15 Menteri Mundur? Gak Bakal Berani

Ilustrasi pelantikan pejabat baru Foto: ANTARA FOTO/ Rahmad

Mundur dari jabatan bukan menjadi tradisi bangsa ini. Sudah jadi tersangka saja, alot sekali untuk menyatakan mundur. Apalagi belum dijadikan tersangka. Meskipun dua alat buktinya sudah dikantongi KPK dan kejaksaan.

Yang jadi tersangka, lalu terdakwa, kemudian divonis pengadilan dengan hukuman penjara, keluar dari penjara menjabat lagi. Ketika dibanjiri kritik, bahkan hujatan, malah direspons cengengesan. Tidak merasa punya dosa. Inilah hebatnya para pejabat di Indonesia.

Kabar 15 menteri Jokowi mau mundur yang digaungkan oleh Faisal Basri, itu isu, gosip, wacana, dan sejenisnya. Benar Faisal Basri mendapat keluhan dari mulut para menteri itu. Kita tidak meragukan integritas ekonom yang satu ini. Tapi, gak ada menteri yang punya cukup mental untuk mundur. Kenapa? Pertama, takut kehilangan jabatan.

Menggunakan analisisnya Mc Cleland, bahwa need for power (nafsu akan kekuasaan) mereka lebih dominan dari pada need for achivement (spirit untuk berprestasi). Maka, para pejabat di Indonesia banyak diisi oleh orang-orang yang tidak semestinya berada di situ. Tepatnya diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Bahasa ilmiahnya holder of exceptional position. Orang yang tidak berkompeten yang mengambil jabatan yang bukan miliknya.

Lihat itu para menteri. Kompetensinya apa, mereka mendapatkan jabatan apa. Bagi mereka, yang penting berkuasa. Setelah berkuasa, lalu mau mundur? Ya gak bakalan.

Ketika isu 15 menteri akan mundur dikonfirmasi oleh media ke Jokowi, presiden cukup menjawab: biasa, tahun politik. Jokowi tahu mereka tidak akan berani kehilangan jabatan. Nah...

Kedua, takut salahnya dibongkar. Bukan rahasia umum lagi bahwa banyak menteri yang tersandera oleh kasus hukum. Tanpa disebutkan siapa, anda sudah paham semua. Mau mundur? Bisa mencret.

Nasdem mau mengusung Anies, ketumnya diperingatkan. Gak bergeming, beberapa hari kemudian dua menterinya tersangka. Ada yang siap bernasib seperti menterinya Nasdem?

Seandainya pun ketum partainya, orang yang selama ini memberi rekomendasi mereka jadi menteri, meminta mereka mundur, belum tentu mereka mau. Loyalitas kepada partai, apalagi cuma kepada ketua umum, itu nomor 12. Jabatan itu yang utama.

Begitu banyak orang yang dibesarkan oleh partai, ketika kepentingan pribadinya terganggu, mereka tidak segan keluar dari partai. Pindah ke partai lain. Terganggu lagi, pindah partai lain lagi. Fenomena pindah partai di Indonesia itu biasa. Uniknya, tidak ada yang menganggap ini sebagai cacat mental. Tidak ada yang mengaitkan ini dengan moral politik. Ini menunjukkan betapa loyalitas itu dianggap tidak terlalu penting di negeri ini.

Ketika Presiden Soeharto akan jatuh, ada 14 menteri ekonominya mundur. Mereka yang mundur adalah para tokoh yang dibesarkan oleh Soeharto selama belasan hingga puluhan tahun. Kok bisa ya? Itulah karakter para pejabat di Indonesia. Nafsu untuk menjabat sangat tinggi (need for power), tapi komitmennya sangat rendah untuk mengambil risiko dalam jabatan itu.

Di era Jokowi, para pejabat, terutama para menteri kabinet akan bersama-sama mundur ketika Prabowo-Gibran, paslon yang didukung Jokowi akan kalah. Ketika kapal oleng, mereka akan ramai-ramai keluar dari kapal itu untuk menyelamatkan diri. Soal nasib bangsa? Emang mereka pikirin. Apalagi nasib Jokowi dan keluarganya.

Ketika mereka mundur, mulailah bongkar-bongkar. Intinya, mereka mau cari selamat. Siapa tahu, presiden berikutnya mau mengangkat mereka lagi setelah lepas dari Jokowi.

Jadi, jangan bermimpi kalau para menteri berani mengundurkan diri. Apalagi mundurnya karena alasan idealisme. Soal tekanan untuk melanggar hukumlah... soal menggunakan anggaran yang menyalahi aturanlah... ini tidak akan terjadi, kecuali bisik-bisik di luar gedung kementerian. Mereka hanya akan mundur kalau kapal Jokowi mulai oleng. Kalau gak oleng, maka akan terus kita lihat banyak penjilat yang berupaya mempertahankan jabatannya.

Jadi, tidak usah ribut lagi soal isu 15 menteri akan mundur. Kecuali setelah pemilu 14 Februari 2024 besok. Lihat hasilnya. Kalau pilpres dua putaran, maka para menteri akan loncat. Berupaya selamatkan diri, mereka tahu kapal Jokowi sudah oleng. Segera mereka menyatakan "mundur" dan membiarkan Jokowi dan keluarganya menghadapi risikonya sendirian.