PKS: Partai Kader Berorientasi Massa

Pendukung Partai Keadilan Sejahtera. (Foto: AFP PHOTO/Sonny Tumbelaka)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memegang kunci penting di Pilpres 2019. Putusan PKS turut menentukan apakah di Pilpres 2019 terdapat penantang petahana. Prabowo misalnya, akan mulus langkahnya ke arena pilpres jika turut diusung PKS.

Dilihat dari perspektif ideologi, PKS sejak awal kemunculannya membawa ideologi baru, yaitu ideologi yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Di sini dapat dikatakan bahwa PKS adalah bagian dari gerakan Islam Politik. PKS yang di awal berdiriya bernama Partai Keadilan (PK) ini, seringkali disebut partai dakwah. Kelahiran PKS memang diawali oleh aktifitas dakwah di kampus-kampus. Karena itu, PKS bisa disebut menjalankan politik identitas dalam langkah-langkah politiknya.

Identitas versus Pragmatisme

Ideologi Islam yang menjadi identitas yang diperjuangkan PKS berhadap-hadapan secara diametral dengan politik praktis. Sebuah partai politik hampir pasti mengusung politik praktis meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Sebuah partai politik didirikan untuk memenangkan kontestasi yang dicapai dengan diraihnya dukungan terbanyak dari pemilih.

PKS berdiri pada dua titik diametral ini. Ia memperjuangkan sebuah ideologi, sebuah identitas. Namun juga ia adalah kelompok politik yang menargetkan kemenangan dalam setiap kontestasi politik.

Perjuangan berbasis identitas dan orientasi kemenangan di pemilu yang berlandaskan pragmatisme membuat PKS harus cerdas dalam menampilkan dirinya di mata publik. Penampilan di awal, ketika masih bernama PK dan lebih eksklusif, meskipun banyak menghasilkan kader militan, ternyata tidak membuahkan kemenangan. Penerapan politik identitas dan eksklusif membuat partai ini memiliki kolam suara yang sempit.Target kolam suara yang luas mengharuskan partai ini lebih inklusif.

Partai Kader sekaligus Partai Massa

PKS selalu berada dalam ketegangan antara memegang politik identitas dan meraih tujuan pragmatis memenangkan kontestasi politik. Dengan kata lain, PKS ingin meraih dua tujuan sekaligus.

Di satu sisi partai ini mengejar satu tujuan ideologis, yaitu ideologi Islam. Karena itu, mereka menamakannya partai kader, tempat pengkaderan ideologi islam. Di sisi ini, PKS banyak menghasilkan kader militan. Kekurangannya, identitas sebagai partai kader tidak menghasilkan suara yang melimpah di pemilu. Hal ini terbukti ketika di awal kemunculannya, PKS yang ketika itu masih bernama PK dan kental dengan politik identitas, PKS gagal meraih dukungan pemilih yang signifikan. Ketika itu PK gagal dan di pemilu berikutnya melaju dengan bendera partai baru bernama PKS.

Belajar dari pengalaman, pada akhirnya partai ini juga mencari dukungan dari berbagai pihak dalam pemilu. Di sini partai ini disebut partai massa. Sebagai partai massa, PKS tidak terlalu menonjolkan sisi politik Islamnya. Hal ini terlihat dari tema-tema kampanye yang diangkat pada setiap pemilu. PKS tidak mengangkat tema politik Islam, melainkan tema-tema umum seperti pemberantasan korupsi, profesionalisme pemerintahan, dan kebijakan seimbang antara industrialisasi dan pertanian.

Meskipun terdapat elitenya yang tersangkut kasus korupsi, yaitu Mantan Ketua Umum PKS Luthfi Hasan Ishak (LHI) yang tersangkut kasus daging sapi impor dan sampai tulisan ini dibuat masih mendekam di dalam penjara, namun secara umum, citra PKS masih relatif baik. PKS masih merupakan partai yang dilihat publik sebagai partai yang sedikit saja elitenya yang korup. Dibanding partai lain, PKS tampaknya dilihat publik masih relatif lebih bersih.

Dengan berbagai tema kampanye universal, jadilah PKS sebagai partai kader berorientasi massa. Partai ini tetap merupakan partai kader, namun sekaligus sebagai partai massa. Sebagai partai kader, PKS memiliki banyak kader militan dan menjadikan partai ini amat solid. Sementara orientasi massa membuat partai ini mendapat dukungan luas.

Meraih Kemenangan di Pilpres 2019

Hidayat Nur Wahid (Foto: AFP PHOTO / Arif Ariadi)

Seperti diuraikan di atas, agar mampu memenangkan pemilu, PKS harus memperluas basis konstituennya. Ia tidak boleh hanya mendasarkan dukungan pada para kader dan pemilih Islam yang seideologi saja. Partai yang di awal kemunculannya bersifat eksklusif dan cenderung pada aktifitas dakwah di kampus ini harus membuka dukungan pada seluruh pemilih Islam, bahkan non-muslim. Karena itu, PKS hendaknya tidak membatasi diri sebagai partai kader, melainkan partai massa.

