Pemkab Musi Banyuasin Usulkan Lahan Sekolah Rakyat
PerbesarKementerian Sosial (Kemensos) menerima usulan lahan pembangunan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta data usulan bantuan stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Usulan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (4/8/2026).
Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdul Rohman Husen mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Sudah menjadi tekad kami. Dari dulu kami ingin membangun pendidikan gratis. Mudah-mudahan cita-cita itu bisa terwujud melalui Sekolah Rakyat. Kami siap mendukung agar program ini berhasil,” ujar Abdul Rohman.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul mengatakan usulan lahan dari Kabupaten Musi Banyuasin akan ditindaklanjuti bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui proses pengecekan dan verifikasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
“Usulan lahan dari Kabupaten Musi Banyuasin akan segera kami koordinasikan dengan Kementerian PU. Jika seluruh persyaratan sesuai arahan Presiden terpenuhi, mudah-mudahan secara bertahap setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekurang-kurangnya 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang belum sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah.
Menurut Gus Ipul, hingga saat ini lebih dari 15 ribu siswa telah mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat. Tahun ini pemerintah menambah kuota sekitar 30 ribu siswa sehingga pada 2027 jumlah peserta didik ditargetkan mencapai lebih dari 45 ribu siswa.
Apabila pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan kapasitas penerimaan siswa melampaui 100 ribu pada 2027, meningkat menjadi lebih dari 150 ribu pada tahun berikutnya, hingga mencapai lebih dari 500 ribu siswa pada 2029–2030.
“Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan,” ujar Gus Ipul.
Dalam audiensi yang sama, Bupati Aceh Timur Usman Al-Farlaky menyerahkan data usulan bantuan stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana sebagai gelombang kedua. Sebelumnya, sekitar 7.000 usulan pada gelombang pertama telah memasuki proses penyaluran, sementara sekitar 16.000 usulan lainnya masih dalam proses.
“Kami berharap usulan dari Aceh Timur yang sedang diproses dapat segera diterima oleh masyarakat yang berhak,” kata Usman.
Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh usulan bantuan diproses berdasarkan data yang telah melalui tahapan verifikasi secara berjenjang, mulai dari pemerintah daerah, aparat terkait, satuan tugas, Badan Pusat Statistik, hingga Kementerian Keuangan.
“Basis utama penyaluran bantuan adalah data. Data dari daerah diverifikasi dan diproses bersama lintas kementerian sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan,” ujarnya.
Ia menegaskan bantuan disalurkan langsung kepada penerima manfaat melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia, tanpa melalui pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.
“Bantuan tidak disalurkan melalui bupati ataupun pemerintah daerah. Setelah seluruh proses verifikasi selesai, bantuan langsung diterima oleh masyarakat melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia,” tegasnya.
Gus Ipul menambahkan usulan bantuan diproses secara bertahap. Untuk wilayah Aceh dan Sumatera, saat ini pemerintah sedang memproses penyaluran tahap kesembilan dan kesepuluh, sedangkan data yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur merupakan bagian dari usulan tahap kesepuluh.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berjalan sehingga setiap usulan yang memenuhi persyaratan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.