Strategi Pemerintah Mempertahankan Ekspor Kelapa Sawit Usai Penetapan EUDR

Ilustrasi Kelapa Sawit Foto: Syifa Yulinnas/Antara

Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit telah lama menjadi komoditas ekspor utama Indonesia serta berperan penting dalam perekonomian dan penghidupan jutaan petani.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri ini juga dihadapkan pada kritik dan tantangan terkait dampak lingkungan, deforestasi, dan hak asasi manusia.

Penetapan hukum Uni Eropa tentang deforestasi (EUDR) telah resmi diberlakukan per 16 Mei 2023, yang mewajibkan eksportir menjamin produk yang diekspor tidak berasal dari penggundulan hutan (Primantoro, 2023).

Adapun produk-produk ekspor yang wajib di uji tuntas sebelum masuk pasar Eropa ialah minyak sawit dan produk turunannya seperti kopi, arang, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu (Primantoro, 2023).

Ilustrasi hutan dan penanaman pohon. Foto: KLHK

Kebijakan Uni Eropa terkait deforestasi telah memberikan tantangan signifikan bagi ekspor kelapa sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa. Namun, disisi lain pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah strategi untuk mempertahankan posisi kelapa sawit di pasar global dan menjaga perekonomian negara.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat praktik-praktik berkelanjutan dalam produksi kelapa sawit. Dengan melibatkan sertifikasi berkelanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesia berusaha menghadirkan bukti kredibilitas dan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam produksi kelapa sawit.

Langkah ini adalah solusi untuk menjawab masalah deforestasi dan dampak lingkungan, yang harus terus ditegakkan standarnya secara konsisten oleh pemerintah.

Langkah selanjutnya, pemerintah Indonesia fokus pada diversifikasi pasar ekspor kelapa sawit. Pada tahun 2021, dilansir dari data resmi BPS, terdapat 10 negara yang menjadi tujuan ekspor utama minyak kelapa sawit Indonesia, yaitu negara China, India, Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh, Mesir, Spanyol, Belanda, Italia, dan Singapura (Pristiandaru, 2022).

Ilustrasi kelapa sawit. Foto: diegodmartins/Getty Images

Indonesia berupaya menjalin kemitraan perdagangan baru dengan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Uni Eropa dan menghindari dampak negatif dari menurunnya permintaan di pasar tersebut.

Pemerintah Indonesia juga meningkatkan diplomasi dan kerja sama internasional untuk mempertahankan ekspor kelapa sawit. Kolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan mitra dagang lainnya menjadi kunci dalam membela kepentingan sektor kelapa sawit.

Langkah lain yang diambil adalah mempromosikan nilai tambah dari produk turunan kelapa sawit. Diversifikasi produk turunan seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan dan produk non-pangan seperti bahan bakar nabati, menjadi salah satu fokus dengan mengedepankan inovasi dan nilai tambah terkait manfaat produk kelapa sawit.

Dalam menghadapi tantangan pasca penetapan EUDR, Indonesia perlu terus beradaptasi dan mengupayakan transformasi sektor kelapa sawit secara keseluruhan. Ini mencakup pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan, peningkatan efisiensi produksi, dan pemahaman mendalam terhadap kebijakan internasional yang relevan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga eksistensi ekspor kelapa sawit pasca penetapan EUDR. Dari praktik berkelanjutan hingga diversifikasi pasar dan diplomasi internasional. Strategi yang digunakan menggambarkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi tantangan global, sekaligus bagian dari upaya untuk membuktikan bahwa kelapa sawit dapat tetap menjadi komoditas berkelanjutan dan bernilai tinggi di pasar dunia.