Perempuan Minoritas dalam Pucuk Tertinggi PSI. Layak kah?

Dokumentasi Pribadi DPP PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikenal publik sebagai partai baru. Saat ini PSI menjadi satu-satunya partai baru yang mencuri perhatian publik, baik karena usia partai masih sangat dini, kader yang notabene kaum muda, pimpinan partai yang merupakan seorang wanita minoritas dan berbagai hal lainnya yang membuat PSI di lirik. Di usia partai yang masih sangat dini yakni 3 tahun, memiliki komponen kepengurusan partai dari kalangan muda dan tidak pernah terlibat di partai lama tidak menggentarkan semangat, niat dan tekad PSI masuk dalam kancah politik Indonesia untuk hadir dan membuat perubahan sistem politik. Harapan yang sungguh di implementasi oleh PSI adalah melalui inisiasi sebuah perubahan, berharap mampu menjadi role model bagi partai lama untuk ikut serta melakukan perubahan dari kondisi kebuntuan politik yang telah terpupuk subur dalam sistem politik Indonesia.

Lahir dengan impian sederhana menjadi role model dalam menginisiasi perubahan melalui berbagai gebrakan kecil dan sederhana. PSI merupakan kendaraan politik anak muda dinamis, kreatif, kritis, energi dan progresif.

Seiring semakin terkenal PSI masyarakat pun semakin mencari tahu mengenai fakta dan kebenaran tentang PSI. Masyarakat mengetahui ketua umum PSI yang merupakan seorang wanita dan merupakan kaum minoritas (Beragama non muslim dan etnis tionghoa). Semakin menarik dan menjadi perbincangan dan perdebatan masyarakat awam dan sebagian kalangan akar rumput karena adanya pandangan dan anggapan bahwa apakah benar dan layak seorang wanita minoritas menjadi ketua umum partai terlebih memiliki kader mayoritas di Negara Mayoritas (Penduduk Mayoritas muslim), dan dapat di prediksikan bahwa pandangan dan anggapan tersebut pun memunculkan polemik yang arahnya sudah terbaca yakni menimbulkan pro dan kontra serta apatisme dan skeptisme berlarut-larut.

Ketua Umum PSI (Grace Natalie)

Masyarakat awam dan sebagian kalangan akar rumput melihat hal tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan dan Tata aturan yang berlaku di Indonesia karena adanya anggapan yang telah menjadi dalil pembenaran bahwa di Negara mayoritas seharusnya ketua umum harus dari kalangan mayoritas dan sebaiknya seorang wanita. Alasan Agama, Gender dan Etnis merupakan hal sensitive menjawab polemik yang berkembang di masyarakat akan pucuk pimpinan PSI karena jika hanya melihat dari satu sudut pandang katakanlah agama maka dipastikan akan adanya benturan dan penolakan.

Menelaah dan mencermati kondisi pucuk pimpinan PSI saat ini dari berbagai sudut pandang baik sudut pandang wanita dalam kesetaraan gender, pimpinan organisatoris, peran aktif warga negara mencerdaskan kehidupan bangsa serta hubungan antara manusia dengan manusia dapat menjawab polemik yang berkembangan di masyarakat.

Ketua umum PSI yang di nakhodai oleh seorang perempuan ini merupakan sebuah jabatan organisatoris. Menempatkan Grace Natalie (Ketua Umum PSI ) seorang pimpinan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kepemimpinan dalam konteks structural (Partai) yang mana artinya segala keputusan teknis maupun non teknis adalah di putuskan oleh pimpinan tertinggi partai melalui musyawarah mufakat seluruh elemen partai. Dalam memahami pemahaman tersebut maka perlu di bedakan antara pimpinan dalam kepemimpinan konteks struktural dan pemimpin.

Dokumentasi pribadi DPP PSI

Pimpinan (kepemimpinan dalam konteks struktural ) adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi baik organisasi formal (Partai) dan Non formal. Sedangkan pemimpin adalah orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi dan tindakan kepada orang lain (Agama Mengacu terhadap Nabi Muhammad SAW). Hadirnya seorang wanita dalam pucuk pimpinan PSI dapat dijawab merupakan pimpinan dalam kepemimpinan struktural (Partai) yang mana dimandatkan sebagai pengambil keputusan tertinggi melalui musyawarah mufakat semua elemen partai yang dirasa layak dan mampu mengkomunikasikan semua harapan kader melalui komunikasi politik yang cair dan dinamis.

Menyinggung ketua umum PSI adalah seorang perempuan dilihat dari sudut pandang feminisime dan kesetaraan gender adalah dalam implementasi sistem politik yang bebas aktif. Lelaki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam politik. Peran perempuan dalam politik sebagai salah satu bentuk keterwakilan dalam keseteraan gender dimana dalam politik tidak hanya lelaki memainkan peran strategis perempuan pun sama memiliki kans memainkan posisi strategis. Posisi strategis dalam pengambilan keputusan tertinggi dan hal tersebut sudah sesuai dengan harapan Soekarno (Presiden RI). Hadirnya Sang ketua umum (Grace Natalie) dirasa layak dan mampu dari segi akademis, organisatoris dan pengalaman mengkomunikasikan content politik menjadi sesuatu hal yang menarik serta dinamis sesuai dengan kondisi zaman saat ini.

Dokumentasi pribadi Ketua Umum PSI

Melihat dari sudut pandang agama dengan melibatkan berbagai persepktif menjawab kehadiran perempuan minoritas sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam partai pun perlu di fahami dan dimengerti. Karena jika melihat hal tersebut hanya melibatkan satu perspektiv maka akan adanya benturan dan penolakan dalil dalil di atas. Dari sudut pandang masyarakat yang menganut agama mayoritas bahwa memilih seorang pemimpin bukan dari kalangan minoritas. Hal tersebut benar karena sesuai dengan aturan yang tertera dalam ajaran agama dan kitab suci yang di yakini. Lagi, apabila hanya satu perspektif agama yang di jadikan tolak ukur maka adanya benturan dan penolakan.

