Integritas: Antara Kebajikan dan Mekanisme Kontrol

Ilustrasi "dunia adalah panggung sandiwara". Sumber: grok.com.

Jika membahas kepemimpinan publik, sedikit nilai yang lebih sering diagungkan dibanding integritas. Nilai tersebut dipandang sebagai fondasi moral, perekat kepercayaan, sekaligus penopang tata kelola yang sehat. Integritas berarti konsistensi antara kata hati, ucapan, dan tindakan. Antara janji dan bukti. Seorang pejabat publik dengan integritas tinggi dianggap bagai mercusuar dalam badai: memberi arah dan menumbuhkan keyakinan bahwa kapal bangsa tidak akan karam. Tidak mengherankan bila hampir semua dokumen resmi, mulai dari visi pemerintah daerah hingga pidato lembaga internasional, kerap menempatkan integritas sebagai kata kunci.

Namun, di balik pujian universal ini, terdapat sisi lain yang jarang dibicarakan: bagaimana integritas bisa dimanfaatkan bukan hanya sebagai kualitas moral, tetapi juga sebagai instrumen kontrol politik. Bisa saja integritas birokrasi berkelindan dengan kepentingan eksternal. Sebagai gambaran, negara-negara berkembang yang tengah membangun institusi kerap menerima intervensi “teknokratisasi” dari lembaga donor internasional. Di permukaan, ini tampak sebagai upaya menanamkan budaya antikorupsi. Tetapi dalam praktik, pejabat berintegritas kadang dijadikan pintu masuk agar kebijakan domestik lebih sejalan dengan kepentingan global.

Kasus di Eropa Timur pasca runtuhnya Uni Soviet dapat menjadi ilustrasi. Banyak pejabat muda yang dikenal berintegritas dan bersih dari korupsi mendapat dukungan penuh dari lembaga internasional. Mereka diberi panggung, akses, bahkan jabatan strategis. Namun, sejumlah peneliti seperti Janine Wedel dalam bukunya Collision and Collusion (2001) mencatat bahwa sebagian dari mereka pada akhirnya terjebak dalam posisi sulit: integritas personal mereka justru dimanfaatkan untuk melapisi agenda privatisasi besar-besaran yang menguntungkan segelintir oligarki baru dan investor asing. Seorang tokoh bersih di kursi publik bisa memberikan legitimasi moral, meskipun kebijakan yang ia tanda tangani pada akhirnya lebih berpihak kepada kepentingan luar ketimbang masyarakat sendiri. Efeknya bisa saja distribusi pendapatan tidak merata bagi rakyat negara tersebut.

Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Eropa Timur. Di Asia, beberapa ekonom yang dikenal teguh dalam menjaga integritas pribadi pernah menempati posisi penting dalam pemerintahan. Mereka dikenal anti-suap, hidup sederhana, dan vokal dalam menyerukan transparansi. Namun, dalam catatan akademisi regional, kebijakan mereka sering kali selaras dengan resep lembaga keuangan internasional. Alhasil, sementara nama pribadi mereka dielu-elukan sebagai simbol moralitas, keputusan ekonomi yang mereka jalankan berdampak pada meningkatnya ketergantungan negara terhadap utang luar negeri dan liberalisasi pasar yang tidak sepenuhnya menguntungkan rakyat.

Di titik inilah integritas memasuki ranah ambivalen. Nilai yang seakan-akan netral dan luhur bisa berubah menjadi stempel moral yang dipakai untuk mengendalikan arah kebijakan. Dengan kata lain, integritas bisa berfungsi sebagai “perangkat legitimasi.” Tidak ada yang meragukan kejujuran si pejabat, tetapi publik jarang menyadari bahwa justru karena kejujuran itulah, ia dianggap aman, bisa diprediksi, dan relatif mudah diarahkan dalam kerangka aturan main global. Sementara pejabat yang piawai tetapi oportunis justru cenderung berisiko: mereka sulit dikendalikan, bisa membuat kejutan, dan sewaktu-waktu menyalurkan kepentingan pribadi yang bertabrakan dengan skema besar.

Hal ini menimbulkan pertanyaan etis: apakah integritas yang diagungkan itu tetap murni, ataukah telah dikomodifikasi? Dalam pandangan Michel Foucault, kekuasaan bekerja bukan hanya melalui represi, tetapi juga melalui produksi “kebenaran.” Integritas yang dilekatkan pada figur tertentu bisa berfungsi ganda: menenangkan masyarakat karena ada sosok yang bisa dipercaya, sekaligus menenangkan elite global karena orang tersebut diyakini akan bermain sesuai “aturan buku.” Dengan kata lain, integritas bukan hanya kebajikan, melainkan juga sebuah mekanisme disiplin.

Namun, perlu ditekankan bahwa melihat fenomena ini bukan berarti menolak integritas itu sendiri. Justru sebaliknya, publik perlu semakin cerdas agar integritas tidak berhenti pada simbol moral belaka. Integritas mestinya dipahami sebagai daya kritis yang memungkinkan pejabat tidak hanya konsisten dengan dirinya sendiri, tetapi juga berani mempertanyakan apakah sistem yang membentuk dirinya sudah adil bagi masyarakat. Integritas yang sejati bukanlah integritas yang tunduk pada aturan eksternal tanpa refleksi, melainkan integritas yang berani mengawal kedaulatan publik, meski berhadapan dengan tekanan global.

Pada akhirnya, integritas tetaplah nilai yang sangat baik untuk dianut. Tanpa integritas, kepercayaan publik bisa saja runtuh, dan tanpa kepercayaan, negara akan selalu rapuh. Namun, mengagungkan integritas secara buta tanpa melihat konteks global hanya akan melahirkan ironi: pejabat yang jujur, tetapi kebijakan yang timpang. Oleh karena itu, pujian terhadap integritas harus diiringi kesadaran kritis bahwa nilai luhur ini bukan sekadar kebajikan individual, tetapi juga arena pertarungan kekuasaan. Integritas sejati tidak hanya soal playing by the book, tetapi juga soal keberanian untuk memastikan permainan yang dimainkan setidak-tidaknya ada manfaatnya bagi masyarakat.