Kumparan Logo

Populer: Pajak Ekonomi Digital Capai Rp 60 T; OJK Tindak Kasus di Pasar Modal

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi Platform Digital Berbayar. Foto: Daniel Chetroni/Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Platform Digital Berbayar. Foto: Daniel Chetroni/Shutterstock

Penerimaan pajak ekonomi digital yang menembus Rp 60,1 triliun menjadi salah satu berita populer di kumparanBISNIS sepanjang Sabtu (21/11). Selain itu, penindakan 10 kasus pelanggaran pasar modal oleh OJK dengan nilai pengembalian Rp 23,77 miliar juga menarik perhatian pembaca.

Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 60,1 Triliun hingga Oktober 2026

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dalam Media Briefing DJP di Kanwil Badung, Bali pada Selasa (25/11/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp 60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Kontribusi terbesar disumbang oleh sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 46,36 triliun, diikuti Pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) senilai Rp 6,02 triliun, pajak industri teknologi finansial (fintech) sebesar Rp 5,5 triliun, serta pajak transaksi aset kripto mencapai Rp 2,23 triliun.

Secara historis, penerimaan PPN PMSE yang dipungut dari 249 pelaku usaha terus tumbuh konsisten sejak 2020 hingga menyumbang Rp 10,69 triliun pada periode Januari–Oktober 2026 saja. Di sektor fintech, setoran ditopang oleh PPN dalam negeri sebesar Rp 3,24 triliun, PPh Pasal 23 bunga pinjaman sebesar Rp 1,53 triliun, dan PPh Pasal 26 sebesar Rp 728,28 miliar. Sementara dari transaksi kripto, terkumpul PPh Pasal 22 sebesar Rp 1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp 881,82 miliar.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pesatnya perkembangan ekonomi digital memerlukan adaptasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan. DJP terus memperkuat sistem pemungutan dan pengawasan untuk mengakomodasi variasi transaksi digital agar mampu berkontribusi optimal terhadap penerimaan kas negara sekaligus menjaga keadilan iklim usaha.

OJK Tindak 10 Kasus Pelanggaran di Pasar Modal, Pelaku Harus Balikkan Total Rp 23,77 M

Ilustrasi OJK. Foto: Shutterstock

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu atas 10 kasus pelanggaran di pasar modal guna menjaga integritas perdagangan dan perlindungan investor. Dari penindakan tersebut, OJK memerintahkan para pelaku dalam tiga kasus manipulasi perdagangan saham untuk mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 23,77 miliar.

Tiga kasus manipulasi saham yang ditindak mencakup transaksi saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) dengan keuntungan tidak sah Rp 6,89 miliar, saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) dengan total keuntungan tidak sah Rp 12,55 miliar, dan transaksi semu pada saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebesar Rp 4,32 miliar. Aktivitas tersebut terbukti membentuk gambaran semu perdagangan yang menyimpang dari interaksi permintaan dan penawaran riil.

Selain manipulasi pasar, OJK memberikan sanksi denda atas pelanggaran transaksi afiliasi, transaksi material, dan keterbukaan informasi. Sejumlah sanksi denda dijatuhkan kepada PT Karya Bersama Anugerah Tbk sebesar Rp 800 juta, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk sebesar Rp 550 juta terkait saham treasuri, hingga denda Rp 550 juta kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang diwajibkan mengalihkan kembali minimal 2,62 persen saham SMCB ke publik sebelum akhir 2026.