Dari namanya, PKS sudah bersifat universal, yaitu keadilan dan sejahtera. Keadilan dan kesejahteraan merupakan dua istilah yang seringkali menjadi kata yang diperjuangkan oleh bangsa apapun di seluruh dunia. Karena itu tidak ada masalah antara nama partai dengan karakteristik sebuah partai massa. Upaya memperluas basis konstituen yang sudah mulai dilakukan sejak pergantian nama dari PK ke PKS, perlu dipertajam.

Keputusan untuk berkoalisi mengusung Prabowo Subianto yang sudah dimulai sejak pilpres 2014 merupakan salah satu cara memperluas kolam suara tersebut. Dengan demikian PKS memperoleh citra inklusif. Di Pilpres 2019, koalisi PKS dengan Gerindra tampak akan terulang. Sementara itu, kemungkinan untuk bergabung ke koalisi pemerintah atau membentuk koalisi sendiri tampaknya sulit terjadi.

Mensyaratkan Posisi Cawapres?

Untuk berkoalisi mengusung Prabowo, PKS menawarkan kadernya sebagai calon wakil presiden mendamping Prabowo. Dalam hal ini, PKS membebaskan Prabowo untuk memilih dari sembilan kader yang ditawarkan. Meskipun kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa mensyaratkan posisi cawapres tetap ada, namun tampaknya PKS tetap berharap tawarannya disambut Prabowo.

Sembilan kader PKS yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kesembilan tokoh ini diyakini PKS akan menyumbang suara signifikan bagi Prabowo. Selain karena popularitas dan elektabilitas tokoh sendiri, sumbangan suara signifikan bagi Prabowo juga berkat mesin politik PKS yang diyakini masih mampu berjalan kencang di pilpres 2019. Sebagai partai kader yang bersifat militan, PKS mampu memutar kencang roda partainya secara mudah dan cepat.

Prabowo bisa memilih berdasarkan kriteria-kriteria yang diinginkan. Jika prabowo melihat komposisi berdasarkan etnis/suku, Prabowo yang suku Jawa bisa memilih Ahmad Heryawan dan Sohibul Iman yang berasal dari suku Sunda, atau Mardani Ali Sera yang berasal dari suku Betawi, atau Tifatul Sembiring yang berasal dari suku Batak, atau Irwan Prayitno yang berlatar belakang suku Minang, dan Al Muzammil Yusuf yang juga berasal dari suku di Sumatera.

Prabowo juga bisa menekankan komposisi Indonesia Barat dan Indonesia Timur dengan memilih Anis Matta. Anis berasal dari Sulawesi. Pemilihan komposisi Indonesia Barat-Indonesia Timur telah terbukti ampuh dalam meraih kemenangan, yaitu terbukti pada pasangan Jokowi-JK. Jika ingin menekankan berpasangan dengan seorang habib, ia bisa memilih habib Salim Segaf Al-Jufri. Pilihan lengkap yang ditawarkan PKS sesungguhnya memberi kemudahan bagi Prabowo dalam memilih pendamping di arena Pilpres 2019.

Catatan Akhir

Sejumlah pendukung dari Partai Keadilan Sejahtera. (Foto: AFP PHOTO / Juni Kriswanto)

Kiprah PKS yang telah dimulai sejak awal reformasi dan telah mewarnai politik nasional dengan citra Islam modernis, tampak akan terus berlanjut. PKS memiliki kemungkinan yang besar untuk melampaui persyaratan parliamentary threshold dan lolos ke Senayan.

Hal ini bisa terjadi karena PKS telah berhasil mengubah citra partai eksklusif menjadi partai inklusif. PKS telah berhasil meminimalisir citra politik identitas dan lebih menekankan pada orientasi pemerolehan suara sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, PKS telah berhasil mengurangi citra partai kader yang memperjuangkan ideologi Islam menjadi partai massa yang lebih memperjuangkan tema-tema universal.

Pilihan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 tampak merupakan pilihan yang paling mungkin dilakukan dan juga menghasilkan keuntungan elktoral bagi PKS. Kemungkinan pilihan lain, yaitu berkoalisi dengan partai penguasa atau membentuk poros kekuatan politik ketiga, tampak amat sulit terjadi.

Bagaimana potensi kemenangannya? Meskipun kecil, koalisi Gerindra-PKS (dan mungkin ditambah kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN)) dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, tetap memiliki kemungkinan untuk menang. Popularitas dan elektabilitas Presiden Jokowi memang sulit tertandingi. Namun dalam politik tidak ada yang sama sekali tidak mungkin.

Ibaratnya, selama bola itu bundar, setiap tim kesebelasan sepakbola memiliki kemungkinan untuk menang. Begitu pun di politik, selama demokrasi dijalankan secara benar, bebas, dan fair, setiap kekuatan politik yang berkontenstasi, memiliki kemungkinan untuk menang.