Sosialisasi Koperasi Merah Putih di Padang, Andre Rosiade Dorong Potensi Ekonomi Desa dan Kelurahan
PerbesarKoperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong tidak hanya menjadi lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pengembangan potensi usaha di desa dan kelurahan. Mulai dari distribusi kebutuhan pokok, LPG 3 kilogram, pupuk subsidi hingga pengembangan sektor pertanian dan pariwisata menjadi peluang yang dapat dikembangkan melalui koperasi.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan dan Optimalisasi Potensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar Kementerian Koperasi di Hotel Mercure Padang, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini diinisiasi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Sosialisasi menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius serta Sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Barat Budiman sebagai narasumber.
Acara dibuka dengan sambutan Andre Rosiade yang dibacakan Tenaga Ahlinya, Mahkamah Jusuf.
Dalam sambutannya, Andre menegaskan bahwa KDKMP harus mampu mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki desa maupun kelurahan. Potensi tersebut perlu dikapitalisasi melalui skema koperasi agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Menurutnya, Komisi VI DPR RI mendukung penguatan koperasi sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Terlebih, KDKMP merupakan salah satu ujung tombak program Presiden Prabowo Subianto.
Andre berharap sosialisasi tersebut dapat memberikan pencerahan, informasi, serta akses yang lebih luas kepada masyarakat mengenai perkoperasian.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami peluang dan manfaat koperasi sehingga dapat berpartisipasi dalam mengembangkan KDKMP di daerah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius menjelaskan bahwa koperasi memiliki landasan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Selain itu, koperasi juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Terkait pembentukan KDKMP, Teddy menjelaskan sejumlah regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Di antaranya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP.
Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP yang mengatur mekanisme pengelolaan koperasi tersebut.
Teddy juga menjelaskan bahwa koperasi memiliki lima prinsip utama, yakni keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil sesuai jasa usaha anggota, serta kemandirian.
Menurutnya, keanggotaan koperasi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Sementara itu, keputusan tertinggi dalam koperasi berada pada rapat anggota yang mengedepankan musyawarah.
Dia juga menekankan pentingnya pembagian SHU secara adil berdasarkan tingkat partisipasi dan aktivitas usaha masing-masing anggota.
Dalam pengembangannya, pemerintah memiliki lima peran terhadap koperasi, yaitu sebagai regulator, fasilitator, motivator, pembina, dan pengawas.
Di Kota Padang, pemerintah juga memiliki tim inkubasi yang bertugas memberikan pembinaan kepada koperasi, termasuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam menyusun laporan tahunan.
Teddy menyebutkan, kondisi geografis Kota Padang yang memiliki wilayah daratan, dataran tinggi, hingga pesisir pantai memberikan peluang besar untuk pengembangan koperasi.
Menurutnya, terdapat empat kluster usaha yang dapat dikembangkan KDKMP di Kota Padang, yakni pertanian, perikanan, kuliner, serta jasa dan pariwisata.
Dia menjelaskan, KDKMP diharapkan berfungsi sebagai hub atau penghubung antara produsen maupun distributor dengan pasar.
Dengan fungsi tersebut, koperasi dapat membantu memperlancar distribusi barang sekaligus membuka akses pasar bagi produk masyarakat.
Teddy juga menegaskan bahwa keberadaan KDKMP harus mampu mendorong pertumbuhan warung-warung kecil di sekitarnya, bukan justru mematikan usaha masyarakat yang telah lebih dahulu berjalan.
Dia turut menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya telah mengunjungi KDKMP di Kota Padang.
Dalam kunjungan tersebut, Zulhas menyampaikan rencana pelibatan KDKMP dalam penyaluran berbagai barang bersubsidi, seperti beras, minyak goreng, LPG 3 kilogram, dan kebutuhan lainnya.
Menurut Teddy, salah satu indikator keberhasilan KDKMP nantinya adalah bertambahnya jumlah anggota serta berkembangnya kegiatan usaha koperasi.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dekopinwil Sumatera Barat Budiman memaparkan sejumlah peluang usaha yang dapat dikembangkan KDKMP.
Peluang tersebut antara lain menyediakan kebutuhan pokok berkualitas dengan harga terjangkau, menyalurkan LPG 3 kilogram dengan pasokan aman, mendistribusikan pupuk subsidi secara tepat sasaran, hingga memanfaatkan peluang perizinan pertambangan secara legal dan transparan.
"Sembilan bahan pokok yang subsidi diberikan kepada KDKMP sebagai distributor, ditambah dengan elpiji 3 Kg, ditambah lagi dengan pupuk subsidi, dan terakhir adalah izin tambang. Hari ini barang subsidi itu diambil alih oleh pemerintah dan diserahkan kepada KDKMP," katanya.
Budiman menjelaskan, KDKMP hadir sebagai lembaga yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi pembeli hasil produksi desa.
Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara bersama-sama.
Selain sebagai penyalur kebutuhan pokok, KDKMP juga berperan sebagai aggregator dan konsolidator. Artinya, koperasi menghimpun, mengelola, dan mengonsolidasikan produk masyarakat agar memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar.
Tidak hanya itu, KDKMP juga berpeluang menjadi pemasok bahan pangan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Melalui fungsi tersebut, koperasi dapat membantu memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, berkelanjutan, dan tepat waktu untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.
Melalui berbagai potensi tersebut, KDKMP diharapkan mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kesejahteraan anggota dan warga di desa maupun kelurahan. (*)