Populer: Bansos Nontunai Sasar 50 Juta Orang; 77,6% Bantuan Salah Sasaran
PerbesarPenyaluran bantuan sosial (bansos) secara nontunai kepada 50 juta penerima menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Kamis (10/9).
Selain itu, ada pula sorotan mengenai temuan 77,6 persen bansos yang tidak tepat sasaran. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:
50 Juta Orang Bakal Dapat Bansos Lewat Rekening, Uji Coba Awal 2027
Pemerintah tengah mempersiapkan langkah besar dalam digitalisasi perlindungan sosial dengan menargetkan 50 juta masyarakat kategori desil 1-4 untuk menerima bantuan sosial (bansos) langsung melalui rekening bank.
Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mendorong transaksi nontunai atau cashless demi meningkatkan transparansi keuangan negara dan menekan celah korupsi. Skema transfer tunai secara konvensional akan sepenuhnya dihentikan untuk meminimalkan deviasi penyaluran dana publik.
Pemerintah menargetkan penyusunan sistem digitalisasi ini ra
mpung hingga 80 persen pada minggu ketiga Oktober 2026. Sisa waktu di tahun tersebut akan dimanfaatkan untuk merapikan basis data penerima guna mengurangi error dalam pendataan. Uji coba komprehensif penyaluran bansos via rekening ini dijadwalkan meluncur pada kuartal I tahun 2027.
Kementerian Komunikasi dan Digital juga bersiap mengawal infrastruktur portal digital dengan melakukan stress test dan load test guna mengantisipasi trafik tinggi dari 50 juta pengguna.
Selain infrastruktur teknis, disiapkan pula mekanisme sanggah sebagai instrumen mitigasi jika terjadi kekeliruan data penerima, sehingga proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih dinamis dan akurat.
Luhut: 77,6 Persen Bansos Tidak Tepat Sasaran
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia masih menghadapi tantangan kredibilitas data yang serius.
Berdasarkan hasil uji coba digitalisasi perlindungan sosial di Kabupaten Banyuwangi, tercatat sebanyak 77,6 persen alokasi bansos jatuh kepada sasaran yang tidak tepat atau off target. Angka deviasi yang tinggi ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi data perlindungan sosial.
Melalui intervensi teknologi, pemerintah memproyeksikan target ambisius untuk menekan angka ketidaktepatan sasaran tersebut hingga berada di bawah 10 persen.
Mengingat dinamika data kemiskinan yang bergerak cepat, pemutakhiran data tidak lagi hanya mengandalkan metode manual, melainkan mulai mengintegrasikan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).
Setelah kesuksesan uji coba di Banyuwangi, program digitalisasi ini akan segera direplikasi secara masif ke 215 kabupaten di Indonesia. Proyek perluasan jangkauan ini akan melibatkan kolaborasi lintas institusi, termasuk TNI, Polri, dan partisipasi aktif masyarakat guna memverifikasi kondisi riil di lapangan secara akurat dan akuntabel.