Pertumbuhan Ekonomi vs Kesejahteraan Rakyat: Mengapa Belum Merata?

ilustrasi gambar hasil AI

Pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Ketika angka pertumbuhan meningkat, kondisi tersebut biasanya dianggap sebagai kabar baik. Namun, pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh masyarakat telah merasakan peningkatan kesejahteraan. Di tengah angka pertumbuhan yang positif, masih terdapat persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, pendapatan, dan daya beli yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih mampu berkembang. Sebelumnya, pada triwulan I 2026 ekonomi Indonesia juga tumbuh sebesar 5,61 persen. Artinya, aktivitas ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat secara merata. Bagi masyarakat, kondisi ekonomi tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan nasional. Masyarakat lebih merasakan kondisi ekonomi melalui harga kebutuhan sehari-hari, pendapatan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi tersebut adalah ketenagakerjaan. Pada Februari 2026, BPS mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 4,68 persen, atau sekitar 7,24 juta orang masih berada dalam kondisi menganggur. Walaupun tingkat pengangguran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesempatan kerja masih menjadi tantangan.

Tidak hanya masalah pekerjaan, persoalan pendapatan juga perlu diperhatikan. BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar sekitar Rp3,29 juta per bulan. Angka rata-rata tersebut tentu tidak menggambarkan kondisi setiap pekerja karena pendapatan masyarakat berbeda-beda berdasarkan wilayah, jenis pekerjaan, pendidikan, dan sektor usaha. Namun, data tersebut dapat menjadi gambaran bahwa kualitas pekerjaan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan kesejahteraan.

Dari sisi kemiskinan, terdapat perkembangan yang cukup positif. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen, atau sekitar 23,36 juta orang. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 8,47 persen. Penurunan ini merupakan perkembangan yang baik, tetapi jumlah penduduk miskin yang masih mencapai puluhan juta orang menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan belum sepenuhnya selesai.

Persoalan lainnya adalah daya beli masyarakat. Inflasi menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Pada Februari 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat 4,76 persen, meskipun sebagian angka tersebut dipengaruhi oleh faktor tertentu dalam perbandingan harga. Karena itu, melihat kondisi masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat angka inflasi secara keseluruhan, tetapi juga perlu melihat perubahan harga barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Dari berbagai data tersebut, dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi Indonesia memiliki dua sisi. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi tetap berada pada tingkat positif dan jumlah penduduk bekerja terus bertambah. Di sisi lain, masih terdapat jutaan pengangguran, jutaan penduduk miskin, serta persoalan pendapatan dan daya beli yang perlu mendapatkan perhatian.

Menurut saya, hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya mengejar angka yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan memberikan kesempatan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya memberikan manfaat kepada sektor atau kelompok tertentu. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta pengendalian harga kebutuhan pokok merupakan beberapa hal yang penting untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai apakah rakyat sudah sejahtera tidak dapat dijawab hanya dengan satu angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sebesar 5,29 persen memang merupakan pencapaian yang positif, tetapi keberhasilan pembangunan seharusnya juga dilihat dari bagaimana masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari.

Ekonomi yang tumbuh seharusnya tidak hanya terlihat dalam laporan statistik, tetapi juga terasa dalam kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan, memiliki pendapatan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya, pada saat itulah pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.