Pertumbuhan yang Bekerja: Mengubah Investasi Menjadi Lapangan Kerja

Ilustrasi AI

Perekonomian Indonesia kembali menunjukkan daya tahan yang patut diapresiasi. Di tengah ketidakpastian global, tekanan geopolitik, dan perubahan teknologi, ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Realisasi investasi sepanjang semester pertama 2026 juga mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menandakan bahwa kepercayaan terhadap prospek Indonesia tetap terjaga. Pemerintah telah membangun fondasi melalui stabilitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan perbaikan iklim investasi. Namun, bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata diukur melalui persentase produk domestik bruto atau besarnya modal yang masuk. Pertumbuhan akan terasa nyata ketika menghasilkan pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi selama semester pertama 2026 menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia, meningkat sekitar 15 persen secara tahunan. Angka ini menggembirakan dan memperlihatkan bahwa investasi dapat menjadi mesin penciptaan kesempatan kerja.

Meskipun demikian, tantangan ketenagakerjaan belum selesai. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 berada di kisaran 4,65 persen atau sekitar 7,2 juta orang. Pada Februari 2026, sekitar 59,42 persen penduduk yang bekerja masih berada di sektor informal. Artinya, menurunnya pengangguran belum sepenuhnya diikuti perbaikan kualitas pekerjaan.

Seseorang dapat tercatat bekerja, tetapi belum tentu mempunyai pendapatan stabil, perlindungan sosial, kesempatan meningkatkan keterampilan, atau kepastian masa depan. Karena itu, Indonesia tidak hanya membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Kita membutuhkan pekerjaan yang lebih produktif.

Dalam perspektif dunia usaha, lapangan kerja tidak lahir melalui instruksi administratif. Pekerjaan tercipta ketika perusahaan memiliki pasar, modal, kepastian hukum, tenaga terampil, dan keberanian untuk berkembang. Setiap perusahaan yang memperluas pabrik, meningkatkan produksi, membuka cabang, atau memasuki pasar ekspor akan membutuhkan tenaga kerja baru.

Dengan demikian, strategi penciptaan pekerjaan harus berjalan beriringan dengan strategi memperbanyak perusahaan yang tumbuh. Indonesia tidak cukup hanya memiliki jutaan usaha mikro yang bertahan dari hari ke hari. Usaha mikro harus dibantu naik menjadi usaha kecil, usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah, dan usaha menengah memiliki kesempatan menjadi perusahaan nasional yang mampu bersaing secara global.

Selama ini, keberhasilan program UMKM kerap diukur melalui jumlah peserta pelatihan, penerima pembiayaan, atau pelaku usaha yang masuk ke platform digital. Ukuran tersebut perlu dikembangkan. Yang lebih penting adalah berapa banyak usaha yang meningkatkan omzet, memperbaiki produktivitas, memperoleh sertifikasi, memasuki rantai pasok industri, menembus pasar ekspor, dan mulai merekrut pekerja.

Pemerintah dapat membangun program naik kelas berbasis kinerja. Dukungan berupa pembiayaan, pendampingan, insentif, dan akses pasar disertai sasaran pertumbuhan yang jelas. Dengan begitu, bantuan tidak berhenti sebagai penyaluran anggaran, tetapi menjadi investasi untuk membangun perusahaan yang sehat dan menciptakan pekerjaan.

Akses pembiayaan juga perlu diperluas. Banyak pengusaha memiliki produk dan pasar, tetapi sulit berkembang karena tidak mempunyai agunan konvensional. Perbankan dan lembaga pembiayaan perlu semakin mampu menilai arus kas, kontrak pembelian, rekam transaksi, dan prospek usaha sebagai dasar pemberian modal.

Di sisi lain, kualitas investasi harus menjadi perhatian. Investasi bernilai besar belum tentu menghasilkan pekerjaan dalam jumlah besar karena setiap sektor memiliki karakter berbeda. Karena itu, pemerintah perlu melengkapi target nilai investasi dengan indikator penciptaan kerja, tingkat upah, transfer keterampilan, keterlibatan pemasok lokal, dan nilai tambah yang tinggal di Indonesia.

Kita membutuhkan peta investasi berbasis pekerjaan. Peta tersebut dapat mengidentifikasi sektor yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menyerap tenaga kerja, seperti manufaktur, agroindustri, ekonomi kreatif, pariwisata, kesehatan, industri digital, dan energi terbarukan.

Hilirisasi pun sebaiknya tidak hanya dikaitkan dengan mineral. Indonesia perlu memperluas hilirisasi ke sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri kreatif. Ketika hasil produksi diolah lebih dekat dengan sumbernya, lapangan kerja dapat tumbuh di daerah. Anak muda tidak harus selalu meninggalkan kampung halaman untuk menemukan masa depan.

Namun investasi dan industri tidak akan berkembang tanpa tenaga kerja yang sesuai. Kesenjangan keterampilan masih menjadi persoalan ketika perusahaan kesulitan mencari pekerja dengan kompetensi tertentu, sementara lulusan sekolah dan perguruan tinggi kesulitan memperoleh pekerjaan.

Dunia pendidikan perlu membangun hubungan yang lebih erat dengan dunia usaha. Kurikulum vokasi harus disusun bersama industri, pengajar perlu mengikuti perkembangan teknologi, dan peserta didik perlu mendapatkan pengalaman kerja sebelum lulus. Program magang harus memberikan mentor, keterampilan, sertifikasi, dan peluang rekrutmen, bukan menjadi cara memperoleh tenaga murah.

Pemerintah juga dapat memperkenalkan rekening pembelajaran bagi pekerja. Pemerintah, perusahaan, dan individu berkontribusi ke dalam satu rekening yang dapat digunakan untuk pelatihan sepanjang karier. Gagasan ini penting karena perubahan teknologi membuat keterampilan cepat menjadi usang.

Perlindungan pekerja tetap harus berjalan bersama fleksibilitas usaha. Pengusaha dan pekerja tidak semestinya ditempatkan sebagai dua pihak yang selalu berlawanan. Perusahaan membutuhkan pekerja yang sehat, terampil, dan produktif. Pekerja juga membutuhkan perusahaan yang tumbuh, memperoleh keuntungan, dan mampu mempertahankan pekerjaan.

Dialog antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan lembaga pendidikan perlu diperkuat. Persoalan upah, produktivitas, perlindungan sosial, dan perubahan teknologi sebaiknya dibahas berdasarkan data serta semangat mencari titik temu.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi harus dekat dengan kehidupan masyarakat. Berapa banyak anak muda memperoleh pekerjaan pertamanya? Berapa banyak pekerja informal masuk ke sektor formal? Berapa banyak usaha kecil mulai merekrut? Berapa besar peningkatan pendapatan riil keluarga?

Pertumbuhan 5,29 persen dan investasi lebih dari Rp1.000 triliun merupakan modal yang berharga. Tugas berikutnya adalah memastikan modal tersebut menjelma menjadi perusahaan yang tumbuh, keterampilan yang meningkat, dan kesempatan kerja yang semakin luas.

Indonesia tidak hanya membutuhkan ekonomi yang berkembang di atas kertas. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang hadir di ruang produksi, pusat usaha daerah, meja makan keluarga, dan masa depan generasi muda. Sebab, pertumbuhan terbaik bukanlah pertumbuhan yang sekadar menghasilkan angka, melainkan pertumbuhan yang bekerja, menciptakan martabat, dan membuka jalan bagi rakyat menuju kehidupan yang lebih baik.