Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Lamandau Mulai Dibangun Tahun Ini
PerbesarKabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berkomiten mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui proses pembangunan yang bakal dimulai pada Oktober 2026 mendatang.
Pemkab Lamandau telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare untuk membangun gedung permanen Sekolah Rakyat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengapresiasi komitmen tersebut.
“Jadi Sekolah Rakyat itu betul-betul bisa membangkitkan harapan baru bagi orang tua siswa, bagi siswa,” kata Agus Jabo saat menerima kedatangan Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Sebagian anak dari keluarga miskin, imbuh Agus Jabo, tumbuh dalam situasi yang membuat mereka memiliki keterbatasan. Negara pun hadir melalui Sekolah Rakyat untuk memberikan harapan baru kepada mereka dalam menggapai mimpi.
Beragam latar belakang dan persoalan sosial yang ditemukan pada peserta didik turut menjadi perhatian. Hal ini, menurut Agus Jabo, menunjukkan pentingnya pendekatan secara menyeluruh. Saat awal masuk sekolah, misalnya, didapati sebagian anak memiliki persoalan kesehatan seperti berat badan yang kurang ideal, masalah gigi dan telinga, hingga anemia.
Kemensos melalui sentra-sentra sosial melakukan pendampingan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta layanan yang sesuai sehingga kondisi anak-anak tersebut mengalami perubahan positif.
Oleh karena itu, Agus Jabo menyampaikan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat membutuhkan tata kelola, kurikulum, serta sumber daya manusia (SDM) yang memahami latar belakang para siswa. Guru dan tenaga kependidikan (tendik) perlu mengetahui bahwa murid-murid berasal dari berbagai latar belakang keluarga yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial.
“Ini yang kemudian saya berpikir, bagaimana caranya supaya karena ini proses rehabilitasi, anak-anak itu bisa diperlakukan dengan baik dan berubah,” ujarnya.
Agus Jabo menyebut, tujuan utama Sekolah Rakyat adalah memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Maka, negara tidak boleh berhenti pada tahap memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses hak atas pendidikan. Pemerintah harus memastikan keberlanjutan masa depan mereka setelah menyelesaikan pendidikan.
“Setelah lulus bagaimana? Kemensos harus pastikan, yang ingin kuliah carikan tempat kuliah, yang ingin kerja carikan tempat kerja, yang ingin usaha kita kasih,” jelas Agus Jabo.