FOMO AI & Data Center: Jangan Sampai Indonesia Hanya Jadi Gudang Komputasi Dunia
Mark Tobing adalah akademisi di The University of New South Wales (UNSW), Sydney, yang mengajar dan meneliti isu Cybersecurity, Digital Transformation, Risk dan Privacy.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Mark Tobing tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia berlomba menarik investasi AI dan data center bernilai miliaran dolar. Namun, di balik setiap gigawatt komputasi ada kebutuhan listrik, air, lahan, dan pendinginan. Pertanyaannya: apakah manfaat ekonominya sebanding dengan harga ekologis yang harus dibayar?
Indonesia sedang demam AI dan data center. Keduanya datang sebagai satu paket: AI menjanjikan lompatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sementara data center menyediakan daya komputasi untuk menjalankannya. Semakin besar ambisi AI, semakin besar pula kebutuhan akan server, GPU dan infrastruktur penopangnya.
Tak heran jika demam AI berjalan beriringan dengan perlombaan menarik investasi data center. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut data center sebagai salah satu game changer ekonomi Indonesia. Pemerintah mencatat kapasitas yang telah beroperasi sekitar 580 megawatt (MW), dengan minat investor untuk menambah sekitar 1,3 gigawatt (GW). Jika terealisasi, kapasitasnya dapat mendekati 1,9 GW, dengan potensi investasi tambahan sekitar US$15-20 miliar.
Angkanya menggiurkan. Tetapi hampir 1,9 GW bukan sekadar angka investasi. Di balik setiap tambahan kapasitas ada kebutuhan listrik, air, lahan dan sistem pendinginan dalam skala besar.
Dan di tengah FOMO AI dan data center ini, pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa besar investasi yang dapat kita tarik, tetap berapa kapasitas komputasi yang mampu kita tanggung, dan dengan harga ekologis seperti apa.
AI Ternyata Sangat Fisik
Kita terbiasa berbicara tentang AI seolah hidup di cloud. Padahal cloud bukan awan. Ia adalah bangunan berisi ribuan server dan GPU, jaringan listrik, baterai, generator dan sistem pendinginan yang bekerja tanpa henti.
IEA memperkirakan konsumsi listrik data center global akan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 945 terawatt-hour (TWh) pada 2030. Konsumsi listrik data center yang dioptimalkan untuk AI bahkan diproyeksikan meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan 2024. Angka 945 TWh itu lebih besar daripada konsumsi listrik Jepang saat ini.
Perlombaan AI, dengan kata lain, juga merupakan perlombaan mendapatkan energi.
Di sinilah Indonesia menghadapi paradoks. Kita ingin AI menjadi mesin ekonomi masa depan, tetapi sistem kelistrikan kita masih sangat bergantung pada batu bara. Jika tambahan kebutuhan listrik data center terutama dipenuhi pembangkit berbasis fosil, kita berisiko menjalankan teknologi masa depan dengan energi masa lalu.
Irlandia memberikan peringatan. Porsi metered electricity yang dikonsumsi data center melonjak dari 5 persen pada 2015 menjadi 23 persen pada 2025. Keterbatasan jaringan telah mendorong kebijakan koneksi yang lebih ketat, termasuk persyaratan pembangkitan atau penyimpanan listrik bagi data center baru.
Singapura juga pernah menghentikan sementara pembangunan data center baru pada 2019 setelah pertumbuhannya berbenturan dengan keterbatasan energi dan lahan. Ketika pintu kembali dibuka, pendekatannya menjadi jauh lebih selektif.
Pelajarannya sederhana: bahkan dunia digital tetap memiliki batas fisik.
Ketika Air Menjadi Infrastruktur AI
Listrik bukan satu-satunya persoalan. Server menghasilkan panas dan sebagian teknologi pendinginan menggunakan air. Namun water footprint setiap data center berbeda. Closed-loop cooling, direct-to-chip liquid cooling, air daur ulang dan teknologi baru dapat mengurangi penggunaan air secara signifikan. Artinya, seberapa “haus” sebuah data center juga ditentukan oleh teknologi yang dipilih.
Malaysia mulai menghadapi persoalan tersebut. Johor bahkan tidak lagi menyetujui kategori data center tertentu yang sangat intensif menggunakan air.
