Ketika Algoritma Ikut Menentukan Agenda Publik

Ilustrasi AI

Ada perubahan besar dalam cara masyarakat menentukan apa yang dianggap penting. Dulu, media massa mempunyai peran dominan dalam memilih berita utama, menentukan isu yang memperoleh ruang, lalu ikut membentuk percakapan publik. Hari ini mekanismenya jauh lebih kompleks. Media dan pemerintah tetap berpengaruh, tetapi di antara keduanya hadir kekuatan baru yang bekerja hampir setiap detik: algoritma.

Apa yang muncul di layar masyarakat semakin dipengaruhi oleh apa yang ditonton, disukai, dikomentari, dibagikan, dan dicari. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria juga pernah menyoroti perubahan ini: distribusi informasi kini semakin dipengaruhi platform dan algoritma yang mempelajari perilaku pengguna. Dengan jumlah pengguna internet Indonesia yang telah mencapai sekitar 235 juta orang pada 2026, ruang digital bukan lagi sekadar kanal komunikasi tambahan, melainkan telah menjadi bagian penting dari ruang publik Indonesia.

Persoalannya, algoritma tidak dirancang untuk menentukan apa yang paling penting bagi kepentingan publik. Algoritma membantu menentukan konten yang dinilai relevan atau menarik bagi pengguna berdasarkan berbagai sinyal. Akibatnya, sesuatu yang emosional, kontroversial, menghibur, atau memancing perdebatan dapat memperoleh perhatian sangat besar. Dari sinilah lahir fenomena yang setiap hari kita kenal sebagai viral.

Viralitas tentu tidak selalu buruk. Banyak persoalan pelayanan publik yang sebelumnya tidak terdengar justru mendapat perhatian setelah masyarakat mengunggahnya ke media sosial. Keluhan warga dapat diketahui lebih cepat, persoalan di daerah dapat memperoleh perhatian nasional, dan tindakan aparat atau pelayanan pemerintah dapat dikoreksi karena dokumentasi masyarakat menyebar luas. Media sosial dalam konteks ini telah memperluas kemampuan masyarakat untuk menyampaikan persoalan kepada negara.

Namun muncul persoalan lain yang perlu dipahami pemerintah: yang viral belum tentu yang paling penting, dan yang penting belum tentu menjadi viral.

Sebuah polemik dapat mendominasi media sosial selama dua hari tanpa memberikan dampak berarti terhadap kehidupan masyarakat. Sebaliknya, ratusan keluhan mengenai harga pangan, distribusi barang, pelayanan kesehatan, transportasi, PHK, perizinan usaha, atau layanan publik dapat tersebar di berbagai daerah tanpa pernah menjadi trending topic. Padahal jika keluhan-keluhan kecil tersebut menunjukkan pola yang sama, justru di sanalah negara perlu memberikan perhatian.

Negara Tidak Boleh Diperintah oleh Algoritma

Pemerintah tentu perlu memahami algoritma. Kemampuan membaca percakapan digital, perubahan sentimen, pola penyebaran informasi, filter bubble, hingga echo chamber semakin penting dalam komunikasi pemerintahan. Pemerintah sendiri telah mendorong peningkatan kemampuan humas dalam memahami dinamika algoritma dan analisis data untuk membaca penyebaran isu di ruang digital.

Tetapi terdapat perbedaan besar antara memahami algoritma dan mengikuti algoritma. Jika setiap isu yang viral otomatis memperoleh perhatian paling besar, sementara persoalan yang tidak viral terabaikan, tanpa disadari prioritas perhatian pemerintah dapat ikut ditentukan oleh mekanisme platform digital. Padahal platform dan negara mempunyai tanggung jawab yang berbeda: platform mengelola perhatian, sedangkan negara mengelola kepentingan publik.

Karena itu, pemerintah perlu mampu membedakan tiga hal: public attention, public importance, dan strategic risk. Public attention menunjukkan apa yang sedang ramai dibicarakan. Public importance menunjukkan seberapa besar persoalan tersebut benar-benar memengaruhi kehidupan masyarakat. Sedangkan strategic risk menunjukkan kemungkinan suatu persoalan berkembang menjadi masalah yang lebih luas terhadap pelayanan publik, ekonomi, keamanan, kepercayaan masyarakat, atau pelaksanaan kebijakan.

