KND Kecam Kasus Penyekapan Wanita yang Viral di Bandung

KND kecam keras kasus penyekapan dan penganiayaan wanita di Bandung hingga korban alami disabilitas akibat kekerasan yang terjadi bertahun-tahun, Senin (29/6/2026). Foto: Kemensos RI

Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengecam keras kasus dugaan tindakan kekerasan, penyekapan, dan penganiayaan yang dilakukan TH (30) terhadap YTR (29).

Kasus tersebut sudah masuk ranah tindakan tidak manusiawi yang menimbulkan penderitaan berat bagi korban, baik secara fisik maupun mental.

“Tidak ada satu pun bentuk kekerasan yang dapat dibenarkan. Negara harus hadir memastikan korban memperoleh keadilan, pemulihan, dan perlindungan yang layak, serta memastikan peristiwa serupa tidak terulang kembali,” kata Komisioner KND Jonna Aman Damanik, di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Akibat dugaan penyiksaan yang berlangsung selama bertahun-tahun, korban mengalami gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, ketidakmampuan berjalan, serta berbagai luka serius di tubuhnya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan kedisabilitasan pada korban.

KND menegaskan tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup aman, bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia.

Sebagai salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LN-HAM), KND menyatakan enam sikap:

1. Mengutuk dan mengecam keras segala bentuk kekerasan, penyiksaan, penyekapan, dan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh terduga pelaku terhadap korban selama bertahun-tahun.

2. Mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara cepat, profesional, transparan, dan berperspektif hak asasi manusia, dengan memastikan seluruh fakta dan bukti diungkap secara menyeluruh serta pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Meminta agar kondisi korban ditetapkan dan ditangani dengan pendekatan yang sensitif terhadap disabilitas, termasuk asesmen medis, psikologis, dan sosial secara komprehensif guna mengidentifikasi dampak jangka panjang yang dialami korban.

4. Mendorong pemberian layanan pemulihan yang menyeluruh bagi korban, meliputi perawatan kesehatan, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, pendampingan hukum, serta dukungan sosial yang dibutuhkan untuk memulihkan kualitas hidupnya.

5. Mengingatkan seluruh pihak bahwa perempuan penyandang disabilitas maupun perempuan yang menjadi penyandang disabilitas akibat tindak kekerasan, merupakan kelompok yang rentan mengalami diskriminasi berlapis, sehingga penanganan kasus harus menjamin penghormatan atas martabat, keselamatan, dan hak-hak korban.

6. Meminta pemerintah daerah, lembaga layanan, dan instansi terkait untuk berkoordinasi dalam memastikan keberlanjutan dukungan bagi korban, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelahnya.

"KND akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan mendorong seluruh proses penanganan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban," tegas Jonna Aman Damanik.