Polemik Hutan Kota UI dan Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat

Pemerintah memastikan Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Penegasan itu datang dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Rabu (18/11), setelah rencana itu ramai dikritik publik.
Menurut Gus Ipul, lahan yang dikaji berada di sisi Jakarta kampus UI yang berimpitan dengan hutan kota. Lokasinya pun belum diputuskan.
Cak Imin: Tak Ada Keputusan Membangun di Hutan Kota
Cak Imin menyampaikan hal itu melalui video yang diterima kumparan, Rabu (18/11).
"Semua yang hari ini lagi marah-marah seolah-olah hutan kota UI akan dibangun sekolah rakyat. Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keputusan membangun Sekolah Rakyat di hutan kota," kata Cak Imin.
"Saya sudah koordinasi dengan para pihak dan saya bisa memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak dibangun di hutan kota UI," tandasnya.
Ia menyebut Mensos tengah mencari lokasi untuk menampung warga yang berhak bersekolah di Sekolah Rakyat di Jakarta dan sekitarnya. Cak Imin juga menegaskan tidak akan menyetujui alih fungsi hutan kota.
"Dan saya pastikan saya tidak akan setuju apabila hutan kota dialihfungsikan menjadi gedung," tegasnya.
"Jadi, clear teman-teman semua tidak usah marah-marah bahwa itu sama sekali tidak benar dan tidak ada rencana hutan kota menjadi bangunan untuk sekolah rakyat," pungkasnya.
Gus Ipul: Lahan Berimpitan dengan Hutan Kota
Gus Ipul menyebut pemberitaan bahwa Sekolah Rakyat akan dibangun di dalam hutan kota tidak tepat.
"Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada," kata Gus Ipul.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat tidak mungkin dibangun di kawasan yang dilarang aturan.
"Jadi dipastikan enggak mungkin kita membangun di daerah-daerah yang katakanlah dilarang oleh aturan, oleh ketentuan," kata Gus Ipul saat dihubungi kumparan, Rabu (18/11).
Gus Ipul mengaku sudah membicarakan rencana itu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju," ujarnya.
Bermula dari Permintaan ke Rektor UI
Gus Ipul menceritakan, lahan UI masuk daftar alternatif setelah ia meminta informasi kepada Rektor UI.
"Jadi, ini bermula dari permintaan saya kepada Rektor UI untuk memberi informasi, apa UI memiliki lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di DKI Jakarta," tutur Gus Ipul.
Jakarta saat ini baru memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat, yakni di Pondok Indah, di atas lahan Kemensos. UI lalu menawarkan beberapa opsi, termasuk lahan di Rawamangun, Cawang, dan bagian kampus UI Depok yang masuk wilayah Jakarta.
Kebutuhan lahannya besar karena Sekolah Rakyat dirancang menampung lebih dari 3.000 siswa.
"Kita butuh lahan yang besar karena kapasitasnya nanti di atas 3.000. Nah, kan minimal 3.000 siswa SD, SMP, SMA. Itu, maka kita cari yang besar," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan semua opsi masih dalam tahap awal. Kemensos akan mengecek lapangan, administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum perjanjian kerja sama diteken.
Syarat Lahan Ketat
Menurut Gus Ipul, lahan Sekolah Rakyat harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain memiliki AMDAL, pasokan air yang memadai, tidak rawan bencana, dan kemiringan tanah yang sesuai. Usulan lahan kemudian dievaluasi Kementerian PU.
Dari 360 titik yang diusulkan daerah, baru sekitar 50 persen yang memenuhi syarat. Proses seleksi sudah berjalan sekitar dua tahun.
"Kita tidak akan mengusulkan pembangunan yang melanggar aturan," kata Gus Ipul.
UI dan DKI: Hutan Kota Tetap Lestari
UI sebelumnya menegaskan lahan yang diusulkan berada di bagian kampus sisi Jakarta, bukan di dalam hutan kota.
"Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan," ujar Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro.
Pemprov DKI tidak memasukkan Hutan Kota UI dalam daftar usulan lokasi. Pramono menyiapkan dua lokasi alternatif, yakni di Cakung (Jakarta Timur) dan Pegadungan (Jakarta Barat). Pramono juga menyatakan Pemprov DKI siap merawat hutan kota itu dan mengembangkannya menjadi kebun raya jika UI menghibahkan pengelolaannya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Dudi Gardesi menilai hutan kota perlu dipertahankan karena berperan menjaga kualitas udara, menurunkan suhu, menyerap karbon, dan meresapkan air hujan.
HNW: Jangan Sampai Informasinya Simpang Siur
Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Menurut dia, memperluas akses sekolah bagi anak keluarga miskin penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.
HNW menyoroti informasi yang berbeda-beda soal rencana lahan sekitar 8 hektare di kawasan UI. Isu itu mencuat setelah Mensos menyampaikan rencana lahan, lalu Gubernur DKI dan UI memberikan klarifikasi.
Ia meminta pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan UI menjelaskan secara resmi lokasi, status kepemilikan, peruntukan lahan, serta dampak pembangunan terhadap hutan kota. HNW juga meminta Kemensos tidak terpaku pada satu lokasi dan mempertimbangkan alternatif, seperti aset negara yang belum dimanfaatkan atau kerja sama dengan sekolah swasta.
