Menko PMK Pimpin Rakor Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Aceh-Sumut

Ketua Dewan Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara Tahun 2026 di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Senin (16/11/2026). Pertemuan lintas sektor ini digelar untuk memastikan kesiapan penuh pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun 2026.
Dalam forum evaluasi tersebut, para kepala daerah memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing, terutama pada kawasan yang sebelumnya dihantam banjir bandang besar akibat Siklon Tropis Senyar pada akhir November 2025 lalu. Menanggapi laporan lapangan tersebut, Menko PMK menegaskan pentingnya kesiapsiagaan terpadu untuk melindungi keselamatan masyarakat dari risiko bencana susulan.
"Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini," ujar Sugiono.
Evaluasi menunjukkan bahwa dampak bencana pada akhir 2025 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah mendesak. Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk jembatan, dilaporkan kembali mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas curah hujan dan perubahan kondisi iklim. Selain itu, banjir bandang tahun lalu meninggalkan endapan sedimen dalam jumlah sangat besar yang menghambat kelancaran aliran sungai.
"Yang perlu mendapatkan prioritas adalah normalisasi aliran sungai. Hasil atau endapan akibat banjir bandang tahun lalu itu membuat sedimen begitu besar jumlahnya, sementara proses normalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama," jelasnya.
Perhatian serius terhadap penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang telah menggelar dua kali rapat terbatas dalam kurun waktu dua minggu terakhir. Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah terus memperkuat sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi agar tidak sekadar menyampaikan informasi ancaman, tetapi juga diikuti kesiapan warga untuk melakukan tindakan penyelamatan secara cepat dan tepat.
"Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan situasi ini. Dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu terakhir, beliau telah dua kali menggelar rapat terbatas yang membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk memastikan berbagai kesiapan yang diperlukan," ungkap Sugiono.
Seluruh langkah kesiapsiagaan dan percepatan pemulihan di lapangan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Dokumen kebijakan nasional yang mengusung prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS) ini menjadi instrumen sinkronisasi antara perencanaan top-down pusat dan kajian bottom-up daerah. Melalui panduan Renduk PRRP, tahap rehabilitasi (2026–2027) dan rekonstruksi (2026–2028) diarahkan tidak hanya pada pembangunan kembali fisik semata, melainkan juga pemulihan ekosistem daerah aliran sungai (DAS) hulu, normalisasi sungai, perkuatan tebing pengendali banjir, serta penguatan kapasitas BPBD dalam mengoperasikan Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) berbasis penataan ruang zona rawan bencana.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mengeksekusi penanganan infrastruktur dan pengendalian sungai di tingkat lokal, pemerintah pusat turut menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data monitoring realisasi TKD Tambahan APBD Tahun Anggaran 2026 per 30 Oktober 2026, Provinsi Aceh mencatatkan realisasi tertinggi sebesar Rp788,5 miliar atau 40,22 persen dari total anggaran Rp1,96 triliun. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat membukukan realisasi sebesar Rp0,86 triliun atau 32,94 persen dari total anggaran Rp2,62 triliun, dan Provinsi Sumatera Utara mencatatkan realisasi keseluruhan (provinsi serta kabupaten/kota) mencapai Rp1,90 triliun atau 29,91 persen dari total pagu Rp6,34 triliun—dengan porsi pemerintah provinsi sebesar Rp328,6 miliar atau 28,98 persen dari alokasi Rp1,1341 triliun. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan bahwa percepatan normalisasi sungai terdampak harus menjadi skala prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah.
".... 137 sungai yang terdampak dan ada sedimennya perlu cepat, dengan skala prioritas, karena sedimen ini kalau seandainya enggak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi. Lumpur yang sudah kita bersihkan, bertambah, kemudian datang lagi, harus dibersihkan ulang lagi, terdampak lagi masyarakat, mereka mengungsi lagi,” kata Tito dalam rapat koordinasi dan konferensi pers Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, (28/10).
