Gejolak Ekonomi Global dan Dilema Indonesia Menjaga Pertumbuhan serta Stabilitas

Gambar ini hasil AI

Perekonomian global memasuki fase yang semakin sulit diprediksi. Dana Moneter Internasional (IMF) pada 10 September 2026 masih memperkirakan ekonomi dunia tumbuh sekitar 3 persen tahun ini. Angka tersebut menunjukkan ekonomi global masih bertahan, tetapi kecepatannya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan sekitar 3,5 persen pada 2024 dan 2025. Di sisi lain, risiko tetap tinggi karena konflik di Timur Tengah, harga energi yang masih mahal, tekanan utang, dan ketidakpastian perdagangan.

Bagi Indonesia, persoalan tersebut tidak berhenti sebagai berita internasional. Ketika harga minyak dan gas meningkat, biaya produksi serta distribusi barang ikut berpotensi terdorong naik. Tekanan juga dapat merambat ke harga pangan dan pupuk. Kondisi ini membuat pemerintah menghadapi dilema: menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama harus memastikan kenaikan harga tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar. IMF sendiri menilai gejolak energi saat ini masih menjadi salah satu risiko utama perekonomian global.

Bank Indonesia berada pada posisi penting dalam menghadapi kondisi tersebut. Pada Juni 2026, BI menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen. Namun, BI juga tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil.

Di sinilah dilema kebijakan ekonomi terlihat jelas. Suku bunga yang lebih tinggi dapat membantu menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi, tetapi biaya pinjaman yang tinggi juga dapat membuat perusahaan dan masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan investasi maupun konsumsi. Sebaliknya, pelonggaran moneter dapat membantu mendorong aktivitas ekonomi, tetapi jika dilakukan ketika tekanan eksternal masih besar, stabilitas nilai tukar dan harga dapat kembali menghadapi tekanan.

Indonesia sebenarnya memiliki modal penting berupa konsumsi domestik yang besar dan sistem keuangan yang relatif terjaga. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga aktivitas ekonomi ketika sektor eksternal menghadapi tekanan. Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara terukur agar dukungan terhadap pertumbuhan tidak justru memperbesar beban fiskal dalam jangka panjang.

Data terbaru menunjukkan tekanan harga domestik juga perlu diperhatikan. Dewan Ekonomi Nasional mencatat inflasi inti Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 2,92 persen secara tahunan, meningkat dari 2,76 persen pada Juli. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun stabilitas harga masih relatif terkendali, tekanan dari sisi domestik dan eksternal tetap perlu diantisipasi.

Karena itu, tantangan Indonesia bukan sekadar bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut tetap berlangsung tanpa mengorbankan stabilitas. Pemerintah perlu menjaga daya beli, memperkuat produksi dalam negeri, memperluas investasi produktif, dan mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal yang mudah bergejolak.

Pada akhirnya, gejolak global menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan sekitar 3 persen yang diperkirakan IMF untuk ekonomi dunia menunjukkan bahwa peluang tetap ada, tetapi ruang kesalahan kebijakan semakin sempit. Indonesia membutuhkan kebijakan yang tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ekonomi dari dalam.

Intinya: persoalan ekonomi Indonesia saat ini bukan memilih antara pertumbuhan atau stabilitas, melainkan bagaimana mencapai pertumbuhan tanpa kehilangan stabilitas. Di tengah harga energi yang bergejolak dan ketidakpastian global, kualitas kebijakan pemerintah dan BI akan menjadi faktor penting dalam menentukan seberapa kuat ekonomi Indonesia menghadapi tekanan berikutnya.