Ketiganya tidak selalu berjalan bersamaan. Sebuah isu dapat sangat viral tetapi mempunyai risiko strategis yang relatif terbatas. Sebaliknya, persoalan yang percakapannya masih kecil dapat mempunyai dampak besar apabila merupakan gejala awal dari masalah yang terjadi di banyak wilayah. Karena itu, jumlah mentions, views, engagement, atau sentimen tidak cukup menjadi dasar menentukan prioritas pemerintah.

Bayangkan dua laporan masuk kepada pengambil keputusan. Laporan pertama mengatakan, “Isu A mencapai 200 ribu mentions dengan 70 persen sentimen negatif.” Laporan kedua mengatakan, “Percakapan mengenai isu B belum besar, tetapi keluhan serupa mulai muncul di lima wilayah, mempunyai pola yang sama, melibatkan dua sektor, dan berpotensi menunjukkan persoalan implementasi.” Laporan pertama memberi tahu pemerintah apa yang ramai. Laporan kedua membantu pemerintah memahami apa yang mungkin akan terjadi.

Yang pertama adalah monitoring. Yang kedua mulai menjadi intelligence.

Di sinilah tantangan komunikasi pemerintahan ke depan. Presiden, menteri, kepala lembaga, pemerintah daerah hingga pejabat teknis menerima begitu banyak informasi setiap hari. Persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi bagaimana mengurangi noise agar pengambil keputusan dapat menemukan signal yang benar-benar penting.

Karena itu, social listening pemerintah perlu berkembang menjadi strategic listening. Sistem tidak hanya mencari apa yang viral hari ini, tetapi juga membaca pola yang berpotensi menjadi penting sebelum menjadi viral. Data media sosial dapat dikombinasikan dengan pemberitaan media, kanal pengaduan masyarakat, data pelayanan publik, informasi kementerian dan lembaga, serta temuan dari pemerintah daerah untuk melihat persoalan secara lebih utuh.

Teknologi dan kecerdasan artifisial tentu dapat membantu. AI mampu membaca percakapan dalam jumlah besar, menemukan anomali, mengelompokkan keluhan, serta mendeteksi perubahan pola yang sulit dilakukan manusia secara manual. Namun teknologi tidak boleh menjadi hakim terakhir. Algoritma dapat menunjukkan apa yang sedang mendapat perhatian dan AI dapat menemukan pola, tetapi manusia tetap harus memverifikasi fakta, memahami konteks, menilai dampak, dan menentukan prioritas berdasarkan kepentingan publik.

Di sinilah Bakom dapat mengambil posisi strategis dalam ekosistem komunikasi pemerintah. Bakom tidak harus menjawab setiap isu yang viral dan tidak semua perdebatan membutuhkan kehadiran negara. Nilai yang lebih besar justru terletak pada kemampuannya membantu pemerintah membaca percakapan lintas sektor, menemukan pola, mengidentifikasi risiko, menghubungkan informasi antarinstansi, dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.

Hasil akhirnya seharusnya bukan hanya dashboard yang dipenuhi grafik mentions, reach, engagement, dan sentimen. Pengambil keputusan membutuhkan jawaban yang lebih substantif: Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ini penting? Siapa yang terdampak? Apa faktanya? Seberapa besar risikonya? Siapa yang harus bertindak? Dan kapan pemerintah perlu berbicara?

Pada akhirnya, pemerintah memang harus mengetahui apa yang sedang viral. Mengabaikan media sosial berarti mengabaikan salah satu ruang terbesar tempat masyarakat berbicara hari ini. Tetapi negara juga tidak boleh menganggap viralitas sebagai representasi sempurna dari realitas masyarakat.

Yang ramai perlu diketahui, yang penting harus dipahami, dan yang berisiko harus diantisipasi. Algoritma dapat menentukan apa yang muncul di layar masyarakat. Tetapi algoritma tidak boleh menentukan apa yang menjadi prioritas negara.