Antusiasme yang Tampak: Membaca Kepercayaan Publik kepada Pemimpin
Tulisan dari Dr Anthony Leong tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDemokrasi hampir tidak pernah berbicara dalam satu suara. Di dalamnya hidup dukungan dan kritik, harapan dan kekecewaan, persetujuan dan keberatan. Keragaman tersebut bukan anomali, melainkan pertanda bahwa masyarakat memiliki perhatian terhadap jalannya pemerintahan serta kebebasan untuk menyampaikan pandangan.
Gambaran itu terlihat dalam dua peristiwa yang terjadi berdekatan di Jakarta. Di satu sisi, sekelompok mahasiswa menggelar demonstrasi dan melontarkan kritik keras kepada Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, masyarakat dalam jumlah besar memadati kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia untuk menyaksikan karnaval, merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, dan menyapa Presiden.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut lebih dari 150.000 masyarakat mengikuti rangkaian upacara kemerdekaan dan panggung rakyat di sekitar Istana serta Monas. Antusiasme itu berlanjut pada malam hari, ketika lebih dari 500.000 orang disebut memenuhi kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia.
Kedua peristiwa tersebut mudah ditempatkan dalam pembacaan hitam-putih. Demonstrasi dapat dianggap sebagai tanda penolakan terhadap pemerintah, sedangkan besarnya kerumunan dapat ditafsirkan sebagai bukti dukungan kepada Presiden. Padahal, realitas sosial selalu lebih kompleks daripada sekadar menentukan kelompok mana yang paling sah mewakili suara rakyat.
Jumlah peserta demonstrasi tidak otomatis menggambarkan keseluruhan tingkat ketidakpuasan masyarakat. Demikian pula, kehadiran masyarakat dalam pesta kemerdekaan tidak seluruhnya dapat diterjemahkan sebagai dukungan politik. Sebagian warga mungkin datang untuk merayakan kemerdekaan, menikmati hiburan, menyaksikan karnaval, atau memperkenalkan pengalaman kebangsaan kepada anak-anak mereka.
Namun, terlalu menyederhanakan antusiasme itu sebagai kehadiran tanpa makna politik juga kurang tepat. Kehendak masyarakat untuk berdesakan, menunggu, dan menyapa Presiden tetap memperlihatkan adanya kedekatan emosional. Setidaknya, terdapat rasa ingin bertemu, rasa memiliki, dan harapan yang ditujukan kepada pemimpin negara.
Masyarakat dapat mendukung Presiden dalam satu kebijakan, tetapi mengkritiknya dalam persoalan lain. Seorang warga dapat mengapresiasi program makan bergizi, sekolah rakyat, pembangunan kesehatan, atau kebijakan ekonomi, sekaligus menginginkan perbaikan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Dukungan dan kritik tidak selalu berada dalam dua kelompok yang sepenuhnya terpisah. Keduanya dapat hidup dalam pikiran warga yang sama.
Fenomena ini dapat dibaca melalui teori ruang publik Jürgen Habermas. Dalam demokrasi, ruang publik menjadi tempat masyarakat membicarakan persoalan bersama, mempertemukan pandangan, dan membentuk opini. Ruang tersebut tidak hanya berada di gedung parlemen atau forum resmi. Ia hadir di jalan, kampus, media massa, Monas, hingga percakapan di media sosial.
Demonstrasi merupakan bagian sah dari ruang publik karena warga menyampaikan kegelisahan dan tuntutan kepada kekuasaan. Namun perayaan rakyat juga merupakan ruang komunikasi politik. Di sana terbentuk kedekatan simbolik antara pemimpin dan masyarakat. Ketika Presiden hadir di tengah kerumunan, menyapa warga, dan menerima antusiasme mereka, tercipta pengalaman emosional yang tidak selalu dapat dibangun melalui pidato atau konferensi pers.
Ahli komunikasi James W. Carey menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi. Komunikasi juga memiliki fungsi ritual: membangun kebersamaan, meneguhkan identitas, dan menciptakan pengalaman kolektif.
Perayaan kemerdekaan dapat dipahami melalui kerangka tersebut. Masyarakat tidak sekadar datang untuk menerima pesan politik. Mereka merayakan identitas sebagai bangsa, mengenang sejarah, menikmati kebersamaan, dan merasakan hubungan dengan negara. Dalam peristiwa semacam ini, Presiden hadir bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol negara dan pemersatu masyarakat.
Karena itu, antusiasme masyarakat menyapa Presiden mempunyai arti penting. Ia menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki modal kedekatan dengan rakyat. Modal sosial tersebut sangat berharga karena kebijakan besar tidak hanya membutuhkan anggaran dan regulasi. Kebijakan juga memerlukan kepercayaan, partisipasi, dan kesediaan masyarakat untuk bergerak bersama pemerintah.
Di tengah fragmentasi politik dan cepatnya perubahan opini di media sosial, kemampuan seorang Presiden mempertahankan hubungan emosional dengan masyarakat merupakan kekuatan tersendiri. Antusiasme yang terlihat di sepanjang Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia menjadi energi yang patut disyukuri sekaligus dirawat.
Namun kepercayaan publik bukanlah cek kosong. Antusiasme sebaiknya tidak digunakan untuk meniadakan kritik. Sebaliknya, kritik keras dari satu kelompok juga tidak dapat langsung disimpulkan sebagai hilangnya kepercayaan seluruh rakyat kepada Presiden.
