Update Kasus Penyadapan Presiden: Eko Hadi Dipecat Polri, Sidang Etik Listyo Digelar Pekan Depan

Polri memecat Irjen Eko Hadi Santoso. Ia dinilai terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain.
Sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) itu dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Bareskrim Polri, Selasa (17/11). Eko menjadi jenderal kedua yang dipecat dalam kasus ini setelah Irjen Ahrie Sonta, yang lebih dulu dijatuhi PTDH pada 10 November 2026.
Giliran eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan menghadapi sidang etik pekan depan.
Disidang Sembilan Jam, Dinyatakan Perbuatan Tercela
Sidang etik Eko berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Sebanyak sembilan saksi dihadirkan, termasuk satu saksi meringankan yang diajukan Eko.
Majelis menilai Eko turut serta melakukan akses ilegal, yakni penyadapan menggunakan teknologi Polri secara tidak profesional dan menyalahi prosedur. Ia dijatuhi sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela.
"Sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.
Eko dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Seusai sidang, Eko keluar dari Gedung Propam Polri dengan pengawalan ketat Brimob. Ia mengenakan baju tahanan biru bernomor "Dua" dengan tangan terikat kabel ties merah, lalu dibawa masuk ke kendaraan Brimob.
Minta Maaf, tapi Ajukan Banding
Komisioner Kompolnas Choirul Anam, yang mengikuti jalannya sidang, menyebut Eko menyampaikan penyesalan di hadapan majelis.
"Ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," ujar Anam.
Meski begitu, Eko tidak menerima putusan tersebut.
"Atas putusan tersebut, pelanggar Eko Hadi menyatakan banding," kata Trunoyudo.
"Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding," lanjutnya.
Listyo Disidang Pekan Depan, Slamet Masih Dirawat
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan sidang etik Listyo Sigit digelar pekan depan. Tanggal pastinya belum diumumkan.
"Itu dijadwalkan minggu depan, ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga," kata Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11).
Trunoyudo menyebut sidang Listyo akan mengikuti mekanisme yang diatur Perpol. Namun, ia belum mengungkap siapa yang akan memimpin sidang.
"Tadi sesuai mekanisme Perpol, yaitu Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu pada Pasal 42. Itu ya. Mekanismenya seperti itu," ujarnya.
Adapun sidang etik Irjen Slamet Uliandi belum bisa dijadwalkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan. Menurut Isir, Polri harus menghormati hak asasi Slamet.
"Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan," ucap Isir.
Kasus Makar Naik ke Penyidikan, Kapolri: Belum Ada Tersangka
Di luar perkara etik, Polri juga mengembangkan kasus ini ke dugaan tindak pidana makar. Isir menyebut perkara itu sudah naik ke tahap penyidikan dan ditangani tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Isir mengingatkan, Kapolri telah menyampaikan kepada Komisi III DPR bahwa pengguna akhir (end-user) penyadapan adalah seorang perwira tinggi Polri berinisial LSP. Ia tak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami," kata Isir.
Kapolri Suyudi menegaskan, hingga kini belum ada tersangka dalam perkara makar tersebut.
"Belum, belum [ada tersangka]," kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11).
"Kita sedang mengumpulkan tentunya alat bukti, ya, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan," lanjutnya.
Penyidik, kata Suyudi, juga mendalami barang bukti elektronik yang telah diamankan, termasuk gawai.
"Begitu juga alat bukti lain, ya, terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujarnya.
Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 11 November 2026 kepada Kejaksaan Agung. Dalam SPDP itu, Listyo Sigit dan kawan-kawan dikenakan Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP 2023 yang mengatur soal makar, serta Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 20 huruf a, b, c, dan d KUHP 2023 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Dalam perkara pokoknya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka kasus penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP.
