Dukcapil Beberkan Cerita di Balik Pemulihan Data Kependudukan Kelompok Rentan
PerbesarTanah masih terasa bergetar ketika petugas Dukcapil sibuk melayani warga di tenda pengungsian gempa NTT. Beberapa warga lanjut usia duduk di kursi plastik sambil menunggu giliran, ada yang dipapah anaknya karena kakinya tak lagi kuat berjalan jauh. Seorang ibu menggendong bayinya sambil mengipas-ngipas dengan ujung jarit untuk menidurkan buah hatinya ketika udara panas siang itu. Anak-anak berlarian di sela-sela tenda, sesekali berhenti ketika suara gemuruh kecil akibat gempa susulan terdengar lagi dari kejauhan.
Sejak gempa mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, banyak warga tak sekadar kehilangan atap rumah. Sebagian dari mereka ada yang kehilangan KTP-el, kartu keluarga, bahkan akta kelahiran anak-anaknya. Itulah dokumen kecil, namun sangat penting karena menjadi kunci untuk mengakses bantuan, sekolah, hingga layanan kesehatan.
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, memahami betul bahwa dalam situasi seperti ini, warga tidak punya banyak pilihan. Rumah rusak, kantor pemerintahan pun ikut terdampak. Maka prinsip yang dipegang jajarannya sederhana: Jangan menunggu warga datang, tapi jemput mereka di mana pun berada. "Bencana boleh mengganggu gedung dan sarana, tetapi jangan sampai mengganggu hak masyarakat atas dokumen kependudukan," ujar Teguh.
Sejak Senin (24/8/2026) hingga Sabtu (29/8/2026), enam tim tanggap bencana Ditjen Dukcapil bergerak ke tujuh kabupaten terdampak: Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Pola penugasan dibuat fleksibel, satu tim bahkan ada yang menjangkau dua kabupaten sekaligus, yaitu Ngada dan Nagekeo. Mereka membawa serta alat rekam dan cetak KTP-el, blangko KTP-el, hingga perangkat Starlink agar layanan tetap bisa berjalan meski jaringan komunikasi di sejumlah wilayah terputus.
Bagi mereka, ini bukan pekerjaan yang mudah. Petugas harus bolak-balik antar posko, kadang menembus perjalanan yang ekstrem lantaran jalanan yang berkelok-kelok tajam dan kondisi jalan bervariasi mulai dari hotmix, jalanan rusak, dan jalan berbatu, sembari tetap waspada terhadap gempa susulan yang masih terus terjadi. Di Manggarai Timur saja, tercatat enam kali gempa susulan pada 24, 25, dan 27 Agustus, dengan magnitudo antara 3,8 hingga 5,2. Namun meja pelayanan tetap dibuka.
Cerita di Balik Angka
Di balik capaian 11.225 dokumen yang berhasil diterbitkan dan dipulihkan, ada wajah-wajah yang mudah luput dari catatan statistik: Ada lansia yang kesulitan mengingat nomor induk kependudukannya, atau bahkan baru merekam biometrik untuk KTP-el perdananya, penyandang disabilitas yang datang dibantu keluarga, perempuan yang harus mengurus dokumen anak sekaligus menenangkan mereka di tengah suasana pengungsian, serta anak-anak yang butuh akta kelahiran, agar tetap bisa terdaftar sekolah meski rumah mereka rata dengan tanah.
Bagi kelompok rentan ini, antrean di kantor yang jauh dan penuh sesak bukan sekadar merepotkan, melainkan nyaris mustahil dijalani di tengah kondisi di pengungsian. Karena itu pula, petugas Dukcapil bersama Dinas Dukcapil setempat memilih mendatangi mereka langsung ke tenda-tenda pengungsi, memeriksa data satu per satu, dan menuntaskannya di tempat.
Ketulusan pelayanan semacam ini rupanya tak luput dari perhatian pihak lain. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Dukcapil menjangkau kelompok perempuan dan anak yang menjadi bagian penting dari warga terdampak. Begitu juga, psikolog sekaligus pemerhati anak, yang akrab disapa Kak Seto, bahkan turun langsung mengunjungi lokasi pengungsian di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, pada Selasa (25/8/2026). Mereka ingin melihat dari dekat bagaimana para lansia, ibu dan anak-anak korban gempa dilayani dan dipastikan hak-hak dasarnya, termasuk hak atas identitas, tetap terpenuhi di tengah situasi darurat.
Manggarai Timur, Titik dengan Beban Terberat
Dari tujuh kabupaten yang dilayani, Manggarai Timur mencatat jumlah pemulihan dokumen terbesar: 4.507 dokumen dalam empat hari, tersebar di lima titik posko pengungsian di Kecamatan Sambi Rampas, Lamba Leda Utara, Lamba Leda Selatan, dan Borong. Kartu Keluarga menjadi dokumen yang paling banyak dibutuhkan, dengan 1.481 lembar diterbitkan, disusul 981 KTP-el dan 561 akta kelahiran. Ratusan warga juga menjalani perekaman KTP-el baru karena dokumen lama mereka hilang tertimbun reruntuhan.
Di enam kabupaten lainnya, kerja serupa berlangsung tanpa henti. Tim Nagekeo-Ngada menyelesaikan 719 dokumen. Tim di Kabupaten Manggarai sebanyak 758 dokumen, Ende menyelesaikan 1.451 dokumen.
Sedangkan Sikka mencatat 2.257 dokumen, dan Manggarai Barat memulihkan 1.533 dokumen kendati kantor Dukcapil setempat turut rusak akibat gempa.
Lebih dari Sekadar Kertas
Bagi warga yang baru saja kehilangan tempat tinggal, secarik Kartu Keluarga atau sekeping KTP-el, itu adalah pintu masuk untuk mendapatkan bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga memastikan anak-anak mereka tetap bisa bersekolah. Teguh menegaskan, seluruh proses penerbitan kembali dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana ini tidak memungut biaya sepeser pun.
Ia menambahkan, identitas setiap warga negara tidak boleh sampai hilang begitu saja. "Identitas itu melekat pada setiap warga. Ketika dokumennya hilang, negara harus membantu mengembalikan kepastian identitas tersebut," ujarnya.
Di tenda-tenda pengungsian Flores, di antara debu dan bangunan yang runtuh, kerja-kerja kecil namun berdampak positif yang besar semacam ini menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak melulu soal membangun kembali rumah dan jalan. Ada pula pekerjaan yang jauh lebih personal, yakni memastikan setiap orang, tua maupun muda, sehat maupun berkebutuhan khusus, tetap diakui keberadaannya oleh negara. Bahkan, di hari-hari tersulit sekalipun.