Di Sydney, dalam parliamentary inquiry mengenai data center memperkirakan jika seluruh proyek dalam planning portal dibangun, kebutuhan dayanya dapat mencapai 4,4 GW, setara kebutuhan listrik sekitar 10 juta rumah tangga, dan penggunaan airnya dapat mencapai 25 persen air minum kota pada 2035. Sydney Water sendiri memperkirakan kebutuhan tambahan air dapat mencapai 250 juta liter per hari.
Itu memang proyeksi. Tetapi bukankah biaya seperti ini justru harus dihitung sebelum gigawatt telanjur dibangun?
Pertanyaan itu kini dihadapi Indonesia. Di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, sedang dikembangkan kampus data center AI hingga 640 MW, dengan fasilitas pertama berkapasitas 120 MW. Investasi tahap awal disebut sekitar Rp3,5 triliun. Pemerintah Jawa Barat menyebut ketersediaan listrik dan air bersih sebagai salah satu keunggulan lokasi tersebut. Proyek tersebut juga diproyeksikan menyerap sekitar 2000-3000 tenaga kerja.
Manfaat ekonominya menarik. Tetapi apa yang ada di sisi lain neraca? Berapa listrik dan air yang dibutuhkan? Dari mana sumbernya? Teknologi pendinginan apa yang dipakai? Berapa Water Usage Effectiveness (WUE)-nya?
Ini bukan berarti proyek tersebut mengambil air Waduk Jatiluhur atau akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Klaim itu membutuhkan bukti. Justru karena itu, kebutuhan sumber dayanya perlu dibuka seterang angka investasi dan lapangan kerja yang dijanjikan.
Biaya yang Jarang Masuk Headline
Air dan listrik bukan satu-satunya harga. Sistem pendinginan, kipas dan generator dapat menghasilkan kebisingan terus-menerus. Di North Devon, Inggris, rencana hyperscale AI data center berkapasitas 1,5 GW di kawasan UNESCO biosphere memicu penolakan masyarakat terkait kebisingan, polusi dan penggunaan lahan.
Lalu ada perangkat keras. Perlombaan AI mendorong penggunaan GPU generasi baru dengan siklus inovasi yang cepat. ITU kini memasukkan produksi hardware, energi, cooling hingga end-of-life treatment dalam metodologi penilaian dampak lingkungan AI.
Jejak AI ternyata bukan hanya karbon dan air, tetapi juga suara dan perangkat yang akhirnya menjadi limbah elektronik.
Dari Megawatt Menuju Manfaat
Uni Eropa kini bergerak menuju minimum performance standards bagi data center. Kebijakan keberlanjutan yang diperkenalkan 21 September yang lalu, tidak hanya memperhatikan efisiensi energi tetapi penggunaan air, energi terbarukan, pemanfaatan panas buangan dan integrasi dengan jaringan listrik.
Pesannya bukan “jangan bangun”, tetapi “kalau membangun, hitung dulu seluruh harganya”.
Indonesia membutuhkan data center. Tanpa kapasitas komputasi, ambisi AI kita akan bergantung pada infrastruktur negara lain. Tetapi jangan sampai FOMO membuat kita hanya menghitung dolar yang masuk dan lupa menghitung sumber daya yang keluar serta nilai yang benar-benar tinggal di Indonesia. Keberhasilan perlu diukur dari energi, air, dampak lokal dan limbah elektronik, tetapi juga pekerjaan permanen, transfer teknologi, pengembangan talenta, keterlibatan perusahaan lokal.
Kalau tidak, Indonesia berisiko menjadi “gudang komputasi” dunia: GPU bekerja, listrik dan air dikonsumsi, sementara sebagian besar nilai teknologi diciptakan di tempat lain.
Indonesia tidak perlu memilih antara AI dan lingkungan. Tantangannya adalah memastikan harga ekologis setiap gigawatt komputasi sebanding dengan manfaat ekonomi yang Kembali kepada Indonesia.
Sebab setelah kapasitas komputasi dibangun, muncul pertanyaan yang lebih sulit: apakah Indonesia juga memiliki kapasitas untuk mengatur AI yang dijalankan di atasnya?