Pribumisasi Indonesia
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Tulisan dari Tony Rosyid tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pribumi itu miskin, non-pri itu kaya. Kalau ada pribumi kaya, tetap kalah kaya dengan non-pri. Angkanya juga tak lebih dari jumlah jari.
Pribumi itu miskin, non-pri itu kaya. Kalau ada pribumi kaya, tetap kalah kaya dengan non-pri. Angkanya juga tak lebih dari jumlah jari. Itulah kira-kira yang ada di kebanyakan kepala warga keturunan asli Indonesia. Akibatnya, tumbuh subur kecemburuan sosial. Ada kemarahan. Hanya saja, kemarahan itu tersimpan. 1998 saat Orba tumbang, kemarahan itu tumpah di jalanan. Non-pri berlarian.
Fakta bahwa koruptor kakap kebanyakan justru warga keturunan, ikut melegitimasi kecemburuan sosial itu. Seolah ada kesimpulan bahwa mereka kaya karena maling uang negara. Ini tentu tak sepenuhnya benar.
Konflik etnis di Indonesia mudah terjadi jika ada trigger. Trigger-nya bisa personal conflict, bisa faktor politik. Trigger atau pemicu hanya sebagai pemantik dari bom waktu yang siap meledak.
Faktor primernya adalah ekonomi yang tak merata. Ketidakadilan distribusi. Kekayaan pri dan non-pri tak seimbang. Timpang dan jomplang. Terutama jika lihat pertama, jumlah orang terkaya di Indonesia mayoritas dari etnis keturunan. Kedua, akumulasi nilai kekayaan antara pri dan warga keturunan jauh sekali selisihnya. Ketiga, penguasaan lahan pertanian dan perkebunan oleh segelintir orang .
Ketidaksetaraan ekonomi pri dan non-pri punya sejarah panjang. Malah sudah ada sebelum kemerdekaan.
Di masa penjajah, istilah pribumi itu untuk penduduk asli Indonesia. Non-pribumi itu asing dan keturunan. Ada bule, China, India, dan Arab. Arab dikecualikan karena terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Maka, Arab dianggap pribumi.
Masa penjajahan pribumi miskin. Diklasifikasi jadi warga negara kelas tiga. Paling bontot. Tak berharga kecuali sebagai pekerja kasar. Bule kelas satu. Sementara keturunan China, India, dan Arab masuk kelas dua. Sedih bukan?
Setelah Indonesia merdeka, ide nasionalisasi ekonomi muncul. Tak terlalu salah kalau kita gunakan istilah pribumisasi ekonomi. Nyatanya memang begitu
Di Tahun 1951, era kabinet Soekiman dibuat kebijakan moneter. Javasche Bank diubah jadi Bank Indonesia. Tujuannya, agar bisa memodali para pengusaha pribumi.
Tahun 1950 ada kebijakan konfrontasi ekonomi oleh dr Soemitro Djojohadikusumo. Tidak kurang dari 700 pengusaha pribumi diberi modal kredit tiga tahun. Ini upaya pemerintah mendorong pengusaha pribumi untuk tumbuh dan bisa bersaing dengan asing, terutama keturunan China. Bakrie dan Hasyim Ning termasuk pengusaha yang saat itu dapat kredit modal.
Ada juga kebijakan Ali-Baba. Ali itu pribumi. Baba itu pengusaha keturunan China. Tujuannya, pribumi bisa terangkat ekonominya dan mampu bersaing dengan warga keturunan China.
Tak mudah memang mendorong pengusaha pribumi bisa bersaing dengan pengusaha keturunan China. Dibutuhkan selalu kehadiran serius negara untuk memberi support kepada pengusaha pribumi agar terus lahir, tumbuh, dan mampu bersaing. Tidak saja di tingkat nasional, tapi juga global. Bukan negara yang penguasanya dikendalikan asing dan aseng.
Bersaing dengan asing dan warga keturunan China? Ingat, warga keturunan China punya kelebihan. Selain kegigihannya, mereka selalu bisa dekat dan ambil hati penguasa. Saat penjajahan, mereka dekat dengan Belanda dan Jepang.
Awal kemerdekaan, mereka mendekat kepada Orde Lama. Ganti rezim, mereka merangkul Orde Baru. Di Orde Reformasi, mereka pun tak berjarak. Terutama negara di bawah pemerintahan sekarang. Kedekatan mereka dengan penguasa saat ini begitu nyata.
Hal ini bisa dilihat dari bebasnya mereka masuk-keluar istana. Proyek infrastruktur hampir semuanya pinjam uang negara China. Rumornya, mereka justru jadi pengendalinya. Oh ya?
Tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melanjutkan kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Itu perintah undang-undang. Di antara syaratnya adalah memberi akses yang adil dan proporsional kepada pribumi, sebagaimana yang diberlakukan kepada warga keturunan.
Saat ini, meski belum banyak jumlahnya, telah muncul pengusaha-pengusaha pribumi. Abu Rizal Bakrie, Chairul Tanjung, Jusuf Kalla, dan Rahmat Gobel misalnya. Juga muncul pengusaha muda seperti Sandiaga Uno dengan lima puluh ribu karyawannya dan Yusuf Mansur dengan payTren-nya.
Mesti lahir Sandiaga dan Yusuf Mansur yang lain di negeri ini. Lahir saritoga baru dan PayTren baru.
Sebagai aktifis dakwah, Yusuf Mansur membuat terobosan baru di bidang ekonomi. PayTren yang lahir lima tahun lalu, tepatnya di 2013, mampu melibatkan keikutsertaan peran rakyat (umat) di dunia usaha dalam jumlah signifikan. Pengguna PayTren sudah mencapai 4.624.000.
Munculnya Sandiaga dengan Saritoganya dan Yusuf Mansur dengan PayTrennya mesti jadi motivasi bagi para pengusaha pribumi untuk semakin percaya diri. Tapi, di luar skill personal pengusaha pribumi, pemerintah wajib hadir dengan semangat keadilan. Memberi support dan akses yang proporsional kepada pribumi sebagaimana diberikan kepada non-pribumi. Itulah keadilan. Dan itulah hakekat NKRI ini didirikan
Jika kebijakan ekonomi berkeadilan serius dilakukan pemerintah, maka Sandi-Sandi dan Yusuf-Yusuf baru di negeri ini akan terus lahir dan semakin banyak. Akan ada pri dan non-pri yang sejajar dan setara secara ekonomi. Itu baru NKRI. Dengan begitu, nasionalisasi dan pribumisasi Indonesia akan jadi nyata, tanpa perlu lagi teriak "Aku NKRI" dan "Aku Pancasila."
Jakarta, 20/8/2018