Melihat dari sudut pandangan agama yang lain yakni hubungan kehidupan berbangsa dan bernegara maka adanya sebuah pemahaman yang harus dimengerti dan disadari bahwa dalam usaha dan upaya mencerdaskan dan membangun kehidupan Bangsa dan Negara merupakan tugas dan tanggung jawab semua warga Negara tidak terkecuali. Disparitas yang ada bukanlah hal yang menjadi batu sandungan memajukan kehidupan Bangsa dan Negara. Indonesia terdiri dari berbagai macam keragaman baik agama, budaya, bahasa, etnik dan pengalaman sejarah. Perlu kita ketahui bahwa jika perbedaan masih dijadikan tolak ukur kaum minoritas apakah layak menjadi pucuk pimpinan tertinggi dalam merealisasikan visi bersama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun bangsa ada baiknya sedikit kita melihat kebelakangan akan sejarah masa lampau.

Dokumentasi pribadi DPP PSI

Ada banyak perjuang kemerdakan bangsa Indonesia yang berjuang melawan penjajah memerdekaan Indonesia yang berasal dari kaum minoritas. Mereka menjadi founder, pencetus dan sekaligus reminder saat ini bahwa janganlah melupakan jasa mereka sebagia bagian dari kaum minoritas dalam usaha memerdekaan NKRI. Mereka di antaranya Soe Him Gie, Laksaman muda (TNI) Purn John Lie Tjen, Siauw Giok Tjan ( Seorang politikus, pejuang dan tokoh gerakan kemerdekaan Indonesia), Sie Kie Lien (Tentara pelajar yang ditugasi menjalani misi perang urat saraf oleh Indonesia) dan masih banyak lagi pejuang kemerdekaan yang berasal dari kaum minoritas (Etnis Tionghoa). Sehingga belajar dari amanat UU dan harapan Soekarno terhadap peran setiap warga Negara dan kewajiban wanita serta berkaca dari pengalaman sejarah bahwa tidak ada pengecualian bagi seseorang minoritas di Indonesia melakukan upaya dan usaha untuk mencerdaskan dan membangun kehidupan bangsa karena hal tersebut merupakan Hak sebagai Warga Negara.

Melibatkan perspective agama di lihat dari sudut pandang yang lain juga yakni hubungan antara manusia dengan manusia. Ada sebuah niat dan tekad yang baik hendak memperbaiki sebuah sistem politik yang telah tersandra dalam kebuntuan politik berubah kearah lebih baik yakni sistem politik bersih dan sehat. Ketua umum PSI bukan hanya menjadi pimpinan dalam kepemiminan struktural namun bertindak sebagai fasilitator yaitu berupaya menyediakan kendaraan politik bagi anak- anak muda yang hendak masuk dan terlibat dalam proses politik melalui pemberdayaan potensi dan kapabilitas yang dimiliki setiap kader. Peran tersebut merupakan peran yang dimainkan oleh Ketua Umum PSI (Grace Natalie) yakni memanfaatkan potensi kaum muda dan memberi wadah yang menjadi institusi untuk menularkan semangat melalui gebrakan atau program kerja yang hendak dilakukan.

Hadirnya ketua umum PSI yang berasal dari kaum minoritas baik gender, agama dan etnik merupakan warna baru mengisi dunia politik saat ini. Warna baru yang bukan hanya saja melihat siapa dia dan berasal dari mana, namun warna baru dalam hal strategy apa yang akan di hadirkan oleh sang ketua umum sekaligus sebagai fasilitator kendaraan politik bagi kaum muda ini. Seorang perempuan minoritas hadir sebagai jawaban bahwa semua warga negara memiliki peran yang sama membangun bangsa sekaligus hadir sebagai keterwakilan peran perempuan politik dalam jabatan strategis pengambilan keputusan yang dirasa layak dan mampu mengkomunikasi content politik secara cair dan dinamis.

Dokumentasi pribadi DPP PSI

Jika berbicara agama dari satu sudut pandang maka tentu adanya banyak penolakan dan benturan bahwa perempuan minoritas tidak layak dan benar memengang mandat tertinggi pimpinan sebuah organisasi tertinggi (partai). Ketika berbicara apakah layak atau tidak perempuan minoritas memegang mandat tertinggi pimpinan partai maka kita perlu mengkaji dari perspektif agama dilihat dari berbagai sudut pandang lain seperti hubungan sebagai dan peran setiap warga bangsa dan negara serta hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Karena sudut pandang tersebut alasan terkuat mengapa perempuan minoritas dapat dan mampu hadir menjadi pimpinan tertinggi partai.

Lagi, alasan tersebut adalah alasan yang kuat sesuai dengan ajaran Tuhan yang maha esa khususnya Di lihat dari sudut pandang hubungan antara manusia dengan manusia. Lagi, ada alasan -alasan realistis lain yang menjadi alasan mengapa perempuan minoritas dapat dan mampu hadir menjadi pimpinan tertinggi partai yakni adanya alasan kesetaraan gender, kemampuan organisatoris, kemampuan akademis dan pengalaman komunikasi politik serta mampu membaca trend perkembangan zaman. Bukan berarti lelaki tidak dapat dan mampu. Namun jika Lelaki mayoritas hadir dengan semangat, ide dan gagasan baru membuat perubahan mampu menjadi punggawa tertinggi PSI maka tidak akan ada pimpinan tertinggi PSI seorang perempuan minoritas (Kepemimpinan tertinggi dalam konteks structural).