Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlu Tidak Sih?

Foto ilustrasi digital oleh Rurry Patradhini.

Berbicara tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tak jarang akan dikaitkan dengan Perusahaan besar, pabrik-pabrik dengan kapasitas produksi yang besar dengan ribuan karyawan, atau proyek konstruksi raksasa. Namun bagaimana dengan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia? Perlukah K3 diterapkan pada lingkungan UMKM, yang jumlah karyawannya mungkin tidak lebih dari belasan atau puluhan orang,jawabannya adalah ya, perlu dan ini lebih penting dari yang kita sadari.

K3 sebagai salah satu aspek kritis yang harus diperhatikan oleh setiap UMKM, tidak hanya mengikuti aturan yang berlaku namun juga perlunya menjaga kesejahteraan pekerja dan demi keberlanjutan usaha. Dapat dibayangkan jika sebuah bengkel kecil yang memproduksi peralatan rumah tangga, dalam aktivitas industrinya tidak menerapkan K3 sehingga berisiko memunculkan kecelakaan kerja seperti terpotong jari oleh mesin, terhirupnya asap beracun yang berkonsentrasi tinggi. Apabila kecelakaan kerja ini terjadi, tidak hanya pekerja yang menderita tetapi juga pemilik usaha yang harus menanggung biaya pengobatan dan kehilangan produktivitas.

Penerapan K3 yang baik dapat membawa manfaat langsung bagi UMKM, sebagai contoh usaha kerajinan tangan yang ada di Palembang memperkerjakan karyawan sebanyak 10 orang, industry ini mampu meningkatkan produktivitasnya setelah menerapkan K3 seperti menggunakan alat pelindung diri (APD) dan pelatihan pengenalan keselamatan dasar. Dengan menekan angka kecelakaan kerja, karyawan dapat bekerja dengan focus dan produktif. Hasilnya? Produksi meningkat, kualitas produk dapat terjaga, dan pesanan akan dating lebih banyak. Selain itu K3 juga dapat meningkatkan reputasi UMKM, Dimana pda era globalisasi ini konsumen semakin sadar dan peduli akan praktek bisnis yang aman dan nyaman.

Walaupun penerapan K3 ini penting, namun banyak UMKM yang kesulitan menghadapinya. Salah satu kendala utama adalah ketebatasan sumber daya . Pemilik UMKM yang akan menerapkan K3 tentunya sadar bahwa hal ini membutuhhkan biaya yang tinggi. Dan Langkah sederhananya adalah menyediakan APD yang dapat digunakan pekerja, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Tantangan lainnya yaitu kurangnya pengetahuan tentang standar K3 juga menjadi penghalang. Banyak UMKM yang belum memahami bagaimana cara memulai atau apa saja yang diperlukan untuk memenuhi standar K3. Sehingga disini peran pemerintah dan Lembaga terkait menjadi sangat diperlukan.

Peran pemerintah dan lembaga terkait dalam hal ini sangat penting dalam mendukung UMKM untuk mengimplementasikan K3. Penyediaan panduan, pelatihan serta subsidi bagi UMKM dalam menerapkan K3 harus menjadi prioritas. Selain itu kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan juga dapat menjadi Solusi untuk memberikan pelatihan yang tepat bagi pelaku UMKM dan karyawan.

Langkah praktis dalam menerapkan K3 di UMKM dengan upaya sederhana seperti mengidentifikasi potensi risiko kecelakaan, menyediakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan, memberikan pelatihan dasar keselamatan pada seluruh karyawan. Langkah ini mungkin terlihat kecil namun akan berdampak bisa sangat besar dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja.

Gambar dibuat oleh Rurry Patradhiani.

Kunci sukses dalam membangun budaya keselamatan di UMKM, hal ini bukan menjadi tugas pemilik usaha, tetapi juga melibatkan seluruh karyawan. Ketika seseorang menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari, maka lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat tercipta.

Menerapkan K3 di UMKM seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan beban kerja. Dengan K3 yang baik maka karyawan akan mendapat haknya , mampu melindungi karyawan, meningkatkan produktifitas dan menjaga kelangsungan industry. Pada akhirnya K3 bukan hanya sekedar soal mematuhi peraturan, dan membangun bisnis yang kuat dan kompetitif. Jadi perlu tidak sih K3 di UMKM? Jawabannya jelas sangat perlu,