Presiden Prabowo dan Keberanian Mengubah APBN Menjadi Alat Perjuangan
Tulisan dari Dr Anthony Leong tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPidato Presiden Prabowo Subianto mengenai RAPBN 2027 menegaskan sebuah cara pandang yang penting: anggaran negara bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen untuk menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat.
Pandangan tersebut memberi makna politik pada setiap rupiah yang dikelola pemerintah. Anggaran bukan hanya persoalan berapa besar pendapatan dan belanja, tetapi siapa yang menerima manfaat, persoalan apa yang diselesaikan, dan perubahan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.
RAPBN 2027 dirancang dengan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun. Dengan postur tersebut, defisit direncanakan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto, lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2026 yang mencapai 2,68 persen.
Pilihan ini patut diapresiasi. Pemerintah berusaha mempertahankan kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa meninggalkan kehati-hatian. Belanja meningkat untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, tetapi defisit justru direncanakan menurun.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 memang ambisius. Indonesia terakhir kali tumbuh sekitar 6 persen lebih dari satu dekade lalu. Namun pemerintah memiliki pijakan: pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2026 disebut mencapai 5,45 persen, tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pendapatan negara hingga Juli 2026 tumbuh 21,3 persen, sementara belanja negara meningkat 18,2 persen dan defisit tetap berada di sekitar 0,91 persen terhadap PDB.
Keberanian memasang target tinggi diperlukan agar pemerintahan tidak terjebak dalam pertumbuhan ekonomi yang berjalan di tempat. Namun target 6 persen tidak cukup dicapai melalui belanja pemerintah. Pertumbuhan harus ditopang investasi, produktivitas, konsumsi rumah tangga, ekspor, industrialisasi, dan penciptaan pekerjaan berkualitas.
Pemerintah menargetkan kemiskinan pada 2027 turun menjadi 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,30–4,87 persen, dan rasio gini membaik menjadi 0,362–0,367. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya dikejar sebagai statistik, tetapi diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan dan pemerataan.
Di sinilah delapan Program Kerja Prioritas Nasional menemukan relevansinya. Pemerintah menempatkan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan sebagai prioritas RAPBN 2027.
Namun besarnya anggaran selalu membawa dua kemungkinan. Ia dapat menjadi tenaga besar untuk mengubah kehidupan masyarakat, tetapi dapat pula menghilang dalam ketidakefisienan, tumpang tindih program, dan kebocoran pengadaan.
Karena itu, gagasan Presiden Prabowo untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bagian paling strategis dalam pidato tersebut. Data LKPP menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan diperkirakan 25,43 persen pada 2026.
Pemerintah memperkirakan penerapan konsolidasi, katalog elektronik, standardisasi spesifikasi, dan pengadaan berbasis data secara luas dapat menghasilkan efisiensi hingga 30 persen dari belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun. Potensinya mencapai Rp360 triliun dalam satu tahun.
Angka itu tentu masih berupa potensi yang harus dibuktikan melalui implementasi dan audit. Namun contoh pembelian layar pintar memberikan gambaran mengenai besarnya ruang perbaikan. Perangkat yang sebelumnya dibeli pemerintah daerah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit disebut dapat diperoleh secara terkonsolidasi dengan harga Rp26 juta, termasuk pengiriman dan pemasangan.
Arah tersebut patut mendapat dukungan. Menaikkan pendapatan negara memang penting, tetapi menghentikan pemborosan tidak kalah penting. Negara tidak boleh terus meminta rakyat membayar lebih banyak pajak apabila belanjanya sendiri belum efisien.
Rencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah dapat menjadi terobosan, tetapi harus disertai tiga pengaman. Pertama, konsolidasi tidak boleh menciptakan monopoli baru atau hanya menguntungkan segelintir penyedia besar. UMKM daerah harus tetap memperoleh ruang melalui pembagian paket dan kemitraan dalam rantai pasok.
Kedua, harga murah tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Mutu, umur penggunaan, layanan purnajual, kandungan lokal, dan biaya pemeliharaan harus diperhitungkan. Pengadaan yang murah ketika dibeli tetapi mahal saat digunakan bukanlah efisiensi.
Ketiga, publik perlu memiliki akses terhadap data pengadaan. Harga satuan, pemenang, pemilik manfaat perusahaan, progres pengiriman, dan evaluasi kualitas sebaiknya ditampilkan dalam dasbor terbuka. Transparansi akan mengubah masyarakat, media, dan lembaga pengawas menjadi bagian dari sistem pencegahan kebocoran.
Setiap program prioritas juga perlu memiliki indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Renovasi puskesmas tidak cukup dilaporkan berdasarkan jumlah gedung yang diperbaiki, tetapi harus diukur dari penurunan waktu tunggu dan meningkatnya layanan. Revitalisasi sekolah harus dinilai dari keamanan bangunan, kehadiran murid, dan kualitas pembelajaran. Program industrialisasi perlu dilihat dari pekerjaan dan nilai tambah yang tercipta.
Apresiasi kepada Presiden Prabowo dan pemerintah layak diberikan karena RAPBN 2027 berusaha mempertemukan keberpihakan sosial, pembangunan ekonomi, dan disiplin fiskal. DPR juga memegang peranan penting untuk menguji asumsi, memperbaiki alokasi, dan memastikan anggaran tidak kehilangan orientasi kepada rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan RAPBN 2027 tidak akan diukur dari seberapa besar angka yang dibelanjakan. Ukurannya adalah seberapa banyak kesulitan rakyat yang berhasil dikurangi.
APBN benar-benar menjadi alat perjuangan ketika setiap penghematan berubah menjadi ruang kelas, puskesmas, air bersih, pekerjaan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Di sanalah politik anggaran menemukan kehormatannya: bukan pada besarnya kekuasaan membelanjakan uang, melainkan pada kemampuan mengembalikan setiap rupiah kepada kepentingan rakyat.