjadi Kapolri menuai banyak respons dari berbagai pihak. Siapa saja?
1. Jokowi
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pergantian jabatan Kapolri. Jenderal Listyo Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Suyudi Ario Seto.
Jokowi menegaskan pergantian Kapolri merupakan kewenangan hak prerogatif Presiden Prabowo.
“Itu (pergantian Kapolri) kan kewenangan hak prerogatif dari Bapak Presiden Prabowo,” ujar Jokowi di kediamannya di Solo.
Jokowi menegaskan pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara itu memang sudah saatnya dilakukan. Terlebih, Kapolri Listyo sudah 5 tahun 8 bulan menjabat.
“Dan juga memang sudah saatnya Pak Kapolri Listyo Sigit sudah 5 tahun 8 bulan menjabat sebagai Kapolri. Saya kira itu, jadi memang sudah saatnya,” kata Jokowi yang melantik Listyo sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 ini.
Menurut Jokowi, Komjen Suyudi adalah orang baik.
“Dan Suyudi sangat baik,” jawab politikus PSI ini.
2. Gerindra
Gerindra meyakini Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dapat membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, merespons pelantikan Suyudi sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
“Ya, Pak Kapolri yang baru membawa harapan baru dan optimisme baru terkait dengan kinerja kepolisian ke depan. Kita sangat yakin dan percaya bahwa Pak Suyudi bisa membawa keberadaan institusi Polri dekat bersama rakyat, hadir di tengah-tengah rakyat, bukan hanya dalam konteks penegakan hukum tapi memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat,” kata Sugiat saat dihubungi kumparan.
Sugiat berharap Suyudi dapat memimpin Polri dengan mengedepankan penegakan hukum sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman dan keadilan.
“Ya, kami berharap Pak Kapolri yang baru bisa memimpin institusi Polri dalam konteks penegakan hukum, memberi rasa aman, memberi rasa adil, dan yang paling penting bisa ikut membantu dan mendorong kesuksesan dari program-program prioritas Pak Prabowo,” ujarnya.
3. Habiburokhman
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan selamat kepada Jenderal Suyudi Ario Seto yang baru saja dilantik menjadi Kapolri baru.
"Atas nama Komisi III DPR RI, saya menyampaikan selamat atas pengangkatan Jenderal Polisi Suyudi sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Habiburokhman dalam keterangannya.
Habiburokhman menilai sosok Suyudi sangat tepat untuk menduduki kursi Kapolri. Ia menilai Suyudi sebagai sosok yang tegas dan berdedikasi.
"Saya mengenal beliau secara pribadi sejak beliau masih berpangkat Kombes," tutur dia.
"Dari rekam jejak dan interaksi yang saya tahu persis, beliau adalah sosok perwira tinggi yang bukan polisi kaleng-kaleng, memiliki integritas, ketegasan, dan dedikasi yang tinggi terhadap institusi dan masyarakat," ujarnya.
Ia pun berharap Suyudi bisa membawa Korps Bhayangkara menjadi semakin dicintai rakyat.
4. PKB
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR menyambut baik pergantian Kapolri. PKB berharap kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto di tubuh Polri dapat membawa semangat dan harapan baru bagi masyarakat.
Wakil Ketua Umum PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, mengatakan pihaknya telah mencermati visi dan gagasan yang disampaikan Suyudi dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI.
“Fraksi PKB menyambut baik dan mendukung pergantian Kapolri serta berharap kepemimpinan baru di tubuh Polri dapat membawa semangat dan harapan baru bagi masyarakat,” kata Jazilul dalam keterangannya.
Jazilul menilai visi yang disampaikan Suyudi, khususnya mengenai semangat Polri bersama rakyat, menunjukkan adanya komitmen untuk membangun institusi kepolisian yang semakin dekat dengan masyarakat.
Menurut dia, kedekatan Polri dengan masyarakat penting karena tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum. Polri juga memiliki tugas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan publik, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
5. Sahroni
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai Komjen Pol Suyudi Ario Seto merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Suyudi merupakan sosok yang tepat, pas dan mumpuni untuk menjabat posisi sebagai Kapolri. Selanjutnya, kami meminta agar beliau bisa terus mengawal seluruh program prioritas presiden, seperti MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat,” ujar Sahroni.
Sahroni juga meminta Suyudi dapat memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat serta membuat Polri responsif dan selalu hadir ketika dibutuhkan masyarakat.
“Sebagai Kapolri saya juga meminta agar beliau bisa menjamin keamanan di masyarakat, berantas tawuran, premanisme, kekerasan, dan pastikan masyarakat aman kapanpun dan di mana pun itu,” tutup Sahroni.
6. Kompolnas
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan sejumlah catatan yang perlu diperkuat Suyudi dalam memimpin Polri ke depan. Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, mengatakan salah satu hal yang perlu dilanjutkan Suyudi ialah penguatan pelayanan masyarakat melalui digitalisasi yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Sigit.
"Pelayanan kepada masyarakat yang dibangun melalui digitalisasi itu harus diteruskan. Karena itu sangat membantu masyarakat, memudahkan masyarakat. Jadi program itu penting untuk diperkuat," kata Anam saat dihubungi kumparan.
Selain digitalisasi pelayanan, Anam menilai perhatian Polri terhadap isu perempuan dan anak perlu diperkuat. Menurutnya, pembentukan Direktorat PPA di tingkat Polda yang sudah dilakukan pada era Listyo Sigit dapat diperluas hingga seluruh Polda dan Polres.
Anam juga meminta penguatan pelayanan dan kebijakan Polri terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan sejumlah langkah yang sebelumnya telah dibangun di era Listyo Sigit.
Catatan berikutnya berkaitan dengan pengawasan. Anam meminta pengawasan internal dan eksternal Polri diperkuat untuk mencegah sekaligus menangani pelanggaran anggota.
Menurutnya, pengawasan internal juga perlu diarahkan pada upaya pencegahan. Sementara untuk pengawasan eksternal, Kompolnas perlu diperkuat dan ruang pengawasan publik terhadap kepolisian diperluas.