Serap TKD Rp1,2 M, Pasar Murah Sari Rejo Pulihkan Ekonomi Korban Banjir
PerbesarPemulihan pascabencana di bawah koordinasi Satgas PRR mencakup juga upaya mengembalikan dan memulihkan daya beli masyarakat terdampak bencana. Di antaranya dengan memanfaatkan relaksasi penggunaan anggaran untuk menyelenggarakan pasar murah bagi masyarakat terdampak banjir.
Hal itu terlihat di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemkot) memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan untuk operasi pasar murah di 19 kecamatan. TKD Tambahan senilai Rp1.233.918.000 dialokasikan untuk pasar murah ini.
Sebagai catatan, TKD Tambahan adalah tambahan alokasi Dana TKD dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah di luar TKD reguler. Dana ini menjadi tambahan bagi pemerintah daerah untuk keperluan mendesak, pemulihan pascabencana, dan menjaga stabilitas fiskal dan operasional daerah.
Penyelenggaraan operasi pasar murah menyasar langsung titik permukiman warga. Salah satunya dilaksanakan di Kantor Lurah Sari Rejo, Jalan Sejati, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Urgensi intervensi pasar murah ini di wilayah ini memang mendesak mengingat bencana hidrometeorologi telah mengganggu rantai pasok kebutuhan pokok. Ia juga memicu kenaikan harga pangan pokok menjelang akhir tahun.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Medan menyiapkan kuota sebanyak 500 karung beras ukuran 5 kilogram per hari dan 50 kotak minyak goreng—dengan rincian satu kotak berisi 12 bungkus ukuran 1 liter dan 2 liter. Beras dijual seharga Rp13.500 per kilogram atau jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar biasa yang berkisar Rp15.500 per kilogram. Adapun MinyaKita dibanderol Rp15.500 per liter, berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Program ini telah berlangsung bergilir sejak Agustus 2026 dan ditargetkan terus berlanjut hingga Desember 2026. Diharapkan program ini memberikan dampak manfaat langsung bagi warga terdampak dalam memangkas pengeluaran konsumsi harian keluarga.
Plt Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan, Isnaini Hairina, menjelaskan tujuan pelaksanaan pasar murah tersebut, untuk membantu masyarakat terdampak dengan bantuan pangan yang murah.
"Hari ini kita melaksanakan kegiatan operasi pasar murah terkait bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kota Medan. Jadi pemerintah dalam hal ini Diskop UKM Perindag hadir untuk membantu masyarakat terdampak dengan memberikan bantuan pangan murah, dalam hal ini beras dan minyak makan, dengan harga yang di bawah harga pasar," ujar Isnaini.
"Kalau sekarang ini khususkan ke beras karena sangat dibutuhkan masyarakat. Karena harganya sekarang juga lumayan tinggi, karena ini sudah menjlang akhir tahun, biasanya harga pangan sedikit tinggi. Ke depannya nanti akan kita rencanakan beberapa komoditi seperti gula, telur, juga akan kita tambahkan," lanjutnya.
Kepala Diskop UKM Perindag Kota Medan, Hendra Ridho Gunawan Siregar, menegaskan komitmen penyerapan anggaran TKD Tambahan dan sasaran stabilitas harga. Dengan tujuan harga tetap terjangkau oleh masyarakat yang terdampak bencana.
"Operasi pasarnya di 19 kecamatan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Pasar murah ini kan bagaimana harga itu tetap terjangkau dan harga Bapokting itu tetap stabil. Itu aja intinya. Ketersediaan barang, terjangkau masyarakat, dan harga tetap stabil," ujar Hendra.
Strategi pemulihan ekonomi kerakyatan dan stabilitas logistik pangan ini sepenuhnya berlandaskan pada dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028.
Renduk PRRP menggariskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diselenggarakan melalui pendekatan bertahap yang mengintegrasikan aspek fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi mulus menuju ketangguhan jangka panjang.
Pada fase awal, pemulihan ekonomi difokuskan pada perlindungan daya beli kelompok rentan serta penguatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat desa/kelurahan melalui stabilisasi distribusi barang pokok penting. Dari sisi kerangka pembiayaan, Renduk PRRP menetapkan instrumen fleksibilitas fiskal Transfer ke Daerah (TKD) sebagai penopang utama pemda terdampak di Sumatera Utara yang memiliki ketergantungan proporsi TKD terhadap APBD rata-rata mencapai 80,6 persen.
Berdasarkan data monitoring capaian realisasi TKD Tambahan dari Satgas PRR dan rekapitulasi laporan harian posko per 30 Oktober 2026, pemerintah pusat telah menyetujui total TKD Tambahan Bencana Sumatera sebesar Rp10,65 triliun (atau sekitar Rp10,6 triliun) bagi 67 daerah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pada skala kota/kabupaten, khusus di Kota Medan, dari alokasi TKD Tambahan sebesar Rp565,4 miliar yang diterima, sebanyak Rp110,2 miliar atau 19,49 persen telah berhasil direalisasikan di lapangan. Pada skala regional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima pagu TKD tambahan sebesar Rp6,34 triliun dan telah merealisasikan Rp1,90 triliun atau sekitar 29,9 persen.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pemulihan oleh pemerintah daerah.
“Bagi yang sudah selesai membuat rencana dan sudah diperkadakan (dibuat Peraturan Kepala Daerah/Perkada-nya), silakan lakukan eksekusi, realisasi. Kami akan monitor dari Satgas,” kata Tito.