Teori spiral of silence yang dikembangkan Elisabeth Noelle-Neumann mengingatkan bahwa seseorang cenderung diam ketika merasa pandangannya berbeda dari pendapat yang terlihat dominan. Apabila kerumunan besar terus ditampilkan sebagai bukti bahwa seluruh rakyat mendukung pemerintah, warga yang memiliki kritik dapat merasa suaranya tidak diterima. Sebaliknya, apabila ruang digital hanya dipenuhi kritik, masyarakat yang puas terhadap pemerintah dapat merasa pandangannya tidak memiliki tempat.
Di sinilah komunikasi pemerintah dan media memegang peranan penting. Komunikasi publik tidak perlu menciptakan kesan bahwa hanya terdapat satu suara. Pemerintah justru akan terlihat lebih percaya diri apabila mampu mengakui keragaman sikap masyarakat.
Teori framing juga relevan untuk membaca persoalan ini. Realitas yang sama dapat melahirkan kesimpulan berbeda, tergantung bagian mana yang dipilih dan ditonjolkan. Jika demonstrasi dijadikan bingkai utama, publik dapat memperoleh kesan bahwa pemerintah sedang menghadapi penolakan luas. Jika kerumunan ratusan ribu orang yang ditonjolkan, kesan yang muncul adalah kuatnya dukungan kepada Presiden.
Kedua bingkai tersebut mungkin sama-sama bertolak dari fakta, tetapi belum tentu menggambarkan seluruh kenyataan. Masalah komunikasi muncul ketika satu peristiwa digunakan untuk membatalkan makna peristiwa lainnya. Kerumunan tidak membatalkan kritik. Demonstrasi juga tidak menghapus antusiasme masyarakat.
Respons komunikasi yang matang tidak harus menjawab kritik melalui pertandingan jumlah massa. Pemerintah dapat memaknai antusiasme masyarakat sebagai energi untuk melanjutkan pekerjaan, sedangkan kritik mahasiswa sebagai bahan evaluasi. Dengan cara itu, dukungan tidak berubah menjadi rasa berpuas diri dan kritik tidak diperlakukan sebagai permusuhan.
Pemerintah juga perlu membedakan substansi kritik dari cara penyampaiannya. Penggunaan sebutan kasar kepada Presiden tentu tidak mencerminkan kualitas dialog publik yang ideal. Kebebasan berpendapat harus tetap berjalan bersama tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Namun bahasa yang keras tidak seharusnya membuat substansi persoalan langsung diabaikan. Pemerintah yang kuat mampu memilah antara ungkapan yang tidak patut dan masalah yang mungkin layak diperiksa.
Mahasiswa pun perlu menyadari bahwa kekuatan komunikasi politik bukan ditentukan oleh seberapa kasar sebuah slogan, melainkan seberapa kokoh data, argumentasi, serta alternatif solusi yang disampaikan. Kritik yang substantif lebih sulit dibantah dan lebih berpeluang menggerakkan perubahan. Kebebasan memperoleh kehormatan ketika digunakan untuk memperkaya gagasan, bukan sekadar memperkeras pertentangan.
Pada sisi lain, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan popularitas dan kedekatan simbolik. Kehangatan warga ketika berjumpa dengan Presiden harus dijawab dengan hasil pembangunan yang nyata: lapangan pekerjaan, harga kebutuhan yang terjangkau, sekolah yang baik, pelayanan kesehatan yang mudah, serta hukum yang adil.
Antusiasme adalah modal politik, sedangkan kinerja merupakan fondasi kepercayaan. Tanpa kinerja, antusiasme dapat memudar. Sebaliknya, kritik yang didengar dan diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan justru dapat memperkuat legitimasi pemerintahan.
Peristiwa di sekitar Monas memberi pelajaran bahwa Indonesia tidak sedang memiliki dua rakyat yang berbeda. Yang ada adalah satu masyarakat dengan pengalaman, kepentingan, harapan, dan cara berekspresi yang beragam. Ada yang menyampaikan harapan dengan datang menyapa Presiden. Ada pula yang menyuarakan kegelisahan melalui demonstrasi.
Kepemimpinan demokratis tidak hanya diuji ketika berhadapan dengan tepuk tangan. Ia juga diuji oleh kesediaan mendengarkan suara yang tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, kedewasaan warga diuji melalui kemampuan menyampaikan kritik tanpa kehilangan etika dan penghormatan.
Bagi Presiden Prabowo, besarnya antusiasme masyarakat merupakan aset kepemimpinan yang sangat bernilai. Ia menunjukkan bahwa masih terdapat harapan besar yang dititipkan rakyat kepada pemerintah. Harapan itu dapat menjadi energi untuk mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan menjawab persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
Demokrasi yang sehat tidak memaksa kita memilih antara demonstrasi dan antusiasme rakyat. Keduanya dapat hadir bersamaan. Tepuk tangan memberikan energi kepada pemerintah, sedangkan kritik membantu menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan arah.
Pemimpin yang kuat bukan hanya pemimpin yang disambut oleh masyarakat, tetapi juga pemimpin yang mampu mengubah kepercayaan menjadi kinerja dan kritik menjadi bahan perbaikan. Di situlah komunikasi politik menemukan fungsi terbaiknya: bukan untuk memenangkan pertarungan narasi, melainkan mempertemukan kekuasaan dengan kenyataan serta menjaga hubungan antara Presiden dan rakyatnya.