Perempuan dan Politik dalam Perspektif Feminisme dan Kesetaraan Gender

Angela Gatekou, Politikus Wanita Yunani

Mengenai perempuan dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara telah disampaikan oleh Bung Karno, "Perempuan Indonesia, kewajibanmu telah terang, sekarang ikutlah serta ikutlah dalam usaha menyelamatkan Republik, dan jika Republik telah selamat, ikutlah serta mutlak dalam usaha menyusun Negara Nasional. Janganlah tertinggal dalam Revolusi Negara dari awal hingga akhir, dan janganlah tertinggal pula di dalam usaha menyusun masyarakat berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Di dalam masyarakat berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial itulah engkau akan menjadi wanita bahagia, wanita merdeka".

Demokrasi pun mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta perempuan dan laki-laki atas dasar persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama posisi pengambilan keputusan. Hal ini telah juga telah termaktub dalam Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskrimasi terhadap Perempuan (Convention on the Ellimination of All Form of Descrimination Against Women /CEDAW).

Saat ini isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Menilik kebelakang, dahulu posisi perempuan dalam politik terpinggirkan, perempuan memililki porsi yang sangat kecil di banding pria. Hal demikian dikarenakan adanya Budaya Patriarkis yang tidak ramah terhadap perempuan. Faham budaya konstruktif sosial-budaya yang di anut kala itu menempatkan Perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus persoalan domestik saja.

Grace Natalie, Politikus PSI

Persoalan perwakilan dalam politik menjadi penting Manakala telah adanya sebuah kesadaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak adanya keterwakilan Perempuan yang terlibat langsung secara proporsional dalam politik. Hal tersebut cukup miris, mengapa? Karena dilihat dari komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan yang hampir berimbang. Sementara bentuk keterwakilan perempuan di legislative masih sangat minim. Sehingga merangkum hal tersebut sangat perlu adanya sebuah revolusi paradigma perempuan dalam politik serta kesetaraan gender.

Kaum feminisme yang peduli pada pentingnya kesetaran gender dalam membantu watak bangsa, menuntut perubahan yang progresif antara posisi perempuan, seperti tercermin dalam polemik isu poligami, isu kekerasan dalam rumah tanggal, isu hak-hak reproduksi perempuan atau isu peraturan daerah pelacuran. Menurut Gadis Alivia (2005) hampir seluruh regulasi yang terkecil dengan soal perempuan mengandung bias gender, sebab dalam struktur patriarkis konstruksi sosial-budayaa perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik.

Saat ini telah adanya revolusi paradigma akan kesetaraan gender kaum feminisme di dalam keterwakilan politik. Berita baiknya adalah Negara telah memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik termasuk menjadi pemimpin. Bahkan hal tersebut telah diperkuat dengan adanya penetapan kuota 30 % keterwakilan perempuan di parlemen pemerintah. Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat.

Adanya kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam parlemen pemerintah adalah terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk masuk dan membuat keputusan, dan untuk dapat membuat keputusan penting bagi Bangsa dan Negara maka melalui sistem politik perempuan dalam ikut partisipasi.

Tsamara Amany, Politikus PSI

Adanya partai merupakan salah satu wujud partisipasi perempuan dalam keterwakilan politik dengan tujuan mulia dalam usaha mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan gender, kebersamaa dan kejujuran yang mana dalam mengambil bagian penting tidak hanya laki-laki namun perempuan pun sama.

Peran perempuan dalam politik sebagai salah satu kesetaraan gender. Dimana laki-laki berada posisi yang sama. Hadirnya keterwakilan politik sebagai bentuk emansipasi wanita sebagai bagian dari Bangsa dan Negara yang turut serta memperjuangkan dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Hadirnya perempuan dalam keterwakilan politik juga bukan untuk mendikte laki-laki atau anti terhadap laki-laki. Prinsipnya perempuan tidak menganggap laki-laki tidak hebat dari perempuan, tapi juga perempuan tidak merendahkan laki-laki. Perempuan sebagai kaum feminisme memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki bagian yang seimbang dan berimbang dalam politik namun perempuan tidak melupakan hakekat dan kodrat mereka sebagai Istri dan Ibu.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan dan politik dalam perspektive feminisme dan kesetaraan gender harus seimbang dan berimbang tanpa melupakan hakekat dan kodratnya.