Konten dari Pengguna

Ideologi Politik Pada Masa Reformasi

Meylandri Bayu Aji
Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi
20 November 2024 15:13 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Meylandri Bayu Aji tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Perkembangan Ideologi Pada Masa Reformasi
Selama masa Reformasi di Indonesia, yang berlangsung pada periode terakhir tahun 1990-an hingga permulaan tahun 2000-an, terdapat perubahan secara signifikan dalam perkembangan ideologi politik.
ADVERTISEMENT
Demokrasi dan Pemeritahan Kritis
Dalam konteks masa reformasi di Indonesia, demokrasi mengacu pada perubahan dari sistem pemerintahan otoriter menjadi sistem yang lebih terbuka dengan partisipasi rakyat. Jatuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ditandai dengan dimulainya masa reformasi pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Tujuan reformasi ini adalah untuk mengubah struktur politik dan pemerintahan Indonesia dengan harapan dapat memperkuat demokrasi yang lebih inklusif serta transparan.
Foto dibuat oleh penulis (Canva)
Di Indonesia, demokrasi menjadi perhatian utama dalam periode politik. Dalam rangka mengenalkan pemilihan umum yang lebih demokratis, diupayakan agar rakyat dapat memilih pemimpin mereka secara langsung dengan leluasa dan adil. Selain memilih presiden, proses ini juga melibatkan pemilihan legislatif dan kepala daerah. Pada masa reformasi, tujuan demokrasi adalah memberikan hak suara yang lebih besar kepada rakyat dalam menentukan arah negara dan memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih benar-benar mencerminkan keinginan rakyat.
ADVERTISEMENT
Selain itu, masa reformasi juga memperkenalkan berbagai mekanisme baru guna menjaga hak-hak asasi manusia dan kebebasan pers. Reformasi ini bertujuan untuk membentuk lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, yang berperan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan pemerintah serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik pemerintahan tidak melanggar hak-hak.
Pada saat itu, pemerintahan penting pada masa reformasi berperan sebagai pijakan untuk menyebarkan dan memperbaiki sistem pemerintahan yang sedang dikembangkan. Pada periode ini, pendekatan kritis dalam pemerintahan melibatkan evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan dan tindakan baru yang diterapkan oleh pemerintah. Maksudnya adalah memastikan reformasi yang dilakukan benar-benar efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan, serta mengidentifikasi dan menangani potensi kelemahan.
Dalam masa reformasi, pemerintahan yang kritis juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai hal yang penting. Dengan memastikan adanya kontrol yang lebih ketat dan transparansi dalam proses pembuatan keputusan, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan serta menjamin masyarakat bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat. Dalam konteks ini, evaluasi dan tanggapan dari masyarakat sangatlah krusial karena dapat membantu pemerintah menyesuaikan serta memperbaiki kebijakan yang kemungkinan tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.
Foto dibuat oleh penulis (
Tetapi penerapan demokrasi dan pemerintahan kritis juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh reformasi masa depan. Biasanya, ketika terjadi peralihan dari pemerintahan otoriter ke demokrasi, seringkali timbul konflik politik yang mempengaruhi stabilitas ekonomi serta munculnya resistensi dari berbagai kelompok yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Oleh karena itu, walaupun reformasi membawa perbaikan yang besar, untuk penerapannya diperlukan waktu yang cukup, usaha yang berkesinambungan, serta kesetiaan semua pihak agar dapat mencapai sistem pemerintahan yang benar-benar demokratis dan efisien.
ADVERTISEMENT
Secara keseluruhan, dalam konteks masa reformasi di Indonesia, demokrasi dan pengawasan pemerintahan memiliki keterkaitan yang kuat dan terbukti sangat menentukan dalam proses transformasi politik. Sistem demokrasi memberi ruang bagi partisipasi rakyat dan melegitimasi pemerintahan, sedangkan pemerintah yang penting menjamin pelaksanaan reformasi dengan baik sesuai harapan masyarakat.
Politik pada era Reformasi di Indonesia mencerminkan usaha untuk memperbaiki sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab. Namun, perjalanan ini tetap menghadapi tantangan dan kontroversi.