Ketika Uang Mampu Menjegal Langkah Politik

Politik adalah sumber kebajikan, sumber kebaikan bagi kepentingan orang banyak. Demokrasi meletakan peran sentral partai politik sebagai institusi yang bertugas mendengar dan menyalurkan aspirasi rakyat, termasuk menjadi rahim yang melahirkan pemimpin-pemimpin Masyarakat. Seluruh orientasi dan kerja politik difokuskan untuk menggagas dan memutuskan kebijakan publik yang membawa kebaikan bagi rakyat.

Pada prakteknya politik disalah artikan. Politik di jadikan salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuatan atau untuk memenuhi ambisi sebuah posisi atau jabatan. Sehingga hakekat politik yang sebenarnya dari sumber kebajikan dan kebaikan bagi orang banyak berubah menjadi suatu jalan untuk mendapatkan kekuasaan untuk eksistensi.

Bagi beberapa golongan untuk mendapatkan kekuasaan, sistem politik ( partai ) di pandang sangat penting sebagai jalan untuk meraih kekuasaan. Segala cara dapat di lakukan, tidak terkecuali menggunakan kekuatan uang. Selama itu dinilai dapat memperlancar jalan untuk meraih kekuasaan maka sah-sah saja. Terlebih tergabung dalam sebuah partai yang telah memiliki nama besar.

Mengapa demikian?

Sebuah partai yang telah memiliki nama besar menjadi magnet tersendiri bagi mereka yang mengincar posisi strategis parlemen atau pemerintah Partai besar dinilai mampu mendongkrak popularitas atau mengantarkan mereka merai kekuasaan (bagi mereka yang tidak memiliki popularitas) yang terpenting memiliki kekuatan uang yang lebih dari cukup.

Bagaimana dengan kualitas dan kapabilitas ?

Kualitas dan kapabilitas dapat menjadi penilaian utama atau kedua. Mengapa? Jika seseorang yang telah memiliki popularitas, akan mudah meraih simpatisan publik karena telah terbukti hasil kerja. Sehingga menjadi rebutan bagi partai besar untuk mengusung. Tentu hal hal tersebut menjadi hitung-hitungan politik karena selain mengukuhkan eksistensi sang populer juga mengukuhkan eksistensi partai dalam mempengaruhi kebijakan dan keputusan sang populer.

Berbeda jika seseorang yang belum populer memanfaatkan nama besar partai. Mahar di anggap sebagai jalan pelicin. Dimana kualitas dan kapabilitas belum teruji. Menjadi pertanyaan apakah nantinya saat telah meraih posisi parlemen atau pemerintah mampu vokal atau membuat suatu kebijakan atau keputusan yang sesuai dengan harapan publik? Banyak pengalaman seseorang yang tidak populish memanfaatkan nama besar partai untuk meraih jabatan melalui mahar terbukti tidak mampu memberikan efek domino hasil kerja atau terdengar vokal menjadi aspirator publik di parlemen dan jajaran pemerintah.

Menjadi sangat menarik lalu muncul pertanyaan lagi bagaimana dengan yang memiliki kualitas serta kapasitas namun minim dana dan diusung partai kecil?

Memiliki calon yang kompeten, namun minim dana dan di usung oleh partai politik tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam strategy politik tentu dibutuhkan adanya cost politik untuk mendukung strategy politik yang dijalankan. Maka dalam hal ini di butuhkan dukungan partai pengusung sepenuhnya. Calon kompeten pun diharapkan tidak bergantung sepenuhnya akan cost politik terhadap partai pengusung. Sehingga adanya sinergi cost politik yang betul-betul seimbang antara calon kompeten dan partai pengusung.

Kesadaran akan cost politik adalah bagian dari strategy politik. Hal tersebut adalah fokus yang tidak boleh dilupakan oleh calon kompeten sekalipun adanya dukungan penuh dari partai pengusung.

Sehingga belajar dari kasus-kasus pernah terjadi diharapkan di masa yang akan datang lahir sebuah proses politik dari sebuah sistem partai bersifat objektif, progresif, transparan dan supportif yang mampu menjawab polemik pertanyaan publik akan politik uang.